- Erabaru - http://m.erabaru.net -

“WNI Dijual Hingga Rp 100 Juta Perorang oleh Sekelompok Sindikat, Harganya Melonjak di Daerah Konflik” Ketahui Mengapa Pelaku Perdagangan Orang Terlalu Nekat

Erabaru.net – Sejumlah instansi negara dari Kepolisian, Imigrasi, Kemenlu, Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI bersama-sama memerangi maraknya praktek perdagangan orang.

Mereka yang diperdagangkan umumnya sebagai pekerja di luar negeri. Hal ini dikarenkan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh para sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Hernomo mengatakan sebenarnya bekerja secara resmi di luar negeri tak sulit. Namun demikian, banyak TKI tergoda untuk berangkat ke luar negeri apalagi ke Timur Tengah.

Bahkan, kata Hernomo, biaya merekrut untuk pemberangkatan TKI oleh para sindikat ini mengeluarkan Rp 15 hingga Rp 20 juta per orang. Uang yang dikeluarkan para kelompk ini termasuk memberikan uang saku kepada pihak keluarga. Namun demikian pada akhirnya mereka yang diberangkatkan justru dijual dengan harga tinggi di luar negeri.

“Mereka bisa menjual ke Timur Tengah antara Rp 70 juta sampai 100 juta per orang, jadi keuntungan memang sangat luar biasa,” ungkap Hernomo dalam jumpa pers di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham, Jakarta Selatan, Minggu (4/6/2017).

Dikarenakan adanya keuntungan yang besar atas tindak kejahatan ini, lanjut Hernomo, para sindikat ini akhirnya tak sungkan untuk menyuap dan melakukan berbagai macam upaya untuk memperdagangkan orang. Bahkan ditaksir keuntungan yang mereka peroleh hanya untuk seorang TKI bisa mencapai Rp 50 Juta orang.

Klik untuk Baca Selanjutnya …

[1]
Sestama BNP2TKI bersama Dirjen Imigrasi Menkumham menunjukkan trafik angka perdagangan manusia (Foto : M.Asari/Erabaru.net)

Modus penyeludupan orang yang dilakukan diantaranya pemberangkat melalui pelabuhan tak resmi. Oleh karena itu, aparat negara berkomitmen untuk melawan praktek kejahatan ini. Termasuk melakukan upaya dini seperti pencegahan pemberangkatan ke luar negeri.

Faktor yang menjadi pendorong adalah tingginya demand apalagi telah terjadi moratorium.  Akan tetapi persoalannya tenaga kerja Indonesia masih disukai karena kesamaan budaya dan agama, oleh karena itu diperlukan solusi untuk mengatasinya.

Menurut Hernomo, para TKI ini bahkan adanya yang dibelokkan ke negara konflik dikarenakan tingginya permintaan untuk mempekerjakan tenaga kerja domestik. Keberadaan para TKI ini, belum tentu keterlibatan mereka sebagai jaringan kelompok teror .Namun mereka semata-mata hanya dipekerjakan. Walaupun sebenarnya, para TKI ini tak mengetahui mereka akan diberangkatkan seperti ke Suria atau Yaman.

“Maka ini banyak sekali pemulangan TKI dari Suriah tak habis karena masuk terus, karena itu memang permintan tinggi, harganya lebih tinggi dibandingkan negara aman, karena negara konflik itu lebih menguntungkan rupanya bagi pedagang manusia ini, makanya kita bersama-sama memerangi ini untuk melakukan penindakan tehadap pelaku,” jelas Hernomo.

Dirjen Imigrasi, Kemkumham, Ronny F. Sompie mengatakan pihaknya melakukan penundaan pemberian paspor dan keberangkatan para calon TKI sebagai bagian dari upaya pencegahan korban tindak pidana perdangangan orang. Selanjutnya mereka yang diduga berangkat dengan non  prosedural diarahkan menggunakan lembaga resmi seperti ke Dinas Tenaga Kerja setempat dan ke BNP2TKI.

Sepanjang 1 Januari – 3 Juni 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengidentifikasi modus operandi seperti menggunakan motif Umrah, Haji Khusus, Magang, Bursa Kerja Khusus, Kunjungan Keluarga dan Wisata. Penundaan yang dilakukan Diretorat Imigrasi  yakni pemberian paspor kepada 3.825 WNI yang diduga akan menjadi Calon TKI Non-Prosedural di 96 Kantor Imigrasi seluruh Indonesia.

Klik untuk Baca Selanjutnya …

[2]
Suasana konfrensi pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemkumham, Jakarta Minggu 4 Juni 2017 (Foto : M.Asari/Erabaru.net)

Langkah lain pencegahan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan adalah penundaan keberangkatan terhadap 783 CTKI non-prosedural di 14 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara, 7 TPI Laut dan 2 TPI darat.

Pihak Imigrasi menegaskan, langkah yang dilakukan sebagai upaya mencegah para WNI meningkatkan kesejahteaan mereka. Namun demikian, langkah demikian semata-semata untuk mencegaha terjadi praktek perdagangan orang.

“Seolah-olah ada resistensi, padahal imigrasi ingin mereka menyadari kalau mereka tak melalui prosedur yang benar, menjadikan dirinya rentan terhadap perdagangan orang atau perbuatan semena-mena pengguna mereka di luar negeri terutama sindikat ini,” kata Ronny.

Cara yang ditempuh lainnya adalah melakukan inisiasi dan koordinasi dengan kementerian dan Lembaga terkait seperti Kemenkopolhukam, TNI, Polri, Kemenaker, BNP2TKI, Kemenag, Kemenlu, Kemensos dan Kemendagri untuk merumuskan suatu perjanjian kerjasama operasi pencegahan korban TPPO bagi WNI yang akan mencari pekerjaan di luar negeri.

Bagi Direktorat Imgirasi, TPPO adalah kejahatan Transnational Organized Crime yang bersifat luar biasa,sehingga dalam penanganan memerlukan cara yang luar biasa. Peran Direkorat Jenderal Imigrasi adalah mengintensifkan pengawasan terhadap WNI yang akan mengajukan paspor dan keluar dari wilayah RI melalui Tempat Pemeriksaan Imgirasi.

Surat Edaran yang diterbitkan adalah Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural yang ditetapkan pada 24 Februari 2017 sebagai pedoman petugas imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum keimigrasian. (asr)