Keterangan Foto : Kebakaran lahan gambut (Foto: Andri Tambunan/Greenpeace Indonesia)

Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih terus melanda Sumatera dan Kalimantan setiap tahun. Bahkan kebakaran ini bertambah parah dari tahun-tahun sebelumnya, tak hanya itu menghentikan kegiatan sekolah, usaha bahkan dunia penerbangan. Efek jera bagi pembakar hutan dan lahan masih belum memberikan peringatan agar aksi pembakaran tidak terulang.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengatakan kondisi penegakan hukum dalam kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini masih lemah. Bahkan sejumlah pelaku yang diketahui bersalah dalam pembakaran dikenai dengan hukuman ringan termasuk diantaranya kemudian dibebaskan dari jeratan hukum. “Hukum ini masih lemah, masih banyak yang pandang bulu,”katanya dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2015).

Menurut dia, pelaku-pelaku yang tertangkap tidak melibatkan orang-orang besar dibalik pembakaran lahan itu. Oleh karenanya, revisi Undang-Undang lingkungan dinilai perlu untuk memberikan hukuman lebih berat bagi pembakar hutan termasuk yang melibatkan koorporasi. Apalagi kejahatan itu terhitung berat sama halnya dengan pelaku terorisme dan korupsi.

Politisi asal Sulawesi Selatan itu menilai hukuman yang diberikan kepada pembakar hutan bisa ditambah menjadi di atas 10 tahun bahkan mencapai kurungan seumur hidup. Tak hanya itu, perbaikan UU Lingkungan Hidup nantinya juga diharapkan menyasar kepada pelaku utama yakni perusahaan besar di balik pembakaran hutan dan tidak hanya semata kepada pelaku lapangan.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, Raffles Brotestes Panjaitan mengatakan pemerintah masih menyelidiki pelaku pembakaran yang terjadi pada saat ini. Tak hanya sebatas pelaku lahan kecil seperti masyarakat yang punya lahan 2-3 hektar semata. Sedangkan korporasi pembakar hutan, lanjutnya, masih belum memperluas identifikasi apakah perusahaan itu berasal dari Malaysia dan Indonesia.

Rafles menyatakan jika nantinya perusahaan dari luar negeri itu terbukti terlibat pembakaran lahan, maka akan tetap dikenai sanksi sesuai peraturan hukum yang berlaku. Sebagaimana pelanggaran yang teercantum dalam ketentutan UU No 32 Tahun 2009 dan untuk kawasan hutan tercantum pada UU No 41 dan 18 Tahun 2013 mengenai pemberantasan hutan. Tak hanya keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) juga dinilai dipandang perlu untuk menghadapi pelaku-pelaku pembakaran lahan dan hutan.

Sedangkan pelaku pembakaran khusus kehutanan hingga saat ini masih terus diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan. Dia berjanji pelaku pembakar lahan akan dikenakan dengan hukuman sebagai efek jera serta melibatkan seluruh pelaku pemangku kebijakan untuk turut andil dalam upaya aksi pembakaran tidak terus terjadi. “Khusus kehutanan sedang kita verifikasi, yang penting agar ada efek jeranya,” ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif WALHI Abetnego Tarigan mengatakan kejadian saat ini masyarakat sudah menunjukkan sedemikian marahnya dengan adanya kebakarannya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengerahkan seluruh sumber daya untk menyelesaikan persoalan. Selain itu, WALHI juga sudah memfasilitasi kepada masyarakat luas untuk melakukan “Class Action” kepada pemerintah daerah atas kerugian yang diakibatkan pembakaran hutan dan lahan.

Terkait besaran denda yang diputuskan pengadilan kepada koorporasi pembakar hutan, tak hanya sebatas dilihat pada jumlah besar denda. Namun demikian, bagi Walhi dampak kerugian termasuk rehabilitasi juga dinilai dipandang perlu dipikirkan dan nantinya tidak hanya menggunakan anggaran negara.

Abetnego mencontohkan bekas usaha pertambangan di Kalimantan, justru terkait ini sejumlah anak-anak tewas terperosok dalam lubang-lubang tambang batu bara. Hingga akhirnya persoalan ini dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mereklamasi efek-efek kerusakan lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan petambangan itu.

“Membiayai rehabilitasi, ini merusak siapa dan membiayai siapa, perlu bagaimana hukuman dan efek jera yang tepat serta berkeadilan untuk dirumuskan sehingga tidak mengalami kerugian berlipat ganda,” ujarnya. (Muhamad Asari)

Share

Video Popular