Keterangan foto: 12 Negara TPP. (net)

Oleh: He Qinglian

Setelah melewati proses perundingan bertahun-tahun, Kesepakatan Rekan Dagang Trans Pasific Partnership  atau disingkat TPP akhirnya terwujud. Toh sudah ada WTO, mengapa masih butuh TPP?

Tidak ada alasan lain, hanya karena hendak mengisolasi RRT. Ini terjadi disaat ekonomi RRT sedang merosot tak terbendung, dampaknya terhadap RRT tentu agak besar, dan seberapa besar dampaknya masih harus melihat hasil akhirnya nanti.

Beberapa Alasan TPP Tidak Libatkan RRT

Ada banyak alasan dikucilkannya RRT dari permainan TPP ini yang disimpulkan dalam satu kalimat oleh Presiden Obama: “Tidak bisa membiarkan RRT dan negara lain seenaknya sendiri dalam menentukan aturan perekonomian dunia.”

Bagi wartawan atau pembaca yang masih segar ingatannya, seharusnya masih ingat pada kata-kata Obama dalam KTT APEC di Hawaii pada 2011 yang dikutip oleh media seluruh dunia, “RRT seharusnya berhenti mempermaikan aturan internasional, dan berperilakulah layaknya orang dewasa.”

Sejak saat itu, dunia pun harus menunggu genap 4 tahun lamanya, namun setiap tindakan RRT selalu membuktikan RRT tak pernah mentaati aturan internasional yang ditetapkan atas partisipasi dan prakarsa RRT sendiri. Dulu bertanda tangan untuk bergabung dengan WTO hanya demi menjadi salah satu anggotanya, namun tidak berniat mentaati aturan.

Tapi pemerintah RRT tidak sampai lengah, sejak AS mensponsori TPP, sudah diketahui sasarannya adalah RRT. TPP memang tidak membuat aturan yang mengucilkan RRT, tapi untuk bisa bergabung harus memenuhi kriteria, dan orientasi Obama dalam membuat aturan TPP adalah membatasi upaya dan intervensi pemerintah terhadap perekonomian, dan RRT justru melakukan sebaliknya.

Menilik aturan TPP, RRT tahu kriteria mana saja yang tidak bisa dipenuhinya.

Kebebasan perdagangan dan jasa pelayanan, yaitu melarang berbagai pembatasan. Padahal RRT justru paling mahir menetapkan berbagai batasan untuk mengendalikan ekonomi, dan pejabat pun memanfaatkannya sebagai alat; seperti diketahui, nilai tukar mata uang dilakukan secara bebas, dengan kata lain pemerintahan dilarang mengendalikan nilai tukar. Namun, pada Agustus tahun ini, untuk mewujudkan internasionalisasi mata uang RMB, pemerintah RRT mencoba untuk melakukan penyesuaian, yang berakibat pergolakan hebat pada pasar valuta asing, modal banyak yang mengalir ke luar negeri, sehingga berujung pada diperkuatnya kendali arus valuta asing.

Keadilan pajak, yaitu melarang pemerintah memberikan subsidi bagi perusahaan yang melakukan ekspor (jika tidak ada subsidi dari pemerintah RRT, banyak perusahaan ekspor RRT akan kolaps). Aturan lainnya seperti privatisasi BUMN (sebaliknya PKT justru membuat BUMN untuk berinvestasi di perusahaan swasta yang berpotensi besar agar dapat memiliki porsi saham untuk mengendalikan perusahaan swasta), perlindungan terhadap hak buruh (RRT justru terkenal sebagai pabrik pemeras buruh), perlindungan hak intelektual (RRT justru merupakan negara pembajak nomor wahid dunia), perlindungan sumber daya alam dan lingkungan (di RRT polusi air, tanah, dan udara justru terus memburuk), kebebasan informasi (selama betahun-tahun RRT tersohor dengan julukan ‘musuh kebebasan pers’ dan juga ‘musuh internet’).

Berdasarkan pasal-pasal di atas kalangan luar sangat jelas, TPP sebenarnya adalah “sebuah klub elite internasional yang melarang RRT masuk”. Pada 9 September 2015 lalu, Brooking Institutions AS mengadakan konferensi, yang membicarakan apakah setelah terbentuknya TPP akan menerima RRT, India, dan negara lain untuk ikut menjadi anggota?

Pembicara utama yang hadir dalam konferensi tersebut serempak menyatakan, TPP akan perlahan berkembang menjadi suatu kesepakatan kerjasama yang sifatnya terbuka, tapi RRT masih sangat jauh terpaut dari kesepakatan TPP, jalan yang harus ditempuh masih sangat jauh. Sejumlah media RRT membuat analisa yang cukup tahu diri dalam hal ini, “TPP adalah seperangkat sistem dagang yang dirancang untuk mengucilkan RRT, dan dengan kondisi RRT saat ini sama sekali tidak mungkin bisa masuk ke dalam sistem tersebut.”

Mengapa sejumlah 12 negara termasuk AS dan lainnya ingin membangkitkan kubu lain?

Alasannya tidak diragukan lagi: selama lebih dari 10 tahun bergabung dengan WTO, RRT terus melanggar aturan, konflik dagang dengan negara lain pun terus terjadi, dan telah menjadi trouble maker / pembuat keonaran terbesar. (sud/whs/rmat)

BERSAMBUNG

Share

Video Popular