Keterangan foto: Presiden Xi Kinping sedang berkunjung di perusahaan Boeing pada 23 Septemeber 2015. (Matt Mills McKnight-Pool/Getty Images)

oleh Yue Di

Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba di Seattle pada Selasa (22/9/2015) waktu setempat. Xi kemudian menggelar pertemuan dengan para pengusaha Amerika untuk menyampaikan pandangan pemerintahan terhadap kebijakan ekonomi dan politik Tiongkok. Xi menyampaikan terkait masalah-masalah seputar perkembangan perusahaan AS di Tiongkok, devaluasi mata uang Renminbi, keamanan jaringan internet, sengketa teritorial dan sebagainya. Xi juga menyampaikan 4 sikap utama pemerintah Tiongkok.

Para undangan yang hadir dalam pertemuan kebanyakan adalah anggota dan pengurus dari Asosiasi Pengusaha AS – Tiongkok (U.S. – China Business Council), termasuk sekitar 220 pengusaha AS pemilik bisnis di Tiongkok yang bergabung dalam organisasi non-profit tersebut.

Kepercayaan pebisnis AS untuk melakukan usaha di Tiongkok menurun

Data organisasi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan pebisnis AS dalam melakukan usaha di Tiongkok terus menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dijelaskan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha AS – Tiongkok Fu Qiangen (John Frisbie) bahwa pada 2010, ada 58 % anggota asosiasi yang bersikap optimis dalam menilai prospek usaha di Tiongkok, sekarang sudah tinggal 24 % saja yang masih bertahan dengan sikap itu.

Dalam pidatonnya Xi Jinping berusaha untuk meredakan kekhawatiran pebisnis AS terhadap investasi dan pengembangan usaha mereka dengan mengatakan, “Kebijakan moneter yang menyangkut investasi asing tidak akan berubah, kebijakan untuk melindungi hak-hak hukum dan kepentingan perusahaan investasi asing tidak akan berubah. Begitu pula kebijakan untuk memberikan layanan yang lebih baik terhadap perusahaan asing yang berinvestasi di Tiongkok juga tidak akan diubah”.

Xi Jinping juga mengatakan, “Kita akan segera menyelesaikan hal-hal yang menjadi keprihatinan yang sah dari para investor asing, melindungi hak dan kepentingan sah mereka, serta berusaha untuk menciptakan lingkungan hukum dan kebijakan yang terbuka dan transparan, lingkungan administrasi yang berefisiensi tinggi, lingkungan kompetisi pasar yang sama, terutama dalam melindungi hak kekayaan intelektual”.

Perusahaan AS di Tiongkok mengalami berbagai kesulitan antara lain adanya larangan untuk memasuki pasar tertentu, pencurian rahasia dagang, peraturan yang tidak tepat, pelambanan ekonomi, gejolak pasar yang menyebabkan mereka lari dari Tiongkok. Menurut Kamar Dagang AS (U.S Chamber of Commerce) bahwa banyak peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghambat perusahaan AS masuk pasar Tiongkok, hukum Keamanan Nasional yang baru disahkan bahkan mencakup larangan yang semakin luas dari spesifikasi budaya sampai internet.

Banyak perusahaan AS dalam beberapa tahun terakhir mendesak pemerintahan Obama untuk menyampaikan protes kepada ppemerintah Tiongkok atas perlakuan tidak adil, tetapi pemerintahan Obama menyarabkan perusahaan termaksud untuk menyampaikan keluhan mereka langsung kepada Xi Jinping.

Penasihat Keamanan Nasional AS Susan Rice menjelang kedatangan Xi Jinping kali ini mengatakan bahwa Presiden Obama akan mendorong terbentuknya ‘lingkungan kompetisi pasar yang adil bagi perusahaan asing, mengurangi hambatan perdagangan’.

“Kita menghendaki sebuah lingkungan perdagangan yang mampu menghormati hak intelektual dan rahasia dagang, bukan lingkungan yang curi-mencuri,” tegas Susan.

Pasar gejolak akibat davaluasi RMB, Xi Jinping menjelaskan tidak akan terlibat dalam devaluasi yang kompetitif.

Mata uang Renminbi (RMB) didevaluasi pada 11 Agustus setelah Bank Sentral mengumumkan ‘Keputusan untuk Menyesuaikan Nilai Tukar Tengah antara RMB dengan Dollar AS’. Hingga 13 Agustus lalu, kurs tengah RMB telah merosot 4.6 %. 3 hari setelah pengumuman itu mata uang RMB sudah terdepresi sebanyak hampir 5 %. Akibatnya, mata uang sejumlah negara berkembang juga ikut bergejolak.

Akibat dampak dari pelambanan pertumbuhan ekonomi global, pasar saham AS anjlok pada 21 Agustus 2015 lalu. Satu pekan kemudian, gejolak sampai merambah ke pasar saham AS, Jepang, Eropa, pasar negara ekonomi berkembang, komoditi umum, nilai mata uang pun mengalami fluktuasi yang tidak kecil.

Dalam pidatonya Xi Jinping mengakui bahwa pasar saham Tiongkok pada beberapa waktu lalu telah mengalami fluktuasi tidak normal yang memprihatinkan. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah pun langsung mengambila beberapa langkah guna menstabilkan pasar. Reformasi ekonomi akan tetap berpijak pada hukum permintaan pasar yang menentukan nilai tukar. Memungkinkan RMB memiliki nilai yang mengambang. Tiongkok tidak akan terlibat dalam devaluasi yang kompetitif, melarang adanya persaingan melalui nilai tukar, juga tidak akan memberlakukan nilai tukar spesial untuk merangsang ekspor. Mata uang RMB tidak memiliki alasan untuk terus melemah.

Namun Susan Rice dalam pidatonya mengatakan, “Kita akan terus mendukung pemerintah Tiongkok dalam usahanya untuk menghindari devaluasi mata uang yang bertujuan kompetitif”.
Tiongkok akan bersama AS memerangi kejahatan cyber

“Pemerintah Tiongkok bersedia untuk membangun mekanisme dialog tingkat tinggi 2 arah dengan pemerintah AS untuk memerangi kejahatan cyber,” kata Xi Jinping dalam pidatonya, Selasa (22/9/2015).

Pemerintah AS memiliki alasan yang kuat untuk menduga serangan cyber kepada perusahaan maupun instansinya telah mendapat dukungan atau persetujuan tidak resmi dari pemerintah Tiongkok. Federal Bureau of Investigation (FBI) AS pada Juli lalu pernah menyebutkan bahwa pemerintahan Beijing yang terutama berada di belakang spionase perdagangan AS yang belakangan meningkat 53 %.

Media AS mengabarkan bahwa serangan cyber terhadap Biro Personalia Federal AS yang terjadi pada Juni lalu itu dilakukan oleh salah satu organisasi yang berada di bawah Departemen Keamanan Tiongkok. Suara Amerika pada 20 Juni mengutip Reuters dari sumber yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa organisasi yang melakukan pencurian jutaan data personil pemerintah AS yang masih dan non aktif memiliki motif dan struktur yang berbeda dengan organisasi yang dituduh mencuri data militer AS.

Peristiwa tersebut menimbulkan kejutan besar di kalangan pemerintah AS. Pemerintah AS bahkan memastikan bahwa hacker dari Tiongkok terus melakukan pemantauan terhadap e-mail milik pejabat senior Obama sejak April 2010.

NBC Amerika mengutip pejabat senior Obama mengatakan bahwa akun e-mail pribadi seluruh pejabat Keamanan Nasional dan Perdagangan telah dipantau secara ilegal.

Menjelang kedatangan Xi Jinping, Obama secara terbuka mengatakan tidak bisa menerima serangan cyber yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap AS. Ia bahkan mengeluarkan suara yang menantang Tiongkok bahwa jika AS dipaksa untuk bersaing di jaringan maya, ia menjamin AS akan menang.

Susan Rice pada Senin (21/9/2015) mengeluarkan peringatan bahwa mata-mata jaringan internet dari Tiongkok telah meraih berbagai kepentingan dari AS, membuat tekanan luar biasa pada hubungan bilateral AS – Tiongkok. Tindakan tersebut harus segera dihentikan.

Serangan cyber terhadap AS yang disponsori negara tidak saja menimbulkan gangguan sekecil iritasi.

“Tetapi ini telah menyebabkan masalah besar di bidang ekonomi dan keamanan AS termasuk hubungan bilateral antara kedua negara,” kata Susan Rice.

Menghadapi kontroversi di Laut Timur dan Selatan, Xi : “Tidak pernah mencari hegemoni, tidak terlibat dalam ekspansi wilayah”

Xi Jinping menegaskan kembali bahwa tidak peduli sampai sejauh apapun perkembangan yang dilakukan, Tiongkok tidak pernah mencari hegemoni, tidak terlibat dalam ekspansi wilayah. Untuk menunjukkan tekad pemerintah Tiongkok yang ingin mematuhi pembangunan melalui perdamaian, baru-baru ini saya telah mengumumkan pengurangan 300.000 personil militer. Kita siap bersama negara-negara lain untuk menciptakan kondisi kerjasama yang sama-sama menguntungkan. Menggantikan konfrontasi dengan kerjasama, menggantikan kepentingan sendiri dengan kepentingan bersama. Membangun kemitraan dan pikiran baru untuk mencapai perkembangan ekonomi dan keamanan bersama.

Namun, tindakan Tiongkok di Laut Timur dan Selatan terus menimbulkan keresahan. Tiongkok, Taiwan dan Filipina, Malaysia, Vietnam dan Brunai beberapa negara Asean ini terus bersitegang soal kedaulatan dari pulau karang yang terletak di Laut Selatan.

Perdana Menteri baru Australia Malcolm Turnbull baru-baru ini menyampaikan rasa khawatir terhadap pemanfaatan pulau-pulau terumbu di Laut Selatan yang kedaulatannya masih disengketakan untuk kepentingan militer.

“Tiongkok sedang mengekspansi wilayah mereka di Laut Selatan,” katanya.

Reklamasi pulau yang berada di Laut Selatan oleh Tiongkok telah menimbulkan ketidakpuasan Amerika beserta beberapa negara yang mengklaim memiliki kedaulatan atas pulau termaksud. Hal tersebut juga menjadi kekhawatiran masyarakat atas pengaruhnya terhadap kebebasan navigasi udara dan laut.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok membangun pengeboran minyak lepas pantai di Laut Timur di perairan yang diklaim milik Jepang, menyebabkan perdebatan terus menerus dengan Jepang.

Kommentator politik Cheng Li mengatakan bahwa walaupun Xi Jinping telah menyampaikan sikap pemerintahannya dan memberikan komitmen dalam pidatonya di Seattle, namun, kekacauan politik akibat sengketa internal antara Xi Jinping dengan Jiang Zemin juga membuat hubungan AS – Tiongkok berkembang lebih rumit.

Ini sedikit banyak sudah terungkap dari pidato Xi di Seattle yang mengakui, “Untuk beberapa waktu kita telah berupaya keras untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi. Kita sudah bertekad untuk membasmi secara bersama para koruptor baik berkelas ‘harimau’ maupun ‘lalat’ untuk memenuhi keinginan rakyat Tiongkok.”

Cheng Li mengatakan bahwa ia juga sependapat dengan isi artikel fitur Epoch Times yang berjudul ‘Tangkap Raja Pencuri untuk Membasmi Pencurian’. Menegaskan bahwa hanya dengan menangkap Jiang Zemin ‘harimau’ besar ini , Xi Jinping baru bisa memecahkan masalah yang mengacaukan politik dan ekonomi Tiongkok. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular