JAKARTA -Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menilai  pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi memungkinkan Inovasi pada setiap produk termasuk penyelenggara Pemilu. Terkait hal ini inovasi teknologi yang sudah diuji coba adalah e-Voting dan e-Verifikasi.

Hal demikian diungkap dalam rapat kerja Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam Pengawasan Data Pemilih Dalam Pemungutan Suara Melalui Pemanfaatan e-Verifikasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, diselenggarakan oleh BPPT dan BAWASLU beberapa waktu lalu.

Deputi Teknologi Informasi Energi Material BPPT, Hammam Riza mengatakan program prioritas BPPT di bidang TIK adalah Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik secara Elektronik, dengan memanfaatkan KTP elektronik (KTP-el), untuk proses Pemerintahan dan Demokrasi.

Menurut Hammam landasan hukum Undang Undang 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah menjadi payung hukum untuk segala aktifitas dan proses yang menggunakan TIK. Adapun pemanfaatan TIK dalam aktifitas Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Bahkan untuk proses sengketa hukum pada pemilu dengan e-Voting maupun e-Verifikasi sesuai pasal 5 UU 11 2008 dikatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Hammam juga mengungkapkan pengalaman bahwa dari 500 desa yang telah melakukan Pilkades dengan e-Voting telah ditemukan masalah yang sangat penting yaitu DPT dan pemilih yang tidak valid karena  datang ke TPS hanya membawa undangan saja. Dari pengalaman tersebut maka sejak akhir 2015 pilkades dengan e-Voting disertai dengan proses verifikasi pemilih menggunakan KTP-el.

“Jika digunakan e-Verifikasi pemilih yang datang ke TPS, diharapkan tidak akan ada kecurangan dalam hal: penyalahgunaan undangan, pemanfaatan surat suara sisa, kecurangan DPT, salah perhitungan hasil suara atau kecurangan lainnya, karena jumlah kehadiran di sistem e-Verifikasi harus sama dengan jumlah hasil perhitungan suara secara manual,” katanya dikutip dari situs BPPT, Rabu (9/11/2016).

Hammam menuturkan cara ini sudah  diwujudkan di Kabupaten Pemalang yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa dengan e-Voting dan e-Verifikasi pemilih menggunakan KTP elektronik di 11 Desa yang tersebar di 10 kecamatan dengan total DPT 50.000.

Kota lainnya di Kabupaten Batanghari di laksanakan di 32 desa dengan DPT 70.000 menggunakan alat baca KTP-el. Apa yang dilakukan di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batanghari ini selanjutnya bagi BPTT akan menjadi dasar dan pengalaman bagi proses Pemilu Nasional yang lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. (BPPT/asr)

Share

Video Popular