Presiden RI ke-2 Jenderal Besar Soeharto (Getty Images)

JAKARTA – Pengesahan Presiden RI ke 2 Soeharto dan Presiden RI ke 4 Abdurahman Wahid sebagai pahlawan nasional menunggu Keppres. Pro kontra pun terjadi berkaitan rencana penobatan gelar pahlawan kepada Soeharto selaku penguasa pada masa orde baru lebih dari tiga dekade. Tentunya Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan tidak dilakukan pada tahun ini, keputusannya di tangan Presiden Jokowi.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan persetujuaanya atas penganugerahan Soeharo sebagai pahlawan. Kepemimpinan Soeharto, lanjutnya, memiliki kontribusi yang sangat besar selama 32 tahun dia berkuasa untuk membangun Indonesia. Meski demikian, tidak bisa dibantah ada perbedaan pendapat mengenai rekam jejak Soeharto yang selalu disorot berbagai kalangan.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, setiap orang menjadi Presiden RI sudah selayaknya dianugerahi sebagai pahlawan termasuk Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid. Dia menilai sudah lumrah ada pihak tertentu yang tidak menyukai Soeharto. Apalagi sudah pasti ada pihak yang kecewa atas kinerja Soeharto. “Saya setuju Soeharto dapat gelar pahlawan,” kata Fahri di Jakarta, Senin (9/11/2015).

Ketua Setara Institute Hendardi mengatkan elar pahlawan untuk Soeharto masih prematur karena klarifikasi politik atas perannya dalam berbagai peristiwa politik dan kekerasan sistematis belum pernah dilakukan. Sehingga tidak pernah akan diperoleh fakta objektif atas kepahlawanannya yang dinobatkan kepada Seharto.

Menurut dia, gelar pahlawan terhadap Soehato merupakan yang penuh kontroversial. Bahkan akan selalu kontroversi walaupun jika kemudian gelar pahlawan dipertimbangkan atas peranan fositif yang pernah dilakukan oleh Jenderal Besar itu.

Penolakan serupa turut disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras). Sosok Soeharto bagi Kontras merupakan tokoh yang harus bertanggungjawab atas sejumlah pelanggaran HAM pada masa lalu, bahkan Kontras sudah menggugat atas wacana penganugerahan pahlawan terhadap Soeharto.

“Kontras pernah melakukan gugatan uji materi kepada negara terkait dengan usuluan untuk memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai sosok yang bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM di masa lalu,” kata Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik Kontras, Putri Kanesia.

Menurut Putri, pemberian gelar Pahlawan terhadap Soeharto sangat tidak relevan dan pemerintah harus berhati-hati. Dia mempertanyakan sejumlah pihak yang setuju terhadap gelar pahlawan untuk Soeharto. Semestinya tidak bisa disamakan terhadap orang-orang yang pernah melakukan tindakan pelanggaran HAM di masa lalu dengan orang-orang berkontribusi banyak untuk Indonesia pada masa lalu, sekarang dan masa depan.

Pemberian gelar Pahlawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Gelar yang dimaksud dalamm UU ini adalah Gelar Pahlawan Nasional. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan menyebutkan, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Share

Video Popular