Oleh:  Xia Xiaoqiang

Kebebasan dan HAM sebagai semacam nilai universal bagi masyarakat Barat modern dengan pemerintahan yang demokratis semakin diakui dunia. Kebebasan dan HAM, terutama dalam menghadapi perbudakan dan otokrasi, manifestasi HAM di negara dan sistem pemerintahan yang berbeda, telah berorientasi pada dua kutub yang bertolak belakang sama sekali.

HAM termasuk hak pribadi yang paling mendasar, hak alamiah dan hak dasar manusia, adalah hak yang harus dinikmati atau dimiliki oleh manusia baik secara pribadi maupun sekelompok masyarakat. HAM menuntut agar manusia diperlakukan sebagaimana seorang manusia, merupakan filosofi hidup manusia. HAM termasuk hak untuk hidup, hak mendapat kebebasan, hak memiliki harta benda, hak untuk dihormati dan hak mengejar kebahagiaan. HAM adalah hak alamiah yang paling utama, tanpa HAM tidak akan ada kebebasan, kesetaraan, demokrasi, konstitusi dan belas kasih.

Konsep HAM tidak terlahir sejak dulu kala, tapi berawal dari pondasi hukum dan konstitusi modern negara Barat yakni dari “Magna Charta” Inggris pada 1215, sejak saat itu raja pun harus tunduk pada hukum, hak para bangsawan mendapat jaminan. Pada 1628, Inggris mengeluarkan surat “Hak untuk Pengajuan Petisi”, hak dan kebebasan warga pun ditetapkan sejak saat itu. Pada 1776, “Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat” terlahir, yang mengaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup, untuk mendapat kebebasan, dan untuk mengejar kebahagiaan. Pada 1789, Revolusi Prancis berhasil menelurkan “Deklarasi Universal HAM dan Warga Negara”, dan sejak saat itu, di hadapan hukum, setiap warga negara adalah setara.

Pada 1948, PBB menyatakan “Deklarasi Universal HAM”, dengan memaparkan 30 butir hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap orang. Deklarasi itu menyatakan: “Manusia telah bebas sejak dilahirkan, dalam hal kehormatan dan hak setiap orang adalah setara, setiap orang pantas menikmati segala hak dan kebebasan seperti tertuang pada deklarasi ini, tanpa memandang suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kekayaan, agama, politik, ataupun pendapat lain, warga negara, latar belakang keluarga, dan status sosialnya. Semua hak dan kebebasan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yakni hak warga negara dan hak politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya.”

Deklarasi Universal HAM yang telah dinyatakan PBB adalah untuk membentuk prinsip kemanusiaan universal yang mendasar untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang. Pemerintahan atau masyarakat yang akan menjamin HAM dalam bentuk konstitusi, hukum internasional ataupun kriteria standar yang penting yang akan dikritik oleh masyarakat internasional. Di dunia sekarang ini, dua macam manifestasi HAM yang berbeda sangat saling bertolak belakang.

Pada negara otokratis komunis seperti Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Tiongkok, hak warga negara tidak mendapatkan jaminan, rakyat tidak hanya memiliki hak berpendapat dan beragama, bahkan akan mendapat tekanan dan penindasan dari penguasa politik, di Tiongkok bahkan telah terjadi kejahatan perampasan organ tubuh dalam keadaan hidup-hidup. Di bawah kekuasaan PKT, hak warga negara yang diinjak-injak dan dirampas sudah tak terhitung lagi banyaknya, dan sudah diketahui masyarakat internasional.

Di negara demokratis Barat, hak warga negara mendapat perlindungan hukum. Tapi terkadang perlindungan terhadap hak pribadi telah mengarah pada kondisi ekstrim, berikut hanya memaparkan 2 contoh saja.

Pada 22 Juli 2011, seorang kaum sayap kanan di Norwegia bernama Breivik telah melakukan pembantaian yang menggemparkan. Sebelumnya ia melakukan pemboman di pusat perkantoran pemerintahan di ibukota Norwegia, Oslo, dan menewaskan 8 orang. Kemudian di sebuah pulau kecil di dekat ibukota, dengan senapan mesin ia menembaki massa yang sedang berlibur di kamp musim panas dan menewaskan 69 orang, banyak di antara para korban adalah kaum remaja.

Ini adalah peristiwa kekerasan terparah yang pernah terjadi di Norwegia sejak PD-II, sangat menggemparkan dunia. 24 Agustus 2012, hakim Norwegia mengumumkan bahwa psikologis Breivik normal, dan ia dijatuhi hukuman 21 tahun penjara — dan ini adalah vonis hukuman tertinggi di Norwegia. Dihitung secara rata-rata, Breivik diganjar kurang dari 4 bulan penjara untuk setiap korban yang terbunuh. Sebagai salah satu negara dengan sistem hukum paling longgar di dunia, di Norwegia tidak ada hukuman mati, hukum memperbolehkan hukuman penjara paling lama adalah 21 tahun.

Mari kita lihat bagaimana “iblis pembunuh” Breivik mendapatkan perlindungan HAM: Breivik mendekam di dalam sel tahanan eksklusif yang independen dengan 3 ruangan. Menurut informasi, masing-masing ruangan itu adalah kamar tidur, ruang baca, dan ruang fitness, dan ruang baca dilengkapi dengan TV. Agustus 2014 lalu, Breivik bahkan mengajukan permohonan untuk kuliah di universitas ternama di Norwegia yakni Oslo University, mengambil jurusan ilmu politik. Begitu berita ini tersebar, tidak sedikit terlontar nada kemarahan dari warga Norwegia. Akan tetapi Oslo University tetap menerima Breivik.

Penjara kedua terbesar di Norwegia yakni Rutan Halden, lebih terlihat seperti kamp mewah. Saat dibuka pada 2010, sejumlah berita mempublikasikannya sebagai penjara “paling manusiawi” di seluruh dunia. Setiap sel narapidana dilengkapi dengan tablet PC, tapi itu sebenarnya hanya salah satu dari sekian banyak fasilitas mewah lainnya di penjara tersebut. Para napi juga diperbolehkan memiliki telepon pribadi, kulkas mini, serta mendapat cukup banyak sinar matahari lewat jendela sel. Di Rutan Halden, tidak hanya ada udara yang segar, juga ada pelatih pribadi. Para napi bisa menggunakan dapur umum dan ruang tengah. Di tempat-tempat kegiatan bersama, para napi juga bisa berinteraksi dengan para sipir penjara, bahkan bisa pergi jalan-jalan bersama.

Sejak dulu, hutang nyawa dibayar nyawa, hutang uang dibayar uang, adalah prinsip yang tak tergantikan. Manusia yang telah berbuat jahat harus dihukum, dan mendapat ganjaran setimpal atas segala kejahatan yang diperbuatnya. Tapi, di dunia modern ini, sepertinya telah bermetamorfosa.

Sistem undang-undang dan aturan hukum modern yang ada, pada dasarnya bersumber dari hukum alam. Tapi seiring dengan perubahan jaman, semakin lama semakin banyak undang-undang yang menjauh dari hukum alam, bahkan menentang hukum alam. Menurut pandangan teologi, hukum moralitas alam adalah karakteristik manusia yang diberikan oleh Sang Pencipta pada akal sehat manusia, dan menjadikan Sang Pencipta sebagai satu-satunya yang menentukan hukum, Tuhan menciptakan hukum bagi seluruh umat manusia.

Pada dua kutub yakni kebebasan dan HAM, yang kita lihat adalah, seiring dengan lahirnya revolusi industri dan dunia memasuki era modernisasi, terutama setelah perkembangan pesat teknologi setelah abad ke-20, konsep moral konvensional, agama, dan budaya, mengalami pukulan besar dan perlahan mulai terabaikan. Dunia terus bergulir di tengah kekacauan seperti ini, menantikan bangkitnya kembali agama dan kebudayaan yang baru. (sud/whs/rmat)

Share

Video Popular