WASHINGTON – Sebuah kelompok bipartisan dari 15 anggota parlemen AS pada 29 Agustus mendesak pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi pada para pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia minoritas Muslim di Xinjiang, mengatakan wilayah itu sedang berubah menjadi “negara polisi berteknologi tinggi.”

Kelompok tersebut, dipimpin oleh Senator Marco Rubio (R-Fla.) dan Rep. Chris Smith (RN.J.), duduk bersama dari bipartisan Komisi Eksekutif Kongres tentang Tiongkok, membuat surat panggilan untuk Sekretaris Negara Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin.

Muslim di wilayah barat jauh Tiongkok, Xinjiang, telah “menjadi sasaran penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan-pembatasan yang luar biasa terhadap praktik dan budaya agama, dan sistem pengawasan digital yang begitu meluas sehingga setiap aspek kehidupan sehari-hari dipantau,” kata surat tersebut.

Surat itu, yang ditandatangani oleh sembilan anggota Partai Republik, tujuh Demokrat, dan satu Independen, menyerukan sanksi berdasarkan Global Magnitsky Act terhadap para pejabat senior Partai Komunis Tiongkok yang mengawasi kebijakan, termasuk ketua partai Xinjiang Chen Quanguo, dan untuk langkah-langkah lain yang perlu dipertimbangkan.

Undang-undang Magnitsky (Magnitsky Act) awalnya dirancang untuk menargetkan pelanggar-pelanggar hak asasi manusia Rusia, tetapi telah diperluas untuk memungkinkan sanksi atas pelanggaran di mana pun di dunia.

“Pemerintah Tiongkok sedang menciptakan negara polisi berteknologi tinggi di [Xinjiang] yang merupakan pelanggaran berat privasi dan hak asasi manusia internasional,” tulisnya dalam surat.

Panel HAM PBB bulan ini mengatakan telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya bahwa 1 juta etnis Uighur di Tiongkok ditahan dalam apa yang menyerupai “kamp pengasingan besar-besaran yang diselimuti kerahasiaan.”

Surat anggota parlemen AS menyerukan “tanggapan yang tangguh, terarah, dan global.”

Ia menambahkan, “Tidak seorang pun pejabat ataupun perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam apa yang terjadi..boleh mendapat keuntungan untuk akses ke Amerika Serikat atau sistem keuangan AS.”

Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya sangat terganggu oleh tindakan keras Beijing di Xinjiang, tetapi menolak berkomentar mengenai kemungkinan sanksi masa depan terhadap Chen dan lainnya.

Kritik-kritik mengatakan keamanan dan pengawasan di Xinjiang telah menciptakan kesamaan situasi-situasi darurat militer, dengan pos-pos pemeriksaan polisi, pusat pendidikan ulang, dan pengumpulan DNA massal.

Persatuan Bangsa-bangsa

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial juga menyuarakan peringatan pada 30 Agustus atas kamp-kamp pendidikan ulang politik, menyerukan pembebasan segera dari mereka yang ditahan atas “dalih untuk melawan terorisme.”

Penemuan-penemuannya dikeluarkan setelah peninjauan ulang dua hari terhadap rekor Tiongkok, yang pertama sejak 2009, awal bulan ini.

Panel tersebut mencela Tiongkok dalam “definisi mengenai terorisme secara luas dan referensi tidak meyakinkan tentang ekstremisme dan definisi tidak jelas untuk separatisme dalam undang-undang Tiongkok.” Ini dapat digunakan untuk melawan mereka yang secara damai melaksanakan hak-hak mereka dan menggampangkan “penggambaran kriminal” untuk etnis dan agama minoritas, termasuk orang-orang Uighur, orang Buddhis Tibet, dan orang Mongolia, katanya.

Dalam kesimpulannya, panel tersebut mengatakan khawatir adanya “banyak laporan tentang penahanan sejumlah besar etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang ditahan tanpa komunikasi dan seringkali untuk waktu yang lama, tanpa dituntut atau diadili, dengan dalih melawan terorisme dan ekstremisme agama.” (ran)

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds