Keterangan foto: Pertemuan ‘kekeluargaan’ antar 4 kepala negara membahas pelaksanaan Perjanjian Minsk. (foto Istana Elysee)

Oleh: Qi Xin

Kepala negara Prancis, Rusia, Jerman dan Ukraina pada Jumat (2/10/2015) bertemu di Istana Elysee, Paris. Mereka membahas pelaksanaan gencatan senjata sesuai yang dicantumkan dalam Perjanjian Minsk dan langkah-langkah untuk mempromosikan proses perdamaian Ukraina. Saat ini, perang Suriah memasuki situasi baru karena keterlibatan militer Rusia yang secara gencar melakukan serangan udara ke wilayah Suriah. tidak diragukan lagi sikap Rusia terhadap perang di Suriah saat ini juga ikut mempengaruhi pembahasan tentang proses perdamaian di Ukraina.

Awal pelaksanaan Perjanjian Minsk

Pelaksanaan gencatan senjata mulai dapat disepakati sejak Perjanjian Minsk baru itu dibuat pada Februari tahun ini. Dengan berharap kepada Prancis dan Jerman untuk membantu menstabilkan situasi di Ukraina, maka para kepala negara sepakat untuk mengevakuasi senjata ringan dari bagian timur Ukraina mulai 3 Oktober.

Namun, penarikan mundur pasukan militer Rusia serta senjata berat Rusia masih merupakan masalah besar. Karena saat ini, pasukan pemberontak Ukraina masih menguasai daerah perbatasan sepanjang kurang lebih 400 km, pengawasan perbatasan dinilai kurang dapat diandalkan sehingga ancaman keamanan mash perlu mendapat perhatian tersendiri.

Kunci lain dalam normalisasi situasi di Ukraina adalah menyangkut pelaksanaan referendum di daerah timur Ukraina yang masih disengketakan. Pemerintah Ukraina berharap deklarasi kemerdekaan daerah timur yang bila dicapai melalui referendum nanti bisa ditetapkan sebagai daerah otonomi sesuai konstitusi Ukraina.

Namun, solusi politik ini menemui banyak hambatan. Daerah timur Ukraina yang dikuasai pasukan pemberontak mengharapkan kemerdekaan seutuhnya, sedangkan pemerintah Ukraina berjanji memberikan kekuasaan otonomi. Menghadapi masalah tersebut, Prancis dan Jerman menyampaikan usulan untuk mengundurkan jadwal pelaksanaan referendum sampai lewat tahun 2015 yang disepakati oleh Rusia dan Ukraina.

Keterangan foto: (KIRI) Presiden Ukraina Peter Poroshenko (sebelah kanan) saat tiba di Istana Elysee Prancis, diterima oleh Presiden Prancis Hollande. (KANAN) Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) saat tiba di Istana Elysee Prancis, diterima oleh Presiden Prancis Hollande. (video screeshot)

Upaya untuk membatasi tindakan Rusia di Suriah

Penyelesaian masalah Ukraina sudah cukup lama terkatung-katung karena perang Suriah. Dalam pertemuan Dewan PBB 28 September lalu, proses perdamaian Ukraina hanya menjadi ‘peran pendukung’ pertemuan yang tanpa solusi konkrit. Dalam pertemuan 4 negara kali ini ia kembali terganggu oleh perkembangan situasi perang Suriah akibat adanya keterlibatan Rusia.

Para kepala negara bertemu di Istana Elysee untuk membahas jadwal dan masalah dalam pelaksanaan gencatan senjata sejak saat ini sampai akhir tahun 2015 untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Ukraina, juga demi dicabutkannya sanksi ekonomi yang dikenakan kepada Rusia. Namun serangan udara ke wilayah Suriah oleh militer Rusia kembali mengganggu ‘acara’.

Sebelum perundingan resmi dalam Istana Elysee kamarin, Presiden Prancis Hollande terlebih dahulu melakukan pertemuan terpisah dengan Presiden Rusia Putin selama sekitar 1 jam. Menurut media resmi bahwa kedua negara itu sedang berusaha untuk mengurangi perbedaan dalam pandangan yang menyangkut perkembangan perang Suriah dan perubahan politik di Suriah

Prancis menyampaikan 3 kondisi yang diperlukan dalam kerjasama dengan Rusia: Rusia hanya boleh menyerang daerah yang diduduki oleh pasukan IS, tidak termasuk daerah yang dikuasai oleh oposisi Bashar al-Assad. Semua aksi militer di Suriah harus bisa memastikan keselamatan jiwa publik di Suriah. Menjamin bahwa aksi militer tidak memiliki hubungan kepentingan dengan politik Presiden Assad.

Tujuan serangan udara militer Rusia ke Suriah dipertanyakan

Pemerintah Ukraina mencurigai upaya Rusia menggunakan serangan udara ke Suriah untuk mengalihkan perhatian internasional terhadap masalah invasinya ke Ukraina. Mereka khawatir bahwa partisipasi Rusia dalam penyelesaian perang di Suriah mungkin akan berpengaruh terhadap Uni Eropa sehingga bersedia mencabut sanksi yang telah diberikan.

Namun, menurut sumber Kementerian Luar Negeri Prancis bahwa pemerintah Prancis membantah kemungkinan urusan Ukraina dicampur aduk dengan urusan Suriah. Prancis tetap bersikeras untuk memastikan pelaksanaan Perjanjian Minsk. Begitu pula pandangan Jerman dan Uni Eropa.

Meskipun demikian, banyak otoritas Barat berpendapat bahwa Rusia menggunakan alasan menyerang basis-basis kaum militan IS untuk menyerang kaum oposisi Assad. Baik AS, Inggris, Prancis, Jerman, Turki dan negara-negara Arab Sekutu dalam pernyataan bersama mempertanyakan soal tujuan Rusia melakukan penyerangan ke wilayah Suriah yang katanya untuk membasmi kekuatan IS. Karena aksi militer itu hanya akan membuat situasi politik di Suriah semakin rumit yang memungkinkan ekstremis berkembang lebih banyak. Analisa lain berpendapat bahwa intervensi militer Rusia di Suriah tersebut jelas berkaitan dengan keinginan Putin yang menghendaki adanyanya sebuah pangkalan kuat yang berlokasi di pantai timur Laut Tengah untuk mendukung strategi barunya. (sinatra/rmat)

 

Share

Video Popular