MOU BNP2TKI dan Kemendag RI (Humas BNP2TKI)

JAKARTA – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersama Kementerian Perdagangan menandatangi Nota Kesepahaman antar kedua lembaga di Kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (12/1/2016). Nota Kesepahaman ini Tentang Pengembangan dan Promosi Potensi Tenaga Kerja Indonesia Formal Dalam Upaya Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan perolehan devisa negara sektor nonmigas dari bidang jasa. Mendag berharap MoU ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan TKI formal di luar   negeri, sehingga turut membantu mengurangi permasalahan pengangguran.

Mendag menyampaikan bahwa jasa di bidang ketenagakerjaan memiliki potensi dan peluang yang cukup besar dan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang kompetitif di sektor formal dan profesional dengan kompetensi tertentu, seperti tenaga kerja di bidang drilling, konstruksi, kesehatan (perawat), perhotelan, dan spa. “Untuk itu, kita harus memanfaatkan potensi dan peluang tersebut dengan sebaik mungkin,” kata Thomas dalam rilisnya.

Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid mengatakan kerjasama dengan Kemendag ini adalah untuk mencari offtaker. Selain itu, juga memanfaatkan instrumen Kemendag yaitu Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan untuk mempromosikan sektor jasa tenaga kerja terampil.

Nusron menambahkan, remitansi TKI pada 2015 mencapai 10,5 Miliar USD, naik 24% dari tahun sebelumnya. Salah satunya disebabkan oleh kenaikan gaji di Timur Tengah dan Taiwan. Namun, sayangnya TKI masih menggunakan untuk hal-hal konsumtif. Untuk itu, dengan adanya MoU ini diharapkan, tidak hanya mempromosikan TKI terampil, tetapi penghasilan TKI dari bekerja di luar negeri tidak habis untuk hal-hal konsumtif namun bisa menciptakan pedagang-pedagang baru.

BNP2TKI telah melakukan berbagai kesiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti peningkatan skill dan kompetensi dari tenaga kerja serta pemberdayaan angkatan kerja di Indonesia. “Salah satunya, pada tahun 2015 telah dilakukan pemberdayaan terhadap sekitar 15.000 TKI Purna/WNI Overstayers/TKI Bermasalah di seluruh Indonesia,” ujar Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.

Nota Kesepahaman ini memiliki ruang lingkup kerja sama yang meliputi promosi potensi dan peluang kerja bagi TKI formal baik di dalam maupun di luar negeri; penyebarluasan informasi potensi dan peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia formal yang akan ditempatkan di luar negeri.

MoU juga berisi pertukaran data dan informasi terkait promosi tenaga kerja Indonesia formal melalui pemanfaatan sistem informasi, kerja sama perdagangan internasional di bidang ketenagakerjaan pada forum kerja sama multilateral, regional, dan bilateral; serta pembinaan terhadap tenaga kerja Indonesia purna

Kementerian Perdagangan dan BNP2TKI telah melakukan sinergi untuk mempromosikan TKI melalui keikutsertaan BNP2TKI pada setiap penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) sejak 2008. Tercatat, pada TEI tahun 2013 diperoleh permintaan tenaga kerja sebanyak 4.511, tahun 2014 sebanyak 11.961, dan pada TEI tahun 2015 sebanyak 15.436. Permintaan tenaga kerja ini antara lain berasal dari Malaysia, Uni Arab Emirat, Irak, Brunei Darusalam, Taiwan, dan Timor Leste, khususnya untuk sektor pertanian, informasi dan teknologi, manufaktur, konstruksi, plantation, hospitality, transportasi, dan jasa lainnya. (asr)

Share

Video Popular