JAKARTA – Catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) selama setahun terakhir tiga kapal yang membawa TKI tenggelam dalam perjalanan  pulang dari Malaysia ke Indonesia.  Kejadian terakhir pada Rabu (2/11/2016), sebelumnya terjadi pada Sabtu (23/7/ 2016) dan Selasa (26/1/2016).

Kabag Humas BNP2TKI, Servulus Bobo Riti dalam keterangan tertulis BNP2TKI mengakui adanya kesulitan untuk memastikan bakal tidak ada lagi musibah serupa selama tidak ada kebijakan yang sesuai bagi para TKI non prosedural atau illegal yang mau pulang kampung.

Laporan BNP2TKI yang juga dicantumkan pada situs resminya bahwa mereka yang tewas maupun yang selamat itu pulang melalui pelabuhan kecil di Malaysia, khususnya Johor Baru. Ini dilakukan karena para WNI takut ditangkap pihak berwenang. Walaupun setiap orang mesti membayar minimal Rp 2,5 juta tanpa jaminan keselamatan pelayaran.

Solusinya, BNP2TKI menyarankan kebijakan yang sesuai, seperti pengampunan. Langkah ini dinilai  perlu diterapkan kembali dengan dalih kemanusiaan. Mengingat masih ratusan ribu TKI di Semenanjung Malaysia maupun Malaysia Barat yang menyandang TKI illegal atau non prosedural.

“Jadi ada kemungkinan serombongan TKI di malam yang gelap gulita kembali melakukan perjalanan darat selama berjam-jam menuju pantai, kemudian naik kapal penumpang yang tak memenuhi syarat kelaikan berlayar. Pulang ke kampung halaman,” tulis Humas BNP2TKI.

BNP2TKI meyakini para TKI tersebut pasti tahu resiko yang akan dialami jika pergi dan pulang dari Malaysia tanpa prosedur resmi, namun  tidak punya pilihan lain. Di Tanah Air, mereka tidak terserap lapangan kerja padahal perut harus diisi hingga satu-satunya jalan adalah mencari nafkah di negeri seberang.

Upaya BNP2TKI

BNP2TKI menyatakan persoalannya, mengapa harus memilih keberangkatan tanpa dokumen yang sah? Boleh jadi, karena sangat dipengaruhi calo, mereka menganggap proses pengurusan dokumen resmi terlalu banyak dan berkepanjangan atau soal lain.

Sejauh yang diketahui, Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengklaim gencar melakukan sosialisasi, job fair dan membangun Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa waktu terakhir. Tujuannya antara lain untuk mengurangi keberangkatan calon TKI non prosedural.

Selain melibatkan berbagai pemerintah daerah terutama yang menjadi sumber penempatan, sosialisasi terhadap masyarakat juga dilakukan bekerjasama dengan ribuan mahasiswa KKN di Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto dan mahasiswa Universtas Syarief Hidayatullah, Serang, Banten. Para mahasiwa, yang menjadi penyuluh, dibekali informasi bagaimana menjadi TKI prosedural serta berbagai buku saku dan profil BNP2TKI.

Sejumlah acara Pekan Kerja juga diselenggarakan di berbagai daerah, di mana para calon TKI dapat memperoleh informasi tentang prosedur penempatan, persyaratan yang harus dipenuhi, biayanya serta waktu penyelesaian. Selain daripada, syarat-syarat kompetensi yang harus dimiliki bila ingin bekerja di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Kanada dan lain-lain.

Terobosan yang sangat berarti adalah pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang melibatkan BNP2TKI, Disdukcapil, Disnakertrans, Imigrasi, Kepolisian dan instansi lain, serta kantor LTSP ini dilengkapi dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sejumlah bank. LTSP serupa ini sudah beroperasi di Nunukan, kelak di Entikong, Kalimantan Barat, pulau Batam, Indramayu serta berbagai kabupaten di Jawa Barat dan di Mataram dalam waktu dekat.

KPK Mengawasi

Melalui penyelesaian dokumen di LTSP, para calon TKI memperoleh kemudahan dan kecepatan pelayanan, kepastian biaya serta menghemat waktu. Konsistensi penyelesaian dokumen yang murah, cepat dan aman diawasi langsung KPK secara terang-terangan maupun terselubung karena Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai trigger mechanism dalam pemantauannya.

Pembenahan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga terhadap Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang mengenakan biaya berlebihan. Sedikitnya 26 PTKIS dipanggil menghadap Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid minggu lalu untuk dimintakan pertanggungan jawab. Menurut Nusron Wahid, PPTKIS yang terbukti melanggar diharuskan mengembalikan uang TKI, kalau masih ingkar diusulkan pencabutan surat izinnya. “Mereka yang terlibat penyelundupan manusia dapat dipidana”.

BNP2TKI menyatakan pembenahan harus dari hulu ke hilir, termasuk menindak secara konsisten mereka yang melakukan Pungli. Dalam kaitan ini , sangat tepat bila polisi berikhtiar menangkap para pihak yang terlibat dalam penempatan TKI illegal, termasuk tekong, pemilik kapal serta awak kapal pada karamnya kapal pengangkut TKI di pesisir Timur Batam Rabu, (2/11/2016) lalu. (BNP2TKI/asr)

 

Share

Video Popular