- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Mempertanyakan Membludaknya Tenaga Kerja Asing Ilegal

JAKARTA – Tenaga kerja asing yang tak memiliki identitas resmi dikhawatirkan menggerus tenaga kerja lokal. Apalagi pada kenyataannya apa yang dilakukan tenaga kerja asing tak memiliki kemampuan khusus bahkan melakukan pekerjaan sederhana seperti tukang gali pasir dan sebagainya. Terkait kasus ini pada sejumlah daerah sudah dilakukan razia terhadap keberadaan TKA ilegal.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menilai adanya hal tak lazim atas membludaknya TKA khusus Tiongkok yang berada di Indonesia. Keberadaan para TKA tesebut dinilai tak sesuai dengan nalar bisnis atau mencari keuntungan semata.

Mantan Kepala BNP2TKI ini menilai mulai keganjilan dari proses migrasi TKA di luar kebiasaan internasional.  Jika biasanya pekerja berdasarkan permintaan sebuah negara, namun pada kasus ini pekerja asing yang datang kebanyakan tiba dengan sendirinya ke Indonesia.

Lebih rinci, Jumhur mengukur dari segi keuntungan bisnis dan berdasarkan profit jika dilihat dari pembiayaan yang dikeluarkan. Apalagi merupakan sebuah hal yang lazim, saat sebuah perusahaan memperbesar profit tetapi memperkecil biaya operasional. Jika kemudian pada kenyataannya, lanjut Jumhur, ada keberadaan sejumlah perusahaan justru tak ingin memperkecil cost maka dinilai patut dipertanyakan.

“Kalau ada kegiatan usaha yang tak ingin memperkecil cost kita bertanya itu ada apa, contoh kita lihat perusahaan China datang ke Indonesia,” kata Jumhur dalam diskusi soal serbuan TKA di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (24/12/2016).

Jumhur mencurigai praktek ini tak dilakukan oleh  perusahaan murni, jika kemudian memang pada kenyataannya ada perusahaan murni maka dinilai bukan sebagai perusahaan profesional. Sebagai contoh keberadaan TKA yang kedatangan mereka sudah difasilitasi dengan pesawat terbang, apartemen atau tempat tinggal bahkan gaji yang besar.

Bagi Jumhur jika sudah benar terjadi maka dinilai ada misi yang diemban dengan kedatangan para pekerja asing ini. Apalagi keberadaan TKA berjumlah ratusan ini berada di balik hanya puluhan pekerja asing resmi.

“Kalau dilihat ini pasti bukan pengusaha tapi misi negara, kalau misi negara boleh buang uang, jadi kegiatan investasi ini tak hanya bentuk bisnis semata tapi ada beyond bisnis, ini bahaya kalau orang mengatakan penetrasi dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengakui permasalahan TKA sudah dibicarakan oleh DPR dengan mitranya termasuk Kementerian Tenaga Kerja, Kemenkumham, BIN dan BAIS sejak Januari 2016 lalu. Selanjutnya pada April 2016, DPR RI sudah melakukan dengar pendapat dengan Kemnaker dan disimpulkan dibentuk Panitia Kerja DPR RI khusus mengawasi TKA.

Setelah melakukan sidak dan kunjungan, Dede mengungkapkan bahwa memang ditemukan membludaknya keberadaan TKA. Menurut Dede, keberadaan pekerja asing khususnya dari Tiongkok berasal dari proyek investasi dengan satu paket yakni investasi modal, barang dan tenaga kerja.

Tak hanya itu, Dede mengungkapkan soal faktor bebas kunjungan visa juga ditenggarai memancing banyak orang asing  masuk ke Indonesia. Oleh karena itu,  DPR  merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperbanyak fungsi pengawasan baik di pusat maupun di daerah.

“Hasil rapat kami dengan pemerintah salah satunya BIN, BAIS termasuk mengatakan bahwa terbukanya pintu ini perlu kita mengetatkan pengamanan artinya ditinjau ulang bebas visa ini, karena itu kami menggali lebih jauh mengapa tiba-tiba menjadi banyak,” jelas Dede pada diskusi yang sama.

Sedangkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Binwasnaker Kemenakertrans‎, Maruli Apul Hasoloan, mengatakan pihaknya akan menjalin kerjasama dengan imigrasi untuk menindak TKA ilegal. Maruli juga berjanji akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap keberadaan TKA.

Pada kesempatan itu, Maruli mengatakan akan menindak perusahaan yang tidak memilki izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Maruli menyebutkan dalam penindakan pihaknya tak hanya melakukan pemeriksaan kepada para TKA tetapi kepada perusahaan yang mempekerjakan TKA tersebut. Namun demikian, Kemnakertrans menepis kabar bahwa jumlah TKA yang masuk ke Indonesia mencapai 10 juta orang.

“Kami menindak bukan hanya tenaga kerja asingnya, tetapi juga perusahaannya,” kata Maruli. (asr)