Suasana konfrensi pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemkumham, Jakarta Minggu 4 Juni 2017 (Foto : M.Asari/Erabaru.net)

Langkah lain pencegahan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan adalah penundaan keberangkatan terhadap 783 CTKI non-prosedural di 14 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara, 7 TPI Laut dan 2 TPI darat.

Pihak Imigrasi menegaskan, langkah yang dilakukan sebagai upaya mencegah para WNI meningkatkan kesejahteaan mereka. Namun demikian, langkah demikian semata-semata untuk mencegaha terjadi praktek perdagangan orang.

“Seolah-olah ada resistensi, padahal imigrasi ingin mereka menyadari kalau mereka tak melalui prosedur yang benar, menjadikan dirinya rentan terhadap perdagangan orang atau perbuatan semena-mena pengguna mereka di luar negeri terutama sindikat ini,” kata Ronny.

Cara yang ditempuh lainnya adalah melakukan inisiasi dan koordinasi dengan kementerian dan Lembaga terkait seperti Kemenkopolhukam, TNI, Polri, Kemenaker, BNP2TKI, Kemenag, Kemenlu, Kemensos dan Kemendagri untuk merumuskan suatu perjanjian kerjasama operasi pencegahan korban TPPO bagi WNI yang akan mencari pekerjaan di luar negeri.

Bagi Direktorat Imgirasi, TPPO adalah kejahatan Transnational Organized Crime yang bersifat luar biasa,sehingga dalam penanganan memerlukan cara yang luar biasa. Peran Direkorat Jenderal Imigrasi adalah mengintensifkan pengawasan terhadap WNI yang akan mengajukan paspor dan keluar dari wilayah RI melalui Tempat Pemeriksaan Imgirasi.

Surat Edaran yang diterbitkan adalah Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural yang ditetapkan pada 24 Februari 2017 sebagai pedoman petugas imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum keimigrasian. (asr)

 

Share

Video Popular