JAKARTA – Organisasi Masyarakat Hibzut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan oleh pemerintah Indonesia dengan langkah hukum yang tegas. Pembubaran HTI ini tak berarti pemerintah anti Ormas Islam, tetapi sudah dilakukan berbagai kajian yang mendalam dari lembaga pemerintah dan masukan dari masyarakat.

Hal demikian disampaikan oleh Menkopolhukam Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017). Hadir pada jumpa pers itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonongan Laoly dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

“Ini bukan berarti pemerintah anti-ormas Islam. Namun dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan pancasilan dan UUD RI tahun 1945,” kata Wiranto.

Menurut Wiranto, pembubaran terhadap HTI dilakukan tanpa sewenang-wenang, tetapi berlandaskan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Secara tegas, Wiranto menambahkan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah semata-mata agar mencegah berbagai embrio berkembang dan mengganggu keamanan.

Apalagi pada hakikatnya, kata Wiranto, ganguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ujungnya mengganggu eksistensi negara sebagai bangsa yang sedang berkembang, berjuang dalam mencapai tujuan nasional, masyarakat adil dan makmur.

Hal yang mendasar menjadi pijakan pemerintah adalah bahwa ormas HTI, tidak melaksanakan peran positif untuk pembangunan nasional. Bahkan, pada pokoknya HTI terindikasi menyalahi dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Oleh karena itu, mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi berbagai lapisan masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI sebagai langkah merawat dan menjaga keutuhan NKRI. (asr)

Share

Video Popular