JAKARTA — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memulai proses pembahasan Daftar Negatif Investasi (DNI). Langkah ini dilakukan untuk merespons dinamika dunia usaha serta persaingan menarik minat investasi dari negara-negara sumber investasi. Masyarakat dan pelaku dunia usaha dapat berperan aktif dalam pembahasan proses ini dengan menyampaikan masukannya ke BKPM paling lambat per 31 Oktober 2015.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaikan bahwa sektor bisnis berkembang pesat melalui kreatifitas pelaku usaha. “Banyak sektor bisnis baru yang bermunculan bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, BKPM melaksanakaan fungsi “K” yaitu koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor BKPM Jakarta, akhir pekan lalu.

Franky mencontohkan beberapa sektor usaha yang rencananya akan diatur seperti bisnis pemakaman, kemudian senior living (fasilitas akomodasi untuk warga lansia yang menghabiskan pensiunnya). Pemakaman ini merupakan sektor baru yang tidak pernah diatur oleh DNI sebagai sektor yang tertutup termasuk untuk asing, sehingga dengan pendekatan DNI hal ini dapat dikategorikan terbuka untuk investor asing.

“Saat ini, kami sedang dalam tahap membahas, artinya BKPM tidak dapat memberikan keputusan yang mana boleh dan yang mana tidak boleh. Namun melakukan koordinasi untuk beberapa sektor yang memang membutuhkan pengaturan,” paparnya.

Selain pemakaman, salah satu bidang usaha yang juga menunjukkan dinamisnya perkembangan dunia usaha adalah senior living. Dalam bidang usaha ini, BKPM mencatat terdapat investor dari Jepang yang telah berminat menanamkan modal sebesar US$40 juta dan dari Australia dengan minat investasi mencapai US$26 juta.

Menurut Franky, persoalannya warga senior ini biasanya masuk ke Indonesia menggunakan visa turis yang lama maksimalnya 3 bulan. Padahal warga senior ini tinggal di Indonesia paling tidak 6 bulan, sehingga bulan keempat mereka harus keluar dulu untuk mengurus visanya.

Problem lainnya adalah kategorisasi dari senior living ini yang belum jelas. Dalam KBLI, perawatan warga lansia ini dimasukkan dalam panti werda/panti jompo yang pembinanya adalah Kementerian Sosial, sehingga non profit. “Padahal untuk investasi senior living jelas mereka mengharapkan profit dari modal yang telah ditanamkan,” ungkapnya.

Sektor-sektor lainnya yang juga masih di ranah abu-abu adalah terkait maraknya bisnis online dengan berbagai layanan seperti Go-Jek dan Uber yang tidak mau diklasifikasikan sebagai usaha transportasi karena mereka tidak secara langsung memiliki armada. Isu lainnya yang menjadi perhatian adalah bidang usaha yang diatur oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga, sehingga cukup membingungkan implementasinya.

“Contohnya untuk usaha penggaraman biota laut. Dalam DNI saat ini, bidang usaha tersebut diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perindustrian, di satu sisi bidang usaha tersebut dicadangkan untuk UMKM di lain sisi bidang usaha tersebut boleh asalkan bermitra dengan pengusaha nasional,” lanjutnya.

Untuk diketahui, DNI sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Pembahasan DNI yang dilakukan saat ini ditarget dapat selesai dalam enam bulan ke depan. Pemilihan waktu ini cukup strategis karena bertepatan dengan pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai Desember 2015 mendatang. Masyarakat dan pelaku usaha yang ingin menyampaikan saran dan masukan dapat mengirimkan email ke revisi.dni@bkpm.go.id. (asr)

Share

Video Popular