Jakarta – Jutaan praktisi Falun Gong di Tiongkok sudah sejak 1999 sudah berada di bawah ancaman “Kematian” dengan berbagai penyiksaan, penindasan, cuci otak, kerja paksa bahkan pengambilan organ tubuh secara hidup-hidup. Kini semua itu yang didalangi oleh mantan sekjen Partai Komunis Tiongkok (PKT), Jiang Zemin, diajukan untuk diseret ke Pengadilan.

Tuntutan terhadap Jiang Zemin sudah berlangsung pada beberapa beberapa negara di dunia termasuk puluhan ribu dari warga negara Tiongkok. Bahkan aksi serupa juga digelar di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian bersama-sama dari praktisi Falun Gong di Indonesia untuk menyuarakan keadilan atas rekan-rekan mereka yang ditindas di Tiongkok.

Direktur LBH Jakarta, Alghifari Aqsa mengatakan persoalan yang menimpa praktisi Falun Dafa bukan hanya persoalan hukum belaka tapi berkaitan dengan persoalan politik terutama relasi pemerintah Indonesia dengan Tiongkok. Meski demikian, dia menilai semestinya negara tidak bisa menyampingkan persoalan hukum yang menimpa praktisi Falung Gong.

Dia mengatakan mendukung atas tuntutan yang diajukan praktisi Falun Gong terhadap Jiang Zemin atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Apalagi mengenai tuntutan ini, tambahnya, sudah dilakukan pada banyak negara. Dia berharap praktisi Falun Dafa di Indonesia untuk lebih ekspansif memperkenalkannya kepada masyarakat dalam skala lebih besar.

“Kami mendukung tuntuan pelanggar HAM untuk diadili, agenda perjuangan ini harus dilanjutkan lebih luas,” ujarnya usai menerima kedatangan praktisi Falun Dafa di Gedung LBH Jakarta, Senin (14/9/2015).

Sementara, Ketua Himpunan Falun Dafa Indonesia (HFDI) Gatot Machali mengatakan pentingnya tuntutan hukum ini adalah lebih dari sekedar meminta keadilan sebagai seorang korban. Langkah ini, lanjutnya, dimaksudkan untuk meningkatkan perhatian masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia tentang kejahatan Jiang Zemin dan penganiayaan brutal rezim Partai Komunis terhadap Falun Gong selama ini.

“Ini dimaksudkan untuk membela keadilan terhadap kejahatan yang dilakukan Jiang Zemin,” ujarnya usai meminta dukungan tanda tangan di LBH Jakarta.

Menurut Gatot, Falun Gong atau Falun Dafa tidak seperti yang dituduhkan oleh Partai Komunis Tiongkok saat dicetuskan oleh Jiang Zemin. Dia berharap masyarakat Indonesia untuk lebih banyak mengenali Falun Gong dengan fakta yang sebenarnya. Apalagi Falun Dafa pada dasarnya hanyalah sebuah latihan mengolah jiwa dan raga berdasarkan pada prinsip Sejati-Baik-Sabar.

Dia menuturkan deklarasi Jiang Zemin pada Juni 1999 dengan membentuk satuan rahasia “Kantor 610” hanya untuk menindas Falung Gong dengan tiga prinsip yakni “Cemarkan Reputasinya, Bangkrutkan secara Finansial, Hancurkan secara Fisik.” Tiga kebijakan tersebut di jenjang bawah untuk memusnahkan Falun Dafa di Tiongkok termasuk penyebaran propoganda keburukan tentang Falun Dafa di seluruh dunia.

Gatot menegaskan kekejaman ini semakin dieskalasikan oleh rejim Partai Komunis Tiongkok, disertai propaganda kebohongan, pemutarbalikkan fakta dan pencemaran terhadap Falun Gong, yang digambarkan sebagai kelompok anti-sosial, anti-kemanusiaan, aliran sesat dan fitnahan lainnya untuk menimbulkan kebencian publik terhadap kelompok massa praktisi Falun Gong.

Catatan Erabaru, meledaknya kasus tuntutan terhadap Jiang Zemin ini merupakan buntut dari diberlakukannya kebijakan baru di Tiongkok pada 1 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung Tiongkok akan menjamin hak hukum warga negara nya untuk mendaftarkan dan memproses semua tuntutan pidana/perdata. Saat ini ratusan ribu tuntutan sudah diajukan praktisi Falun Gong di Tiongkok kepada pengadilan setempat.

Sebelumnya, anggota Kongres Ameriak Serikat, Chris Smith yang juga sebagai anggota senior Komite Urusan Luar Negeri dan ketua Sub-Komite Hak Asasi Manusia Global dan Organisasi Internasional, menyampaikan dukungan tuntutan pidana terhadap Jiang Zemin. Pada 10 Februari 2015 lalu, Reuters melaporkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Spanyol, Ismael Moreno, sudah meminta kepada Interpol untuk mengeluarkan perintah penahanan terhadap Jiang Zemin yang diajukan aktivis HAM untuk Tibet.

Putusan ini bukan pertama kalinya bagi pengadilan di Spanyol. Pada awal November 2009, Pengadilan Nasional Spanyol sudah memutuskan untuk menuntut lima pejabat Komunis untuk genosida, penyiksaan, dan mengeksekusi penganiayaan terhadap Falun Gong. Kelima pejabat itu Jiang Zemin, Luo Gan, Bo Xilai, Jia Qinglin, dan Wu Guanzheng.

Tak hanya di Spanyol, hakim dari Pengadilan Federal Argentina juga mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Jiang Zemin. Putusan ini tentunya ditentang Kedutaan Besar Tiongkok di Argentina dengan alasan akan merusak hubungan bilateral antara Tiongkok dan Argentina. Bahkan dalam waktu singkat Hakim Octavio Aráoz de Lamadrid yang memutuskan perkara itu dipaksa untuk mengundurkan diri dan akhirnya pemerintah Argentina menunjuk kembali hakim pengganti Lamadrid. (Muhamad Asari)

Share

Video Popular