Ilustrasi Pilkada (Dokumen EB)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengingatkan pelaksanaan Pilkada Serentak sudah seharusnya sesuai yang diharakan oleh rakyat agar melahirkan pemimpin-pemimpin yang beritegritas. Tentunya untuk tercipta cita-cita itu, maka pelaksanaan Pilkada Serentak harus berlangsung dengan jujur, adil dan demokratis.

“Harapan rakyat agar rotasi kepemimpinan damai, jujur, dan adil sesuai pilihan rakyat, dan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Ecopark Ancol, Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Kepala Negara mengatakan Pilkada Serentak merupakan agenda demokrasi yang penting pada akhir tahun ini. Apalagi pelaksanaan pesta demokrasi ini merupakan yang pertama kalinya dalam demokrasi di Indonesia dengan melibatkan 269 daerah terdiri 9 Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 Bupati dan 36 Walikota.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) untuk terus menjagai profesionalitas dan independensi sebagai penyelenggara pemilu. Lembaga-lembaga itu diharapkan tetap jujur dan adil agar pelaksanaan Pilkada Serentak berlangsung dengan jujur dan adil.

Kepada aparat keamanan, Presiden mengamanatkan agar lebih pro aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Tentunya langkah-langkah ini, lanjut Presiden, terlaksana dengan kerjasama yang baik antar lembaga dan langkah antisipatif hingga gangguan keamanan sudah bisa dicegah lebih awal.

Presiden juga menyampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menajaga netralitas dan memantau pelaksanaan Pilkada Serentak di daerah masing-masing. Kepada para gubernur, bupati dan walikota diimbau untuk mengedepankan etika politik serta mengajak rakyat untuk berdemokrasi dalam kegembiraan dan keriangan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah Daerah harus memberikan bantuan dan fasilitas kepada KPU dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak. Hal ini dikarenakan pemilihan Pilkada Serentak merupakan bentuk implementasi desentralisasi politik.

Tjahjo mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak merupakan sistem yang dianggap paling demokratis. Pada pelaksanaan ini, rakyat secara langsung memilih kepala daerahnya sehingga radapat secara langsung mengawasi pola kepemimpinan kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mendagri berharap agar rapat koordinasi ini dapat memperkuat sinergi antara aparatur pemerintah pusat dan aparatur pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. Selain itu, Mendagri meminta untuk meningkatkan kesiapan lembaga/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam menyukseskan pesta demokrasi ini.

Rakornas ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni  Menko Polhukam, Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Ketua Komisi II DPR-RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, dan Kepala BIN.

Peserta hadir sekitar 3.000 peserta dari berbagai unsur yang terkait dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penyelenggara dan pengawas pemilu, unsur TNI, Polri, Kejaksaan dan Kepala BIN Daerah di 32 Provinsi, Kabupaten/Kota serta sejumlah Kementerian Lembaga terkait. (asr)

Share

Video Popular