JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bertemu dengan Presiden Jokowi dalam rangka untuk mendialogkan substansi dan perkembangan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/9/2016).

Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal penting. Selain prihatin dengan kasus yang terus meningkat, Jokowi mengatakan perlu upaya konkrit agar peningkatan terjadinya Kekerasan Seksual dapat dihentikan. Presiden mendukung pembahasan RUU ini dan meminta Menteri PPPA dan Ketua Komnas Perempuan agar terus saling berkomunikasi, termasuk mendalami aspek tentang pembuktian dan restitusi bagi korban yang ada di dalam RUU.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana, langsung memberikan pemaparan mengenai perkembangan penyusunan Draft  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, beberapa hal yang disampaikannya adalah, tentang gagasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah dimulai sejak tahun 2012, yang diawali dengan penyusunan Naskah Akademik, dan pada tahun 2014 mulai disusun Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Hingga saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih dalam proses perbaikan/finalisasi oleh Komnas Perempuan dan mitra jaringannya, yakni lembaga pengadalayanan. Draft yang diserahkan dihadapan Presiden adalah Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual progres perbaikan sampai dengan tanggal 19 Mei.

Menurut Azriana, draft yang sama juga diserahkan kepada DPRD sebagai pengusul RUU ini (inisiatif DPR). Draft ini sedang dalam tahap penyesuaian Naskah Akademik dengan beberapa rumusan RUU dan perumusan penjelasan.

Gagasan yang mendorong lahirnya Undang Undang yang secara khusus akan mengatur tentang Kekerasan Seksual didasarkan pada hasil pemantauan Komnas Perempuan tentang bentuk Kekerasan Seksual yang semakin beragam, sementara regulasi yang ada selama ini, mengatur dengan sangat terbatas dalam melindungi korban Kekerasan Seksual, terutama jika korbannya perempuan dewasa. Seperti KUHP, hanya mengatur definisi perkosaan dengan rumusan yang sangat sempit, serta pencabulan dan pelecehan seksual.

Begitupun perundangan khusus lainnya, seperti PKDRT, PTPPO dan Perlindungan Anak. Padahal dampak Kekerasan Seksual terhadap perempuan dewasa sama buruknya dengan dampak terhadap anak, karena Kekerasan Seksual, misalnya dalam hal ini perkosaan akan berdampak sepanjang hidup korban, dan menurunkan kualitas hidup korban.

Komnas Perempuan menyampaikan bahwa dari pemantauan yang dilakukan sejak tahun 1998, menemukan bahwa kasus Kekerasan Seksual terus meningkat. Tahun 2015 dari 321 ribu kasus yang terdokumentasi, maka seperempatnya adalah kasus Kekerasan Seksual. Selain itu, Komnas Perempuan menemukan banyak kasus Kekerasan Seksual yang tidak dapat diproses hukum, karena Penyidik tidak menemukan aturan di KUHP yang dapat digunakan untuk mengembangkan penyidikan. Pada konteks ini, maka sudah saatnya Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang Kekerasan Seksual.

Terobosan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pada pertemuan ini, Ketua Komnas Perempuan juga menyampaikan sejumlah terobosan yang dapat dilakukan oleh Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, seperti: 1) Tidak hanya untuk menindak pelaku, tapi juga untuk memulihkan korban dan mencegah berulangnya Kekerasan Seksual dengan melibatkan masyarakat dan koporasi; 2) Mengatur pemulihan dan juga pemberdayaan korban, agar korban dapat melanjutkan kembali kehidupannya; 3) Menawarkan mekanisme pembuktian yang memudahkan korban dalam proses penyidikan (keterangan korban diakui sebagai alat bukti sepanjang didukung oleh 1 alat bukti lainnya/ adopsi  sistem pembuktian di UU PKDRT); 4). Terdapat beragam bentuk hukuman, seperti: Pidana Pokok Pidana Kurungan (gradasi dari rendah ke berat), restitusi (diputuskan dalam putusan hakim) dan rehabilitasi khusus untuk pelaku. Termasuk pidana tambahan berupa kerja sosial, pembatasan ruang gerak pelaku, sita benda/barang, pengumuman putusan hakim, dan lainnya.

Pada pertemuan ini Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Kehadiran Komnas Perempuan diwakilkan oleh Ketua Komnas Perempuan,Azriana, Indriyati Suparno (Komisioner/ Ketua Subkomisi Pemulihan), Lily Danes (Sekretaris Jendral) dan kedua Badan Pekerja Komnas Perempuan, Chrismanto Purba dan Asmaul Khusnaeny. (asr)

Share

Video Popular