Jakarta – Sebagai rangka kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri maritim, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya menggenjot investasi galangan kapal dalam negeri. Hingga semester 1 2015 dalam catatan BKPM, komitmen Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tertuang pada izin prinsip tercatat mencapai Rp 2 triliun.

“Kita akan bekerja keras untuk terus mempromosikan industri galangan kapal kepada investor dalam negeri,” kata kepala BKPM Franky Sibarani dalam rilisnya di Jalarta.

Franky menambahkan Presiden meminta agar kebutuhan kapal kementerian dan lembaga Negara dipenuhi dari industri kapal dalam negeri. “Tidak boleh lagi pesan kapal keluar negeri. Buat apa pesan keluar kalau dalam negeri bisa bikin,” ujar Franky menirukan ucapan Presiden.

BKPM berkomitmen untuk menjadikan industri maritim sebagai prioritas pemasaran investasi serta memfasilitasi investor untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Sebelumnya, Franky telah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membahas perkembangan industri maritim tersebut.

Franky optimis investasi galangan kapal akan terus tumbuh pada semester berikutnya. Ia menjelaskan, pencapaian komitmen investasi PMDN tersebut lebih tinggi dari rencana investasi industri perkapalan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp 1,7 triliun pada kurun waktu yang sama. “Saat ini persebaran industri kapal nasional terpusat di Batam.” kata Franky.

Surabaya dan Palembang menduduki posisi kedua dan ketiga dalam industri galangan kapal ini. Franky menambahkan, bersama Kementerian Perindustrian pihaknya akan mempromosikan pusat-pusat kawasan industri perkapalan baru seperti Kabupaten Lamongan dan Kawasan Industri Maritim Tenggamus. Selain itu untuk mendorong industri kapal dalam negeri, Kementerian Keuangan akan meluncurkan insentif fiskal berupa pembebasan PPN impor dalam waktu dekat.

Insentif lainnya berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Industri perkapalan juga dapat memanfaatkan fasilitas tax holiday dan tax allowance yang pengajuannya melalui BKPM. Saat ini jumlah armada kapal di Indonesia mencapai 14.156 unit dengan total kapasitas 20,79 juta GT. Pemerintah menganggarkan sebesar Rp 28 triliun untuk pengadaan kapal sepanjang 2015-2019.

Share

Video Popular