JAKARTA – Panja Komisi VIII DPR RI dan Komnas Perlindungan Anak dan ASEAN Commission on the Promotion and rotection of the Rights of Women and Children (ACWC) mempertegas bahwa Indonesia sedang mengalami darurat kejahatan seksual terhadap anak. Hal demikian diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Senin (21/9/2015).

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait dalam rapat mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memutus mata rantai kekerasan dan kejahatan terhadap anak Indonesia. Apalagi seluruh data yang dihimpun lebih dominan terkait kejahatan seksual.

“Data yang dihimpun menunjukkan 58 persen kejahatan terhadap anak lebih dominan dengan kejahatan seksual,” ujarnya.

Menurut Arist, secara keseluruhan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa sebanyak 21 juta anak menjadi korban pelanggaran kejahatan dan kekerasan. Adapun kejahatan seksual paling dominan diikuti 42 persen kasus kekerasan fisik, pelantaran, penculikan, eksploitasi perdagangan anak untuk komersial.

Data yang dihimpun pada 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota seluruh Indonesia sepanjang 2010-2015 angkanya terus mengalami peningkatan. Dibandingkan pada 2010 terjadi sebanyak 2000 kasus yang didominasi kejahatan seksual dan terus meningakat pada 2014. Angka kejahatan itu rinciannya terdiri 52 persen kejahatan seksual.

Menurut Komnas PA, pelaku dari kejahtan itu sebanyak 90 persen dari kalangan terdidik dan korbannya adalah korbannya adalah anak-anak dari keluarga miskin. Bahkan predator terhadap anak-anak itu berasal dari kalangan terdekat. Para predator melakukan aksinya pada lingkungan sekolah berlandaskan agama maupun non agama, ruang publik, panti asuhan maupun di pondok-pondok. Termasuk lembaga pendidikan yang mengajarkan kekerasan dalam pendidikan terhadap anak.

Bahkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak belum dikenai hukuman secara maksimal serta tidak ada perlakuan hukum berkeadilan. Faktanya, lanjut Arist, saat persidangan dan pembuktian hukum justru mengharuskan adanya dua alat bukti seperti visum dan saksi. “Jadi kalau ada orang yang menonton kasus ini apakah itu perkosaan, di situ lemahnya hukum, mengapa darurat karena penegakan hukumnya belum berkeadilan bagi korban,” jelasnya.

Menurut Komnas Anak, merebaknya kejahatan seksual terhadap anak pada dasarnya dirusak dengan penyebaran situs pornografi di tengah masyarakat. Apalagi pada saat ini situs pornografi lebih mudah diakes secara luas oleh masyarakat. Termasuk data menyebutkan bahwa 45 juta pelanggan pornografi terdiri orang dewasa dan anak-anak.

Pada rapat yang sama, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid menyatakan tidak terima dengan tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini dikarenakan sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat, adi luhung dan sebagai bangsa yang besar. “Tadi pada sampai angka yang sangat mengerikan lebih dari 21,689 juta kasus, bangsa apa ini,” katanya.

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, sebagaiman terjadi kasus Angeline beberapa waktu lalu yang terungkap, nnamun kemudian sesudah itu ternyata kejahatan terhadap anak masih mengerikan terhadap anak-anak lainnya. Oleh karena itu, DPR sebagaimana sudah disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Perempuan untuk pengembangan kapasitas lembaga anak di Indonesia.

Bahkan, lanjut Hidayat, status lembaga perlindungan terhadap anak ditingkatkan menjadi lembaga kementerian sebagaimana adanya lembaga khusus pada kementerian negara seperti adanya lembaga kementerian pemuda dan olahraga. Dia menilai sangat penting adanya kementerian yang sfesifik sesuai dengan tupoksinya untuk melindungi perempuan dan anak.

Hidayat Nurwahid menyampaikan jika kemudian terbentuk kementerian khusus untuk perlindungan terhadap anak, maka nantinya lembaga ini memiliki kewenangan yang kuat termasuk kapasitas, anggaran dan personil. Sehingga terhadap kasus-kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak diharapkan adanya penyelesaian yang terbaik dari berbagai sudut termasuk penegakan hukum.

“Saya setuju dengan penguatan kapasitasnya kementerian anak, kmengusulkan untuk penguatan status dari komnas Anak, sehingga kasus-kasus ini ada pintu penyelesaiannya,” ujarnya. (Muhamad Asari)

Share

Video Popular