Oleh: Chen Pokong

Forum KTT “One Belt One Road” akan digelar di Beijing pertengahan bulan Mei mendatang. Sampai saat ini, sebanyak 28 orang kepala Negara memastikan akan hadir, yang terutama adalah negara-negara Afrika, Asia Selatan dan Tenggara serta Eropa Tengah danTimur.

Mayoritas pemimpin negara Barat tidak akan hadir. Di antara negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Negara maju lainnya juga tidak akan hadir. Tiga dari pemimpin lima Negara berkembang dalam BRICS yakni India, Brasil dan Afrika Selatan juga tidak akan hadir.

Semua ini membuat Beijing was-was, perkembangan strategi “One Belt One Road” ini tidak diragukan lagi jelas sangat tidak menyenangkan.

Yang dimaksud dengan “One Belt One Road” adalah jalur ekonomi dan perdagangan baik lewat laut maupun darat yang bertitik-tolak dari RRT dan meluas sampai ke seluruh negara di berbagai penjuru dunia.

Istilah “One Belt One Road” ini secara permukaan meminjam konsepsi “Jalur Sutera (Silk Road)” pada abad ke-7 di Tiongkok, tapi “Jalan Sutera” di masa itu adalah jalur perdagangan internasional yang terbentuk dengan sendirinya atas prakarsa masyarakat.

Sedangkan “One Belt One Road” sekarang ini, yang disebut juga “Jalur Sutera Baru”, justru sarat akan dua tujuan politik dan ekonomi Beijing yakni: pertama, dengan dalih bantuan dan pengembangan ekonomi mengendalikan negara-negara sepanjang jalur tersebut, untuk melaksanakan paham Hegomoni ala RRT, memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun jaringan ekonomi dunia yang berpusat di Beijing; kedua, mengalihkan kelebihan produksi di RRT agar dapat melimpahkan krisis dan risiko dari kemunduran ekonomi RRT pada negara lain.

Proyek pertama dari “One Belt One Road” adalah membangun pembangkit listrik bertenaga air (PLTA) berskala besar di Pakistan. Memprioritaskan pengembangan yang disebut “Jalur Ekonomi RRT-Pakistan”.

Pengaturan seperti ini semakin mengungkap niat Beijing, selain Korea Utara, sepertinya Pakistan adalah satu-satunya Negara sekutu RRT. Sinyal yang dilontarkan adalah, Beijing akan berinvestasi pada negara yang mentaati perintahnya. Sebaliknya, dengan kata lain, jika menentang Beijing, maka tidak akan mendapat keuntungan apa pun.

Ambisi ini juga terlihat pada Negara Eropa Timur yakni Ceko. Serangkaian kegiatan kerjasama “One Belt One Road Tahun Ceko 2017” yang diadakan bersama oleh RRT-Ceko, menunjukkan bahwa terhadap Negara Eropa Timur, mungkin Ceko adalah Negara pertama tempat RRT berinvestasi.

Meninjau kembali “Parade Militer 93” di Beijing tahun 2015 silam, di antara lebih dari dua puluh orang kepala negara yang hadir, hanya dua orang pemimpin dari negara demokrasi yang sebenarnya, yakni Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye dan Presiden Ceko Miloš Zeman.

Presiden Zeman yang terpilih pada 2013 adalah pemimpin dari Partai Sosial Demokrat Ceko. Bisa dipahami jalan Beijing yang dianut oleh Zeman berasal dari corak sayap kiri partainya.

Meskipun selama periode kepemimpinan Zeman, hubungan RRT-Ceko terjalin sangat baik. Namun jika mengungkap sejarah perkembangan Ceko, justru paling membuat Beijing sangat canggung. Di antara delapan Negara komunis di EropaTimur, rakyat Cekolah yang paling awal bangkit untuk melawan rezim komunis, yakni gerakan “Musim Semi Praha” pada 1968.

Pada 1989, di tahun yang sama ketika Partai Komunis Tiongkok/PKT meredam gerakan demokrasi Tiongkok dengan kendaraan lapis baja dan senjata api, di Ceko juga meletus Revolusi Velvet yang telah mewujudkan transformasi demokrasi secara damai.

Pada 1993, Negara Ceko-Slovakia terpisah secara damai menjadi dua negara yang merdeka, Ceko dan Slovakia, peristiwa itu disebut dengan “Perceraian Velvet”. Di dalam kamus PKT, negara yang terpecah ini telah melanggar nasionalisme dan memalukan, ini adalah tuduhan yang terbesar.

Istilah “One Belt One Road” awalnya adalah “One Belt and One Road”, tahun ini lewat statement Menlu Wang Yi istilah itu diubah menjadi “Belt and Road”. Jelas ini bertujuan untuk menyamarkan konsep RRT sebagai inti dan menetralisir antipati serta benturan masyarakat internasional terhadap paham hegomoni ala RRT ini. Tapi jika dibalik, dari istilah Bahasa Inggris “Belt and Road” ini kemudian diterjemahkan ke Bahasa Mandarin/Indonesia, artinya menjadi “sabuk dan jalan”, menjadi aneh dan kacau makna.

Yang saling terkait dengan strategi “One Belt One Road” ini adalah Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang dibentuk oleh RRT dengan beranggotakan 50 negara. Akan tetapi AS sebagai Negara ekonomi terbesar dunia dan Jepang sebagai negara ekonomi ketiga terbesar dunia, tidak ikut serta.

Jepang pernah bertanya pada Tiongkok: Bagaimana menghindari terjadinya korupsi di AIIB? Dan bagaimana menghindari risiko gagal bayar hutang?

Sikap dari Beijing ditunggu sekian lama tidak ada jawaban. Ini menjadi salah satu alasan Jepang tidak mau bergabung dengan AIIB. Tentu tidak bergabungnya Jepang juga ada alasan lain, AIIB yang dipimpin oleh RRT berniat untuk menyaingi Asia Development Bank yang dibentuk oleh Jepang.

Sebenarnya, baik AIIB maupun “One Belt One Road”, sama-sama menyimpan ambisi Beijing lainnya, yakni para pejabat tinggi dan keturunannya yang ingin mengalihkan uang haram hasil korupsi mereka keluar negeri dengan dalih “investasi luar negeri” agar menjadi legal.

Dengan kata lain ini adalah praktik pencucian uang gaya baru. Ini mungkin cara paling canggih di dunia saat ini, juga merupakan metode pencucian uang yang paling terselubung. (sud/whs/rmat)

Share

Video Popular