JAKARTA –  Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan seperti menempelkan materai dan menambahkan syarat dukungan akhirnya tak diterapkan dalam pilkada. Namun demikian, memperketat verifikasi dukungan mulai administrasi dan faktual memunculkan pemahaman sebagai upaya penjegalan terhadap calon perseorangan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menuturkan aturan verifikasi terhadap persyaratan untuk calon dukungan perseorangan pada Pilkada tak bertujuan untuk menjegal calon perseorangan. Bahkan, ujar Lukman, hal yang  menjadi dasar DPR membuat UU adalah untuk kepentingan nasional bukan DKI Jakarta semata.

“Kami membuat UU berdasarkan kepentingan seluruh daerah bukan DKI saja,” ujar Lukman usai diskusi di Jakarta, Sabtu (11/6/2016).

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu berharap jika kemudian dianggap tak cocok maka DKI diminta untuk mengalah. Alasan yang menjadi dasar dikarenakan selama ini pada beberapa daerah ditemukan adanya rekayasa dukungan. Lukman mencontohkan adanya calo KTP yang memperdagangkan jumlah KTP.

Lebih jauh Lukman menuturkan justru KPU yang menjegal pasangan calon perseorangan. Pasalnya, UU yang dibuat DPR menyadur dari PKPU No 9 Tahun 2015. Hal demikian bisa dilihat selama ini adanya calon perseorangan yang akhirnya gugur karena tak lolos dari verifikasi penyelenggara pemilu. Termasuk formulir dukungan yang harus sesuai dengan formulir dari KPU. Sedangkan soal waktu verifikasi faktual, DPR mengaku sudah melakukan simulasi hingga ditentukan selama 28 hari.

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno menyatakan membantah bahwa lembaga penyelenggara permilu memiliki niatan untuk menjegal calon peseorangan. Apalagi dalam posisinya, KPU tak memiliki kepentingan politik dan hanya menjadi wasit dalam pemilu. Bahkan prakteknya, KPU hanya melaksanakan UU yang ditentapkan DPR selanjutnya diturunkan melalui PKPU.

Menurut Sumarno, verfikasi faktual hanya berlaku selama 14 hari sedangkan jangka 28 hari termasuk penyerahan dukungan kepada PPS. Sumarno mencontohkan untuk Pilkada 2017, verifikasi faktual dilaksanakan mulai 21 Agustus -3 September 2016.

Selanjutnya dilakukan verifikasi faktual melalui metode sensus. Jika kemudian ada pendukung calon yang tak bisa ditemui, maka diberi batas waktu selama tiga hari. Jika hingga melewati batas akhir dari tenggat waktu yang ditentukan, maka baru kemudian dukungan pendukung tak memenuhi syarat. Adapun soal formulir yang dikeluaran KPU, tak sepenuhnya disamaratakan dan hanya perlu dilampirkan karena tak mungkin sepenuhnya seperti tandatangan dipindahkan.

Sementara pakar komunikasi politik dari Universitas Bengkulu, Lely Aryani, meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama dan pendukungnya tak khawatir adanya upaya penjegalan dalam kepesertaan calon peseroangan dalam Pilkada. Hal demikian menjadi taruhan, jika kemudian nyatanya pendukung tak direkayasa, tandatangan dan KTP juga tak direkayasa maka upaya penjegalan tersebut tak akan pernah terjadi. “Kalau dukungan itu benar, menjegal itu tidak akan pernah terjadi,” kata Lely.

Sedangkan pendamping Ahli “Teman Ahok” I Gusti Putu Artha menunjukkan adanya upaya penjegalan terhadap calon perseorangan. Putu Artha menilai DPR yang notabene berasal dari partai politik masih belum ikhlas adanya calon perseorangan dalam Pilkada. Pasalnya, DPR masih saja berkeinginan keras mengganti peraturan khususnya calon perseorangan sejak 2004 lalu hingga sekarang bahkan terkait menaikkan jumlah pendukung perseorangan.

Putu Artha juga mempersoalkan tentang batas waktu verifiksi yang ditetapkan oleh DPR dalam UU Pilkada. Hal Ini dikarenakan DPR tak mempertimbangkan lokasi dan letak geografis pada daerah tertentu seperti Papua yang membutuhkan waktu lama hanya untuk mendatangi lokasi PPS. (asr)

Share

Video Popular