Beijing tampaknya melakukan upaya untuk mendelegitimasi Taiwan.

Meskipun pulau yang diperintah sendiri tersebut memiliki militer, mata uang serta pemerintahan yang dipilih secara demokratis, Beijing bersikeras mengklaim kedaulatan dan menganggap Taiwan sebagai provinsi Tiongkok yang akan bersatu kembali dengan daratan suatu hari.

Dalam beberapa bulan terakhir, rezim Tiongkok telah menekan perusahaan-perusahaan, negara, dan maskapai penerbangan secara agresif untuk mengadopsi agenda politik Beijing: hanya mengakui “satu Tiongkok” dan menyingkirkan Taiwan dari panggung internasional.

Sekarang, berita telah muncul bahwa pihak berwenang Tiongkok telah memaksa perusahaan-perusahaan Taiwan yang mengekspor barang ke Tiongkok untuk mengakui klaim kedaulatan Beijing tersebut.

Seorang CEO firma biotek Taiwan yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada surat kabar Taiwan, Liberty Times dalam laporannya pada 27 Agustus bahwa para distributor di Tiongkok mengatakan kepadanya bahwa pihak berwenang Tiongkok mewajibkan semua produk yang diberi label “Made in Taiwan” untuk dikeluarkan dari rak dengan segera. Hanya akan dikembalikan ke rak-rak jika perusahaan tersebut setuju untuk mengubah label menjadi “wilayah Tiongkok Taiwan,” menyiratkan bahwa Taiwan adalah wilayah administrasi di bawah lingkup Beijing.  

Liberty Times telah menemui pedagang-pedagang di Tiongkok, yang mengatakan bahwa sejak paruh kedua tahun ini, produk “made in Taiwan” untuk ekspor ke Tiongkok telah dihentikan di bea cukai. Pejabat meminta agar barang-barang tersebut diberi label “Tiongkok Taiwan” atau “wilayah Tiongkok Taiwan,” atau mereka akan dikembalikan, kata mereka.

CEO biotek menyatakan keprihatinan bahwa produk-produk perusahaannya memiliki masa simpan yang singkat dan tidak dapat bertahan terlalu lama. Beberapa bisnis Taiwan sudah memenuhi permintaan tersebut.

Sementara itu, beberapa orang dalam industri biotek mengatakan kepada Liberty Times bahwa Tiongkok telah mencoba memikat perusahaan-perusahaan biotek Taiwan untuk mendirikan pabrik di Tiongkok. Beberapa orang memerintahkan bahwa, agar obat-obatan baru dari suatu perusahaan dapat memasuki pasar Tiongkok, perusahaan tersebut harus melakukan uji klinis di Tiongkok. Akibatnya, beberapa perusahaan terpaksa memilih antara mendirikan pabrik di Tiongkok, atau mematuhi aturan pelabelan baru tersebut.

Beberapa media Taiwan mengatakan bahwa hal itu telah melanggar pemberitahuan tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok. Pemberitahuan yang tertuang dalam ketetapan ketujuh bahwa produk-produk dari Taiwan dilabeli sebagai dari “Taiwan”, “Republic of China” atau “Republic of China Taiwan”. Ini adalah praktik standar, hingga sekarang.

Perusahaan Lain Dalam Kesulitan

Sementara itu, Tiongkok masih terus melecehkan perusahaan-perusahaan internasional karena tidak mengikuti klaim-klaim kedaulatan Beijing. Pada bulan Februari, pengecer Jepang Muji dipaksa untuk menghancurkan salinan-salinan katalog produk setelah pihak berwenang Tiongkok menemukan bahwa peta yang muncul tidak memasukkan Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang dan beberapa pulau di Laut China Selatan sebagai wilayah di bawah wilayah Tiongkok. Beijing telah mengklaim kedaulatan tersebut, meskipun ada klaim-klaim dari negara-negara Asia lainnya.

Pada bulan April, regulator penerbangan Tiongkok memberi batas waktu 25 Mei bagi maskapai penerbangan internasional untuk menghapus referensi di situs web mereka atau di materi lain yang menunjukkan Taiwan, Hong Kong, dan Makau adalah terpisah dari Tiongkok, langkah yang telah digambarkan oleh Gedung Putih Amerika Serikat sebagai “omong kosong Orwellian.” Beberapa maskapai penerbangn sejak itu telah memenuhi permintaan tersebut.

Pada bulan Mei, pengecer pakaian, Gap, meminta maaf karena telah menjual kaos dengan peta Tiongkok yang tercetak di atasnya yang tidak memasukkan Taiwan dan pulau di Laut China Selatan, meskipun kaos tersebut tidak dijual di Tiongkok.

Sementara itu, sebuah artikel 27 Agustus oleh Global Times, sebuah surat kabar yang dikuasai negara, telah mengkritik produsen furnitur dan alat rumah tangga Ikes, yang berbasis di Swedia karena memasukkan referensi tentang Taiwan sebagai terpisah dari Tiongkok pada situs web dan manual produknya. Artikel tersebut menyatakan bahwa tindakan Ikea telah melanggar prinsip “satu Tiongkok” dan bahwa Ikea harus “memperbaiki kesalahannya,” karena Tiongkok adalah salah satu pasar terbesar untuk perusahaan tersebut.

Para pengguna internet Tiongkok segera meninggalkan komentar marah di akun Ikea di Sina Weibo, sebuah platform yang mirip dengan Twitter, memberi tahu perusahaan tersebut untuk keluar dari pasar Tiongkok, mengekspresikan penyesalan atas pembelian dari Ikea, atau menuduh perusahaan mendukung kemerdekaan Taiwan.

Hingga 28 Agustus, mayoritas lebih dari 2.300 komentar di pos terbaru Ikea terkait dengan masalah Taiwan. Ikea tidak berkomentar tentang kritik tersebut. (ran)

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds