JAKARTA – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017 akan dimulai masa pencoblosan pada 15 Februari 2017 mendatang. Namun demikian, berbagai pilihan atau kandidat yang akan diusung sudah semestinya tak membuat arah bangsa terpecah belah. Apalagi di tengah kabar hoax menyerang kepada kandidat terus menyebar.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy berpendapat bahwa friksi di tengah publik menjelang Pilkada masih menunjukkan semua kekuatan politik dan friksi masih menahan diri. Namun demikian, hal perlu dikhawatirkan adalah usai Pilkada. Ini dikarenakan adanya sejumlah daerah memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. “Justru mengkhawatirkan setelah Pilkada,” kata Lukman di Jakarta, Sabtu (11/2/2017).

Menurut dia, sebagaimana diprediksi aparat pelaksanaan pilkada dengan tingkat kerawanan seperti Aceh, Papua, DKI dan Banten disertai karaktersitik daerah dengan kekuatan pendukung masing-masing. Sebagaimana pilkada di Aceh, semua calon yang ikut Pilkada adalah mantan Gubernur di daerah itu.

Menurut dia, potensi konflik yang terjadi mulai perkara saling menggugat antara pasangan calon terkait perkara hukum. Bahkan, potensi konflik mulai rasa ketidakadilan atau perlakuan berbeda serta kandidat pasangan calon yang merasa terzalimi berpotensi menjadi konflik besar di daerah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai beberapa hal yang perlu diantisipasi adalah soal netralitas penyelenggara pemilu. Selain itu , adanya praktek politik uang justru membuat masa tenang saat menjelang Pilkada serentak menjadi tak tenang.

Akan tetapi justru keriuhan saat pilkada serentak akan terus tejadi keramaian di media sosial, apalagi keberadaan media sosial merupakan kondisi yang sulit dikontrol oleh masyarakat. Bahkan tensi ‘pertarungan politik justru kian memanas. Tak hanya itu, perkembangan medsos dikhawatirkan  menjadi ropoganda memecah belah seperti dijadikan penyebaran berita bohong, finah, SARA  dan sebagainya.

“Jadi provokasi-provokasi ini kesempatan terakhir untuk menyentuh sentimen publik terhadap pilihan dan politik uang tinggi masa tenang,  termasuk serangan fajar atau sebagainya,” jelasnya.

Isu lainnya, kata Anggraini, soal intimidasi saat pelaksanaan Pilkada. Tak hanya pelaksanaan, kewasapdaan data pemilih seperti surat keterangan sebagai pengganti KTP masih menjadi rumor. Oleh karena itu, pada masa-masa ke depan potensi konfliknya masih tinggi,  makanya diperlukan tingkat peengawasan semakin tinggi. (asr)

Share

Video Popular