JAKARTA –  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merencanakan akan menggugat pemerintah sebagai citizen lawsuit atas keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal khususnya dari Tiongkok. Gugatan terhadap pemerintah bakal dilaksanakan pada 20 pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.

“Jadi langkah gugatan ini akan dilakukan akhir Januari ini,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam jumpa pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Menurut dia, masuknya tenaga kerja asing Tiongkok yang tak memiliki kemampuan khusus melanggar konstitusi dan UU Nomor 13 tentang Bab Tenaga Kerja Asing. Iqbal menambahkan, syarat pekerja asing yang boleh bekerja di Indonesia seharusnya adalah skilled worker, didampingi pekerja lokal untuk transfer knowledge, dan mengerti budaya Indonesia.

Lebih rinci, KSPI menegaskan bahwa keberadaan tenaga asing khususnya Tiongkok membuat buruh resah. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh buruh lokal, nyatanya diambil alih oleh pekerja dari luar negeri.

Meski demikian, Said memang membantah jumlah pekerja asal Tiongkok yang berada di Indonesia mencapai 10 juta orang. Namun demikian, berdasarkan data yang dimiliki oleh KSPI bahwa jumlahnya mencapai ratusan ribu unskilled worker tapi bukan 21 ribu seperti yang dikatakan pemerintah yang merupakan pekerja dengan keterampilan. Akan tetapi, tak menutup kemungkinan jumlahnya bisa mencapai jutaan orang.

Selain itu, KSPI akan membuka posko pengaduan keberadaan TKA ilegal di Pulo Gadung, Tangerang, dan Bekasi. Tak hanya itu, KSPI mendesak kepada DPR untuk membentuk Pansus tenaga kerja asing asal Tiongkok.

Penolakan serikat buruh terhadap TKA ilegal, kata Said, akan disuarakan secara meluas pada aksi 6 Februari 2017 mendatang di wilayah Jabodetabek. Menurut Said, rencannya akan dikerahkan sekitar 10.000 buruh dengan tema stop pekerja China atas nama wisatawan.

“Ini sesuai dengan pembukaan kongres KSPI, dan tidak ada hubungannya dengan makar,” katanya. (asr)

Share

Video Popular