Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 16 Juli 2018 di Helsinki. Pertemuan resmi pertama kedua pemimpin itu diumumkan oleh Gedung Putih dan Kremlin pada 28 Juni 2018.

“Kedua pemimpin akan membahas hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia dan berbagai masalah keamanan nasional,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Memimpin dua kekuatan super nuklir, Trump dan Putin perlu bekerja keras melalui hubungan yang tegang, untuk mengatasi sejumlah masalah yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Masalah itu termasuk konflik di Suriah, konflik di timur Ukraina, pendudukan/aneksasi Krimea, dan perang sanksi ekonomi antara kedua negara.

Putin kemungkinan akan mengangkat isu sanksi Amerika yang telah mencekik perekonomian Rusia. Trump cenderung menggunakan sanksi sebagai pengaruh untuk meyakinkan Rusia agar lebih kooperatif dengan kepentingan Amerika. Niat awal Trump tampaknya adalah untuk menarik Rusia menjauh dari Tiongkok.

Sebab, kerjasama yang erat antara dua raksasa otoriter dapat menggeser keseimbangan kekuasaan Amerika Serikat dan sekutunya. Namun, lawan-lawan Trump cenderung mengkritik sikap respek pada Rusia, sehingga mempersulit upaya untuk meningkatkan hubungan kedua negara.

Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) dua negara disepakati dalam pertemuan 27 Juni 2018 di Moskow antara Putin dan John Bolton, penasihat keamanan nasional Trump, seperti dirilis oleh Kremlin. KTT dijadwalkan akan berlangsung segera setelah KTT NATO pada 11-12 Juli 2018 di Brussels.

“Saya menyesal harus menunjukkan bahwa hubungan Rusia-AS, tidak dalam kondisi terbaiknya,” kata Putin dalam pernyataan di pertemuan Bolton.

“Saya percaya bahwa ini sebagian besar disebabkan oleh perselisihan politik domestik yang tajam di Amerika Serikat. Tetapi kunjungan Anda ke Moskow memberi kita harapan bahwa kita dapat membuat setidaknya langkah pertama menuju pemulihan hubungan penuh antara negara kita. Rusia tidak pernah mencari konfrontasi.”

Trump telah menyuarakan beberapa sentimen yang sama.

“Hubungan kami dengan Rusia sekarang lebih buruk daripada sebelumnya, dan itu termasuk Perang Dingin. Tidak ada alasan untuk ini,” tulis Trump dalam sebuah tweet pada 11 April 2018. “Rusia membutuhkan kami untuk membantu ekonomi mereka, sesuatu yang akan sangat mudah dilakukan, dan kami membutuhkan semua negara untuk bekerja sama.”

Namun konsep pemerintahan Trump untuk memperbaiki hubungan, berbeda secara signifikan dari bagaimana hal itu dipahami di bawah beberapa pemerintahan sebelumnya.

Di bawah doktrin ‘America First’, Trump akan fokus pada mengamankan kepentingan Amerika terlebih dahulu, daripada mencoba untuk meyakinkan rezim Putin untuk menghadirkan demokrasi yang lebih liberal (di Rusia) dan bergabung dengan struktur global.

“Tujuan [Trump] adalah untuk menghentikan penurunan kekuatan dan prestise Amerika yang disebabkan oleh kepatuhan pemerintahan sebelumnya terhadap dunia impian yang runtuh dari progresifisme dan globalisme Wilsonian,” tulis Jack Lifton, seorang Rekan Senior di Institute for the Analysis of Global Security, menggambarkan apa yang dia katakan sebagai ‘Doktrin Trump’.

Trump juga cenderung membuat kompatriotnya itu untuk membuat konsesi sambil menyelamatkan muka. STrategi yang mungkin terbukti berguna terhadap Putin, yang tergantung pada citra kuatnya untuk menjaga kredibilitas pemerintahannya.

Ukraina dan Suriah
Pengaruh Trump atas Rusia terus meningkat seiring waktu, berkat kemajuan denuklirisasi Korea Utara dan kekalahan teroris ISIS di Irak dan Suriah. Dua masalah yang, Trump pernah mengharapkan bantuan Rusia dalam penyelesaiannya.

Trump kini lebih bebas untuk mendorong Rusia pada dua masalah yang mengganggu sekutu AS, Ukraina dan Suriah.

Rusia mencaplok Crimea di Ukraina pada Maret 2014 dan kemudian membangun benteng militer di timur Ukraina. Hal itu meningkatkan kekhawatiran perluasan wilayah di negara-negara bekas Soviet, dan bekas negara satelit di Eropa Timur.

Selama kampanyenya, Trump tampaknya mau mengakui Krimea sebagai milik Rusia. Dia pernah mengatakan pada sebuah pernyataan bahwa, “Rakyat Crimea lebih suka bersama Rusia daripada di mana mereka berada (Ukraina).”

Namun, Departemen Luar Negeri AS menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat menganggap Krimea diduduki Rusia. Mereka mengutuk Rusia karena melanggar hak orang-orang Krimea. Trump juga melanjutkan sanksi yang dijatuhkan pada Rusia karena terlibat dalam konflik Ukraina.

Di Suriah, Amerika Serikat dan Rusia berdiri (berhadapan) sangat dekat, dengan terlibat dalam konflik bersenjata terbuka. Putin mendukung rezim otoriter Presiden Bashar al-Assad, yang mengobarkan perang melawan koalisi pasukan pemberontak yang didukung oleh Amerika Serikat.

Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) bersalaman dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam pertemuan di Sochi pada 17 Mei 2018. (Mikhail Klimentyev/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Trump telah menunjukkan kekuatan di Suriah dengan mem-bombardir pangkalan udara Assad dan infrastruktur senjata kimia. Serangan dilakukan guna menanggapi dua serangan kimia terhadap warga sipil yang dikaitkan dengan, dilakukan oleh pasukan Suriah.

Jika Trump bisa meyakinkan Putin untuk membiarkan Assad lengser, itu akan membantu Amerika Serikat untuk lebih mengisolasi rezim Iran yang dipimpin oleh sekutu Assad, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Hal itu akan menyenangkan sekutu AS lainnya, Israel.

Karena Iran menggunakan Suriah sebagai salah satu medan perang proksi. Suriah juga digunakan untuk memperluas pengaruh oleh Iran, serta mengejar tujuan yang dinyatakan oleh rezim Iran untuk menghapuskan negara Israel.

Trump telah berulang kali mengecam rezim Iran karena menjadi sponsor utama terorisme di Timur Tengah dan dunia global. Menekan Putin dalam kebijakan terkait Suriah bisa jadi menjadi prioritas yang lebih tinggi bagi Trump. Karena Trump masih mempertahankan sanksi untuk membawa Rusia ke meja perundingan di Ukraina nanti.

Campur Tangan Pemilu
Namun apa pun yang ‘diserahkan’ oleh Trump dalam mengejar kesepakatan dengan Putin, kemungkinan akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik Trump. Mereka terus menuduhnya ‘berkolusi’ dengan Kremlin untuk mempengaruhi pemilihan presiden 2016.
Tuduhan itu tetap tidak bisa dibuktikan kebenarannya meski ada investigasi sejak dua tahun terakhir oleh FBI. Penyelidikan yang dikelola, setidaknya sebagian, oleh lawan politik Trump. Penyelidikan berlanjut di bawah Penasihat Khusus Robert Mueller, yang memecat setidaknya dua staf FBI dari timnya karena bias anti-Trump yang intens.

Investigasi itu, bagaimanapun, menunjukkan bukti campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS secara umum.

Mueller menuntut 13 orang Rusia dan tiga perusahaan Rusia karena menjalankan ‘ternak sosial media’. Mereka membuat ribuan akun Twitter palsu dan 3.500 iklan Facebook.

‘Ternah Sosmed’ itu dilakukan untuk mempolarisasi pemilih Amerika. Sebagian besar iklan memainkan satu isu itama atau isu penting terkait isu-isu kontroversial seperti imigrasi, pengendalian senjata api, dan rasisme.

Pakar keamanan siber AS tampaknya tidak siap menghadapi ‘operasi’ media sosial Rusia. Namun, menurut pakar keamanan cyber dan perang informasi, James Scott, campur tangan pada pemilu telah menjadi strategi Rusia selama setidaknya setengah abad lalu. Itu adalah bagian dari strategi penipuan militernya.

Mantan agen FBI dan kolumnis Epoch Times, Marc Ruskin menulis, “Para politisi Amerika, pejabat Departemen Kehakiman, dan perwakilan media yang mengaku terkejut dan kaget dengan perilaku orang-orang Rusia pada tahun 2016, adalah yang terparah, paling tidak jujur.”

Rusia juga dituduh meretas email Komite Nasional Demokrat, yang kemudian dirilis oleh Wikileaks. Julian Assange, pendiri Wikileaks, menyangkal bahwa Rusia adalah sumbernya.
Bukti utama keterlibatan Rusia datang dari Crowdstrike, sebuah perusahaan cybersecurity yang memiliki hubungan dengan Komite Nasional Demokrat (DNC) dan FBI. Beberapa badan intelijen AS menyatakan, berdasarkan data dari Crowdstrike, bahwa server DNC diretas oleh orang Rusia. Namun, server tidak pernah diserahkan kepada FBI untuk diperiksa. Trump telah ragu-ragu untuk mengakui bahwa Rusia sebagai pelakunya.

Namun, Bolton mengatakan kepada para wartawan di Moskow bahwa Dia berharap campur tangan Rusia dalam politik AS akan dibahas pada KTT mendatang.

Trump dan Putin telah bertemu dua kali sebelumnya di sela-sela pertemuan internasional. Trump menanyakan pada Putin beberapa kali tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS, namun Putin selalu membantahnya. (Petr Svab/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

Share

Video Popular