JAKARTA – Greenpeace, WALHI dan JATAM yang tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil dalam wadah Koalisi Break Free mendesak pemerintah Indonesia untuk meninggalkan batubara dan segera beralih ke energi terbarukan.

Koalisi ini menilai bahwa pembangunan sejumlah PLTU dan perluasan tambang batubara di bawah 35000 MW tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang serius. Saat ini, 42 PLTU yang sudah beroperasi di Indonesia telah menghasilkan polusi udara yang mengeluarkan polutan-polutan berbahaya seperti PM 2.5, Merkuri serta Arsenik.

Belum lagi ditambah dengan kerusakan bentang alam akibat perluasan tambang batu bara di konsesi-konsesi tambang di Kalimantan dan daerah lain di seluruh Indonesia. Proyek 35000 MW, akan meluaskan pembongkaran dan penghancuran kawasan hutan dan lindung, tidak akan sesuai dengan rencana moratorium lahan untuk tambang yang disebut Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Partikulat-partikulat berbahaya seperti PM 2.5 dan PM 10 yang berasal dari pembakaran batubara dapat menyebar hingga radius 500-1000 KM dari lokasi PLTU berada. Sehingga meskipun pada sebuah wilayah atau kota tidak terdapat PLTU batubara, namun bahaya dari partikulat berbahaya ini akan tetap mengancam warga yang hidup di kota tersebut.

Juru Bicara Eksekutif Nasional WALHI, Khalisah Khalid,  mengatakan perluasan ekspansi industri batu bara untuk kepentingan ekspor dan industri, telah membuat ketergantungan terhadap energi kotor semakin akut. Padahal sumber energi bersih terbarukan melimpah dan jauh lebih bisa diakses oleh rakyat.

“Dengan semakin meningkat dan masifnya bencana ekologis, kita tidak memiliki waktu yang lebih lama, khususnya bagi pemerintah untuk segera memutuskan beralih dari energi kotor batu bara ke energi bersih dan terbarukan, demi generasi hari ini dan akan datang,” lanjutnya dalam rilis di Jakarta, Senin (9/5/2016).

Sementara dari JATAM, Hendrik Siregar mengatakan perubahan mendasar harus segera dilakukan,  kebijakan energi nasional (KEN) dan target ratio elektrifikasi yang berpondasi pada energi fosil harus diganti sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim yang makin ekstrim,.

Menurut Hendrik, proyek fast track – proyek 10 GW tahap 1 dan 2 yang dicanangkan SBY dan masih berlanjut – 35 GW hanya menguntungkan pihak yang menghancurkan lingkungan untuk menggali batubara dan mengebor migas, di kemudian hari pemerintah dan rakyat yang menanggung masalah. Oleh karena itu,pembangunan energi terbarukan harus menjadi agenda utama pemerintah.

“Energi terbarukan harus menjadi prioritas dan bisnis utama dalam mengejar target rasio elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Hendrik. (asr)

Share

Video Popular