JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut bahwa pelaksana tetap (Plt) Gubernur DKI Jakarta tak masalah untuk mensahkan APBD DKI Jakarta. Penetapan tak lama setelah Ahok-Djarot resmi cuti sebagai cagub dan cawagub. Plt Gubernur DKI Jakarta dan Banten nantinya akan dilantik Rabu (26/10/2016).

“Hari Rabu akan saya lantik (plt),” kata Tjahjo usai acara penetapan calon gubernur-wakil gubernur DKI oleh KPUD DKI Jakarta di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/10/2016).

Tjahjo menuturkan pejabat yang nantinya akan dilantik dalah pejabat eselon 1 di lingkungan Kemendagri. Tentunya, kata Tjahjo, sosok yang akan dilantik merupakan pejabat berpengalaman mulai dari bawa serta memahami keuangan daerah. Tugas plt Gubernur ini juga untuk mengantarkan pilkada berlangsung dengan aman.

Tak hanya DKI Jakarta dan Banten yang akan dilantik plt Gubernur oleh Mendagri, sehari kemudian Mendagri juga akan melantik Plt untuk Gubernur Bangka Belitung, Aceh dan Gorontalo.

Sedangkan untuk Papua Barat dan Sulawesi Barat akan ditunjuk Pjs pada akhirnya Desember mendatang. Penunjukan ini dikarenakan Gubernur pada kedua Provinsi tersebut tak mengikuti Pilkada.

Lebih jauh Tjahjo merinci bahwa Plt Gubernur memiliki fungsi dan kewenangan yang sama dengan Gubernur. Menurut Tjahjo tak masalah, ketika Plt Gubernur menandatangani pengesahan APBD termasuk dengan APBD DKI Jakarta.Tjahjo menuturkan ada payung hukum yang mengatur tentang kewenangan dimiliki oleh Plt Gubernur.

“Plt Gubernur punya hak yang sama,” kata Tjahjo.

Pada hari yang sama, Gubernur DKI Jakarta,  Ahok bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Ahok menuturkan pertemuan dalam rangka untuk berpamitan karena dirinya akan cuti hingga selama 4 bulan pada masa kampanye menjelang Pilkada DKI Jakarta.

Polemik Plt inilah yang membawa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada) terkait cuti petahana.

Ahok berargumentasi bahwa jika Plt tak ada mekanisme serah-terima dan audit. Ahok menyampaikan kekhawatiran terkait APBD DKI Jakarta jika kemudian dia tak tak lagi berada di meja Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, Ahok sebelumnya memilih untuk tak cuti ketika mengikuti Pilkada. (asr)

Share

Video Popular