ANALISIS BERITA

Pemerintahan Trump mencapai kesepakatan dengan pembuat peralatan telekomunikasi Tiongkok, ZTE Corp, untuk mencabut larangan yang mencegah perusahaan tersebut membeli peralatan AS dengan imbalan denda besar.

Meskipun kesepakatan tersebut memungkinkan ZTE untuk melanjutkan produksi dan mencegah keluar dari bisnis dalam waktu dekat, ia tidak sepenuhnya keluar dari hutan. ZTE menghadapi terpaan angin kencang yang keras dari anggota parlemen AS yang tidak percaya serta reputasi komersial yang telah rusak yang menyulitkan perusahaan tersebut untuk kembali ke posisi semula.

Berdasarkan kesepakatan yang diumumkan oleh sekretaris Perdagangan AS, Wilbur Ross, ZTE harus membayar $1 miliar dalam denda dan memasukkan $400 juta lagi dalam rekening escrow untuk menutupi kecerobohan di masa depan. Selain itu, perusahaan tersebut akan mengganti dewan direksi dan manajemen puncaknya dalam 30 hari, dan tunduk pada pengawasan dari tim kepatuhan yang dipilih AS. Perusahaan juga akan dikenakan larangan baru, sepuluh tahun atas pembelian peralatan telekomunikasi AS jika dicurigai ada pelanggaran di masa depan.

Awalnya ZTE mengaku bersalah tahun lalu karena melanggar embargo-embargo perdagangan AS dengan membeli komponen-komponen AS, memasangnya ke perangkat keras telekomunikasinya, dan menjual peralatan tersebut secara ilegal ke Iran. Meskipun penyelesaian $1,2 miliar dibayar tahun lalu, perusahaan tersebut kembali berbenturan dengan regulator pada April 2018 ketika tertangkap melanggar sanksi-sanksi yang diberlakukan untuk Iran dan Korea Utara.

Pelanggaran kedua ini, yang terjadi di tengah-tengah pembicaraan perdagangan penting antara Amerika Serikat dan Tiongkok, telah menimbulkan larangan pengadaan pasokan AS yang sangat penting bagi manufaktur ZTE. Ini menyebabkan ZTE menghentikan produksi sepenuhnya, meninggalkan nasib perusahaan dan 75.000 karyawannya dalam keseimbangan dan mendorong masa depan perusahaan ke garis depan negosiasi perdagangan bilateral AS-Tiongkok.

Jalan Sulit ke Depan

Kekuatan Amerika Serikat tersebut dapat untuk mendesak perusahaan-perusahaan asing, bahkan yang berdomisili di negara-negara yang tidak menerapkan sanksi-sanksi AS, luar biasa dan menekankan pentingnya dolar AS dalam perdagangan global dan komponen semikonduktor AS yang mendukung seluruh industri telekomunikasi global.

“Kita masih menyimpan kekuatan untuk menghentikannya lagi,” kata Ross dalam wawancara 7 Juni dengan CNBC.

Secara finansial, ZTE tampaknya mampu menahan denda baru tersebut. Pada 31 Maret, ia memiliki 26,9 miliar yuan (US$4,2 miliar) uang tunai dan surat berharga jangka pendek pada neraca keuangannya.

Tetapi walaupun dengan pencabutan larangan penjualan komponen, akan sulit bagi ZTE untuk kembali ke posisi sebelumnya. Pada akhir kuartal pertama 2018, ZTE memiliki pangsa pasar smartphone 11 persen di Amerika Serikat, bagus untuk tempat keempat di belakang Apple, Samsung, dan LG, menurut Counterpoint Research.

ZTE menjadi perusahaan telekomunikasi milik negara Tiongkok pertama yang go public pada tahun 1997. Walaupun begitu sebelum sanksi baru-baru ini, statusnya sebagai pemimpin global dalam penjualan smartphone telah tergelincir. Sejak dinobatkan sebagai pembuat smartphone No. 4 di dunia pada tahun 2012, dalam beberapa tahun terakhir pangsa globalnya telah dikalahkan oleh rival domestik Tiongkok termasuk Huawei, Xiaomi, dan Oppo dan Vivo.

Mulai hari ini, pengiriman ponsel cerdas ZTE telah benar-benar dihentikan dan menganggap ZTE dapat meningkatkan produksi dan mengirim ponsel lagi. Selain itu, para karyawan akan ditinggalkan di dalam ketakutan cuti dan pemotongan gaji yang tiba-tiba karena perusahaan tersebut mengganti manajemen seniornya.

Ia juga menghadapi kekhawatiran dalam mendapatkan kontrak-kontrak baru, terutama dari bisnis dan pemerintah di luar Tiongkok, di mana reputasinya telah compang-camping.

“Ketika perusahaan-perusahaan telekomunikasi membeli peralatan infrastruktur, mereka perlu merasa yakin bahwa perusahaan tersebut akan ada dalam beberapa tahun untuk mempertahankan peralatan itu,” Dan Wang, seorang analis teknologi di Gavekal Dragonomics, mengatakan kepada Financial Times dalam laporan 8 Juni.

“Nasib ZTE telah mengambil banyak putaran dan belokan, dan itu meningkatkan ketidakpastian bagi para pembeli.”

Harga obligasi ZTE sejak Januari 2020 jatuh ke 93,78 pada 8 Juni dari lebih dari 101 pada pertengahan April.

Kekhawatiran Keamanan Utama

Meskipun ada kesepakatan baru, para anggota Kongres AS yang menonjol, dari kedua belah pihak, tetap tidak percaya bahwa ZTE patut diberikan penangguhan hukuman.

Kekhawatiran tersebut tidak berhenti pada pelanggaran-pelanggaran karena sanksi-sanksi.

ZTE, seperti pesaingnya di dalam negeri Huawei, menimbulkan ancaman keamanan nasional. Pembuat peralatan telekomunikasi Tiongkok diyakini memiliki akses “pintu belakang” yang memungkinkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) berkemampuan untuk menyuntikkan malware ke dalam sistem-sistem untuk memata-matai dan meretas data bisnis dan pemerintahan Amerika. Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut menjadi akut karena Tiongkok telah menjadi saingan bagi Amerika di panggung global dalam kemampuan-kemampuan teknologi dan militer.

Awal tahun ini, The Epoch Times melaporkan bahwa pangkalan militer AS berhenti menjual ponsel yang diproduksi oleh pembuat peralatan Tiongkok. “Perangkat Huawei dan ZTE dapat menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi personel, informasi, dan misi [Departemen Pertahanan],” kata juru bicara Pentagon, Mayor Dave Eastburn pada bulan April.

Beberapa Senator AS mengumumkan pada 7 Juni berencana untuk memperkenalkan RUU baru untuk mengembalikan sanksi pada ZTE. “Huawei dan ZTE merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional Amerika. Perusahaan-perusahaan ini memiliki hubungan langsung dengan pemerintah Tiongkok dan Partai Komunis,” kata Senator Marco Rubio (R-Fla.).

“Produk-produk dan layanan mereka digunakan untuk pencurian mata-mata dan kekayaan intelektual, dan mereka telah menempatkan orang Amerika dan ekonomi dalam bahaya tanpa didahului konsekuensi yang terlalu lama,” ungkapnya.

Di antara risiko pencurian kekayaan intelektual tersebut adalah perlombaan teknologi global untuk dominasi dalam teknologi jaringan seluler 5G. Rencana Lima Tahun terbaru PKT mewajibkan peluncuran komersial jaringan 5G secara luas pada tahun 2020 di Tiongkok, dan baik ZTE maupun Huawei adalah pemain integral dalam kemampuan Tiongkok untuk mencapai tonggak tersebut.

Tiongkok saat ini adalah pemimpin global dalam kesiapan 5G, diikuti oleh Korea Selatan, menurut sebuah studi April oleh CTIA, sebuah asosiasi perdagangan yang mewakili industri nirkabel AS, yang mendesak keterlibatan pemerintah yang lebih besar dalam mendorong R&D AS ke dalam teknologi-teknologi nirkabel 5G.

Sebuah memo internal pemerintahan Trump yang dimulai pada awal tahun 2018, diperoleh oleh Axios, menguraikan kekhawatiran pemerintah sendiri tentang pembangunan jaringan seluler 5G dan khususnya, persaingan dari Tiongkok. Di dalamnya, beberapa pejabat Dewan Keamanan Nasional mengusulkan sebuah rencana dimana pemerintah AS memimpin penyebaran jaringan tersebut dan menyewakan bandwidth ke operator-operator seluler besar. (ran)

ErabaruNews

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds