JAKARTA – Tahapan pilkada 2017 sudah dimulai pada sejumlah wilayah Indonesia termasuk Pilkada DKI Jakarta. Pada pesta demokrasi ini, lembaga-lembaga survei mulai merilis hasil penelitian tentang elektabilitas dan potensi kalah bakal calon yang sudah mendaftarkan di lembaga penyelenggara pemilu. Atas perkembangan ini KPU menegaskan bahwa lembaga survei harus kredibel.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Budiman menuturkan pada hakekatnya lembaga penyelenggara pemilu tak pernah mengomentari hasil survei dikarenakan bukan wewenang KPU. Akan tetapi,  KPU berwenang memastikan lembaga survei tersebut sudah terdaftar berdasarkan domisili dan objek pilkada yang disurvei.

Terkait survei Pilkada, Arif Budiman menuturkan pihaknya akan memastikan bahwa lembaga survei yang ada di tengah masyarakat adalah lembaga survei memiliki kreadibilitas. Lembaga survei yang dimaksud, kata Arif, sudah semestinya memiliki kejelasan dalam badan hukum, alamat kantor, pengelolaan, pendanaan dan metodologi survei.

“KPU harus memastikan atau menjamin adalah lembaga survei yang kredibel,” kata Arif dalam diskusi Radio Sindo Trijaya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat,  Sabtu (8/10/2016).

Menurut Arif, lembaga survei juga harus menjaga serta memiliki perlakuan yang setara terhadap seluruh bakal calon.  Artinya, lembaga survei harus tak berpihak  kepada kepentingan bakal calon peserta  di Pilkada. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kreadibilitas dan berintegritas merupakan kriteria melekat yang harus dijaga oleh KPU terhadap lembaga survei.

Arif Budiman menuturkan bahwa masyarakat harus paham survei-survei seperti pada Pilkada merupakan bagian dari partisipasi pesta demokrasi serta diatur melalui Undang-Undang. Arif menjelaskan, kegiatan survei adalah perwujudan sosialisasi dan kegiatan politik serta menjadi tujuan memberikan informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Atas kehadiran lembaga survei, Arif berharap nantinya masyarakat mengetahui secara pasti bahwa tentang sosok serta bagaimana tentang peserta kanddiat di Pilkada. Lembaga survei juga diharapkan berkontribusi memberikan informasi yang cukup agar masyrakat menggunakan hak pilih mereka saat pencoblosan digelar.

Tentunya, lanjut Arif, masyarakat pastinya sudah bisa menilai mengenai lembaga-lembaga survei yang hadir menggunakan metodologi yang benar. Sebaliknya, lembaga survei sudah semestinya tak menutupi data-data mengenai survei yang mereka miliki kepada masyarakat.

“Sehingga penilaian orang terhadap lembaga survei itu bisa akurat serta punya integritas,” kata Arif. (asr)

 

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds