WASHINGTON — Perusahaan-perusahaan AS berada di bawah kritikan tajam karena membantu Partai Komunis Tiongkok membangun infrastruktur pengawasan yang digunakan untuk penahanan ratusan ribu di dalam kamp-kamp konsentrasi di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, pada sidang Komisi Eksekutif Kongresional tentang Tiongkok. Seorang ahli mengatakan sidang tersebut telah kehilangan arti penting tentang pengawasan di Xinjiang, kemungkinan besar menggunakannya secara massal, pengambilan organ paksa dari orang-orang Uighur.

Senator Marco Rubio (R-Fla.) Mengatakan pada sidang tanggal 26 Juli: “Sangat munafik bagi perusahaan-perusahaan Amerika dan perusahaan multinasional yang sedang melakukan bisnis di Tiongkok, negara yang sepenuhnya siap memboikot kota-kota Amerika dan komunitas-komunitas Amerika karena mereka tidak menyukai hal-hal yang terjadi di sini, dengan mudah menutup mata terhadap apa yang terjadi dan tidak mengkritik pemerintahan Tiongkok dan Partai Komunisnya karena mereka tidak ingin membahayakan kepentingan mereka dalam menjual produk-produk di negara tersebut. Itu adalah kebiadaban. Itu memalukan.“

Rubio menyebut dua perusahaan: Google dan Thermo Fisher Scientific.

tidak ingin memberikan teknologi kecerdasan buatan (AI) ke militer [AS] karena, Tuhan melarang, kita mungkin menggunakannya suatu hari untuk menargetkan teroris atau seseorang yang ingin menghancurkan Amerika. Tetapi tidak memiliki masalah membuka pusat AI di Tiongkok, pahami dengan baik bagaimana semua yang Anda lakukan di Tiongkok, jika itu bermanfaat bagi militer, mereka akan menggunakannya; jika itu bermanfaat bagi layanan keamanan, mereka akan menggunakannya.”

Thermo Fisher Scientific adalah perusahaan Amerika yang memasok peralatan pengurutan DNA ke polisi Xinjiang. Menurut Dr. Enver Tohti, mantan ahli bedah dari Xinjiang dan kepala Asosiasi Uighur di Inggris, mulai Juni 2016, pihak berwenang Tiongkok memulai proyek “pemeriksaan fisik” di mana mereka melakukan tes darah skala besar sebanyak 15-20 juta oarng Uighur yang tinggal di Xinjiang.

Rian Thum, profesor di Loyola University, dan seorang saksi di persidangan, menggambarkan situasi di Xinjiang sebagai “keadaan darurat yang menuntut tindakan segera.”

Para saksi di persidangan tersebut memberi kesaksian tentang keberadaan pusat-pusat atau kamp “pendidikan politik” di seluruh Xinjiang dimana lebih dari 800,000 hingga 1 juta orang ditahan dan mengalami penyiksaan, penyalahgunaan dan penganiayaan medis, kurungan isolasi, kurang tidur, serta bentuk-bentuk lain dari penyalahgunaan yang mengakibatkan kematian beberapa tahanan.

muslim uighur di cina tiongkok
Perwakilan AS untuk Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Kelley Currie, memberi kesaksian di hadapan Komisi Eksekutif Kongresional tentang Tiongkok mengenai krisis hak asasi manusia di Xinjiang, Tiongkok, pada 26 Juli 2018 di Washington. (Jennifer Zeng / Epoch Times)

Pada sidang tersebut, Perwakilan AS untuk Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Kelley Currie mengakui, “Amerika Serikat sangat terganggu oleh tindakan keras pemerintah Tiongkok terhadap Uighur, Kazakh, dan Muslim lainnya di Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang,” tetapi mengeluh bahwa Amerika Serikat memiliki sedikit dukungan di PBB. “Kami relatif sendirian dalam hal ini,” karena PKT telah menggunakan segala cara untuk melemahkan upaya-upaya AS.

Rep. Chris Smith (R-N.J.) mengatakan bahwa Global Magnitsky Act harus dipandang sebagai salah satu alat untuk mengatasi masalah tersebut. Dia mengutip Belarus Democracy Act of 2004, yang dia tulis. “Lukashenko, diktator di Belarus, dijatuhi sanksi, bersama dengan sekitar 200 orang lainnya.”

Smith menggambarkan “Magnitsky Act” sebagai “alat berkemampuan luar biasa,” dan mengatakan bahwa Amerika Serikat harus meminta kedutaannya di Beijing untuk “memberikan nama-nama” “yang bertanggung jawab atas pembantaian mengerikan tersebut yang dilakukan pada orang-orang Muslim Ughur.”

Ethan Gutmann, penulis buku “The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China’s Secret Solution to Its Dissident Problem” (Pembantaian: Pembunuhan Massal, Pengambilan Organ, dan Penyelesaian Rahasia Tiongkok untuk Masalah Penentangnya) dan seorang wartawan investigasi yang telah menghabiskan lebih dari satu dekade menyelidiki pengambilan organ hidup di Tiongkok, berbicara tentang pentingnya pengujian darah massal yang terjadi di Xinjiang tersebut.

Dia berkata, “Sejarah tampaknya terulang kembali. Selama tahun 2000 hingga 2008, saya nyatakan bahwa 450.000 hingga satu juta Falun Gong dikurung di Sistem Laogai [sitem kamp kerja paksa] pada situasi tertentu.”

“Sekarang, Komisi Eksekutif Kongresional tentang Tiongkok tersebut telah mengkonfirmasi bahwa setengah juta hingga satu juta orang Uighur saat ini dipenjara di kamp-kamp ‘pendidikan ulang’, atau fasilitas ‘transformasi’ pada situasi tertentu. Dan karena siapapun yang telah mempelajari Falun Gong dalam posisi dekat akan tahu, tragedi itu ada di balik angka-angka ini.”

Dalam buku Gutmann “The Slaughter” dia mengembangkan kasus tentang para praktisi Falun Gong telah mengalami pengambilan organ paksa secara sistematis, dimana organ-organ mereka digunakan dalam industri transplantasi Tiongkok. Para cendikiawan baru-baru ini mencirikan bahwa pengambilan organ tersebut sebagai “genosida dingin” – yang terjadi perlahan-lahan dari waktu ke waktu.

“Para tahanan Uighur telah melaporkan tes medis yang mencurigakan selama dua dekade,” kata Gutmann. Bersamaan tes darah dan DNA dari populasi tersebut “diikuti oleh penahanan massal orang-orang Uighur. Sekarang, mungkin ada beberapa kegunaan tentang sampel-sampel DNA tersebut, termasuk pengawasan (atau ‘kesehatan’ – menurut penjelasan resmi Tiongkok). Tetapi tes-tes darah tersebut? Itu sesuai dengan pencocokan jaringan untuk transplantasi organ.

“Satu angka lagi: Partai Komunis Tiongkok sedang membangun sembilan krematorium di Xinjiang. Yang pertama, dekat Urumqi, baru beroperasi. Dan Tiongkok tidak mempekerjakan dua atau tiga penjaga keamanan, seperti pada kebanyakan krematorium. Mereka mempekerjakan 50 orang.

“Inilah apa yang tampak seperti bencana hak asasi manusia. Tanda-tandanya tidak salah lagi.” (ran)

ErabaruNews

Share

Video Popular