Ilustrasi (Kozi Images)

JAKARTA –Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai regulator pendidikan di Indonesia menyiapkan sejumlah langkah kongrit untuk menyelesaikan perundungan atau Bullying dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sejumlah kebijakan tersebut diharapkan menjadi jawaban atas peningkatan porsentase kekerasan terhadap anak.

Hal demikian dibeberkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2016). Rapat kerja ini membahas persiapan pelaksanaan APBN 2016, persiapan ujian nasional 2016, evaluasi pelaksanaan dan pengawasan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, penerapan Kurikulum 2013, dan penyelesaian guru honorer dan uji kompetensi guru (UKG).

Menteri Anies menuturkan pendekatan mengatasi kekerasan terhadap anak selama ini cenderung tak menyentuh akar persoalan.  Kekerasan terhadap anak dipandang sebagai kasus kausalistis bahkan dilimpahkan kepada hukum. Perundungan atau Bullying, lanjutnya, tak pernah dipandang sebagai masalah dalam pendidikan untuk diselesaikan secara sistemattis oleh dunia pendidikan.

Menghadapi kekerasan terhadap anak di sekolah, bagi Anies, merupakan kewajiban dan keharusan bagi negara untuk hadir mengatasi kekerasan di lingkungan sekolah. Kemdikbu terkait hal ini menggagas kanal pelaporan dan perlindungan khusus bagi anak. Pasalnya, selama ini belum ada regulasi khusus dan tegas atas kehadiran negara menjawab perundungan anak di sekolah.

Menurut Menteri Anies menegaskan pelaku kekerasan anak di sekolah juga adalah korban, tak hanya dijadikan sebagai target. Prakteknya, ketika masih berada dalam lingkup pendidikan maka pelaku juga harus dibina sebagai bentuk tanggungjawab lingkup dunia pendidikan.

Oleh karena itu, Anies mengusulkan pelaku tak boleh dikeluarkan dari sekolah. Terkait ini, tambahnya, orang tua dan guru harus bekerjasama untuk mendidik serta membina korban tindakan kekerasan oleh anak.  “Filosofi pendidikan justru dia harus dibina, orang tua dan guru harus bekerja bersama untuk meluruskannya,” ujarnya.

Selanjutnya sebagai jawaban Kemdikbud kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang anti kekerasan. Tak lama lagi, peraturan ini akan disahkan menjadi Perpres (Peraturan Presiden). Tentunya Perpres ini akan diperluas dengan penambahan-penambahan menyangkut dalam negeri, menyangkut madrasah menyangkut Pemda.

Lebih jauh Menteri Anies menuturkan, regulasi khusus yang akan diberlakukan nantinya bekerja dalam lingkup penanggulangan, pemberian sanksi dan pencegahan. Mulai penanggulangan, tambahnya, sekolah wajib melaporkan kepada orang tua, dinas pendidikan jika terjadi tindak kekerasan pada sekolah tersebut. Pihak sekolah juga nantinya wajib mencantumkan nomor sekolah dinas pendidikan, polisi,  sekalgus nomor telepon seluler dan pesan singkat Kemdikbud yang akan aktif selama 24 jam.

Sistem mengatasi kekerasan terhadap anak di sekolah lainnya adalah membuat Gugus Penanggulangan Kekerasan anak-anak. Nantinya, menurut Anies, seluruh kota dan provinsi wajib memiliki gugus tugas yang melingkup beberapa elemen pendidikan terdiri guru, tenaga pendidikan, organisasi profesi dan perangkat daerah. Intinya, gugus anti kekerasan ini bersifat permanen dan dibiayai melalui APBD serta secara rutin memantau situasi setiap sekolah. “Kita harap ada ikhitar pencegahan terstruktur dan sistematis,” ujarnya.

Menurut data Kemdikbud, fakta dan angka kekerasan di sekolah masih dalam angka yang tinggi.  Tercatat, sebanyak 84 persen siswa mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah bahkan tak hanya menjadi objek kekerasan,  75 persen siswa juga mengaku pernah melakukan tindakan serupa di sekolah. (asr)

Share

Video Popular