JAKARTA –  Wiranto yang memiliki perjalanan panjang di pemerintahan kembali didapuk oleh Presiden Jokowi untuk ikut andil dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Wiranto ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan mengganti Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya.

Jabatan tertinggi yang pernah diemban wiranto dalam militer adalah Panglima ABRI ke-9 pada era Presiden RI ke-2 Soeharto. Sebelumnya dia adalah Ajudan Presiden Soeharto hingga kemudian mengantarkannya menduduki jabatan Kasdam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad hingga Kepala Staf TNI AD.

Pada era menjabat sebagai Panglima ABRI inilah, Wiranto harus berhadapan dengan kondisi transisi setelah hasil referendum memutuskan pembebasan Timor Leste dari Indonesia. Wiranto dituduh terlibat pelanggaran HAM saat terjadi seperti pembakaran dalam pertikaian pro kemerdekaan dan anti kemerdekaan.

Dalam pemerintahan, Wiranto bukanlah sosok yang baru. Wiranto pernah menjabat sebagai Menkopolhukam pada era Presiden RI ke-3 Abdurahaman Wahid. Jejak Wiranto tak berhenti disini, dia memenangi konvensi Partai Golkar sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2004.  Pada Pilpres 2009, Wiranto bersanding dengan Jusuf Kalla sebagai Calon Wakil Presiden namun kalah dari pasangan SBY-Boediono.

Ketua Umum Partai Hanura itu dikenal adalah sebagai Jenderal yang mencopot posisi Prabowo Subianto sebagai Pangkostrad saat terjadi tragedi penculikan aktivis pada 1998 silam. Wiranto pernah menuturkan bisa saja dia melakukan kudeta saat pergolakan setelah tumbangnya rezim Soehato 1998 silam. Namun dia mengaku tak ingin mengkhianati Indonesia dengan melakukan kudeta militer meskipun kendali militer berada pada tangannya pada saat itu.

Presiden Jokowi mengatakan saat mengumumkan reshufle kabinet Jilid II bahwa tugas dan amanah yang diemban pada masa mendatang berhadapan dengan tantangan ke depan agar lebih dirasakan oleh rakyat. “Kita harus bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, yang dinikmati oleh rakyat dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang,” terang Presiden, Rabu (27/7/2016).

Oleh karena itu, Presiden Jokowi memutuksan untuk melakukan reshufle kabinet dan selanjutnya bekerja dengan solid dan saling dukung mendukung. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, hari ini saya dan Wakil Presiden memutuskan melakukan perombakan Kabinet Kerja yang kedua,” kata Presiden. (asr)

Share

Video Popular