JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual harus menjadi skala prioritas oleh pemerintah dan DPR.

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mendesak, harus menjadi prioritas negara karena meningkatnya pelaporan kasus kekerasan seksual,” kata Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, Sri Nurherawati dalam jumpa pers di kantor Komnas Perempuan, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).

Menurut Sri, Komnas Perempuan telah menegaskan darurat Kekerasan Seksual (KS) pada pelaporan kasus kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasannya, termasuk usia pelaku dan korban yang mayoritas menyasar perempuan belia sejak 2012 lalu.

Lebih tegas Sri menuturkan, kedaruratan ini juga dikarenakan buruknya penanganan korban untuk mendapatkan akses kebenaran, keadilan dan pemulihan. Apalagi jika dilihat, sistem penghukuman tidak memberikan keadilan bagi korban, tidak menjerakan dan tidak menjamin keberulangan.

Berdasarkan data mitra Komnas Perempuan yaitu dari Forum Pengadalayanan di 5 wilayah mencakup Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh dan Sulawesi melakukan pendokumentasian kasus Kekerasan Seksual dengan menemukan fakta 80% korban Kekerasan Seksual memilih jalur hukum.

Sementara 50% diselesaikan melalui mediasi, karena dinikahkan dengan pelaku, tidak cukup bukti ataupun korban kelelahan berhadapan dengan hukum, dan 40% korban terhenti di kepolisian. Sehingga kasus kekerasan seksual yang dapat diproses hingga persidangan hanya mencapai 10%.

Untuk itu, bagi Komnas Perempuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibutuhkan sebagai lex specialis. Karenanya, sejak 2014, Komnas Perempuan bersama mitra-mitra strategisnya, utamanya Forum Pengada Layanan menyusun naskah akademik dan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai payung hukum dan perlindungan bagi korban.

Hal ini dikarenakan, sejak 2010 lalu Komnas Perempuan utamanya bersama dengan Forum lembaga layanan,  telah melakukan pemantauan dan kajian untuk melengkapi kompleksitas bentuk-bentuk Kekerasan Seksual, identifikasi tantangan dan hambatan perempuan korban mendapatkan haknya, penghukuman yang tidak memberikan keadilan dan kebutuhan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan korban dan pelaksanaan kewajiban negara untuk menghapuskan Kekerasan Seksual.

Namun demikian, berbeda dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah saat ini yakni rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) sebagai bentuk revisi UU Perlindungan Anak. Dalam Perppu berdasarkan perintah Presiden sebagai bentuk percepatan dalam rapat terbatas, Rabu (11/5/2016) sore bersama  Menteri Agama,  Menteri Kesehatan, Menkum dan HAM, Mensos, dan Komisi Perlindungan Anak pada pemberian hukuman maksimal sampai dengan 20 tahun.

Tak hanya pemberlakuan hukuman kurungan selama 20 tahun, hukuman tambahan yang mungkin dilakukan yakni kebiri, juga mungkin akan diberikan chip kepada pelaku tersebut untuk bisa dideteksi atau dipantau keberadaannya. Kemudian ada juga publikasi identitas serta pemberian hukuman sosial.

Untuk itu Komnas Perempuan menyatakan:

1. Anggota DPR RI untuk memprioritaskan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Prolegnas Prioritas  2016 dan membahasnya  dengan menggunakan kerangka HAM dan mengacu pada draft yang telah disusun Komnas Perempuan bersama Forum Pengadalayanan , pakar-pakar serta mitra-mitra strategisnya. Karena RUU ini dibangun berbasis data dan kebutuhan korban dengan kajian yang panjang.

2. Presiden RI Joko Widodo untuk membuat pensikapan dan langkah komprehensif :
a.  Darurat kekerasan seksual bukan hanya pada anak, tetapi juga kepada perempuan. Kekerasan Seksual sebagai extraordinary crime juga berlaku untuk anak dan perempuan.
b.  Mengkosolidasikan menteri dan kementerian agar tidak mengeluarkan sikap, kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi, antara lain gagasan penghukuman kebiri dan hukuman mati sebagai penghukuman harus ditganti dengan gagasan penghukuman yang lebih menyelesaikan akar masalah.
c. Membuat surat untuk mendukung dan mendorong percepatan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan seksual sebagai prioritas.

3. Aparat Penegak Hukum:
a. Aparat penegak hukum untuk berkoordinasi melakukan terobosan hukum, membuat kebijakan bersama terkait hukum acara dan pembuktian yang memberikan akses keadilan bagi perempuan korban Kekerasan Seksual dalam mendapatkan keadilan untuk mempercepat proses hingga disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual  menjadi UU Penghapusan Kekerasan Seksual;
b. Untuk kepolisian segera melakukan percepatan untuk memproses kasus-kasus Kekerasan Seksual yang telah terhenti di tingkat penyidikan dengan melibatkan peran pendamping dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan lintas sektor;

4. Masyarakat sipil untuk:
a. Intensif melakukan upaya-upaya pencegahan Kekerasan Seksual dan memasyarakatkan bahayanya tindakan kekerasan seksual;
b. Kritis dan bijak bersikap dengan cegah  menyuarakan hukuman kebiri atau pidana mati, turut mendukung korban dan keluarganya. (asr)

Share

Video Popular