Wina – Uni Eropa harus mengakhiri ‘permainan saling menyalahkan” pada masalah pengungsi dan migrasi. Sebagai gantinya, negara-negara anggota harus fokus untuk bekerja lebih banyak dengan negara-negara asing dan memperkuat perbatasan untuk menurunkan kedatangan imigran gelap.

Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk mengatakan himbauan itu kepada 28 pemimpin Uni Eropa yang bertemu di kota Salzburg, Austria. Puluhan kepala negara dan kepala pemerintahan hadir untuk membahas cara mengatasi krisis migrasi, masalah yang telah sangat merusak persatuan mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Mereka akan mencari lebih banyak cara untuk mengurangi imigrasi dan, tepat sebelum memimpin perundingan, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan bahwa kemajuan telah dibuat sejak puncak gelombang serbuan imigran di Mediterania pada tahun 2015. Kurang dari 100.000 migran mencapai Eropa tanpa kelengkapan dokumen yang diperlukan tahun ini.

“Daripada mengambil keuntungan politik dari situasi, kita harus fokus pada apa yang berpotensi berhasil. Kita tidak bisa lagi terbagi menjadi mereka yang ingin menyelesaikan masalah serbuan imigran ilegal dan mereka yang ingin menggunakannya untuk kepentingan politik,” kata Tusk.

Lebih dari satu juta pengungsi dan imigran gelap tiba dari Timur Tengah dan Afrika pada tahun 2015. Situasi yang memperluas layanan publik dan mengarah ke peningkatan suara dan dukungan bagi partai anti-imigran yang menantang demokrasi liberal di kawasan Uni Eropa.

Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk menggelar konferensi pers selama pertemuan pemimpin Uni Eropa di Brussels, Belgia, 15 Desember 2017. (Francois Lenoir/Reuters/The Epoch Times)

Uni Eropa sejak itu telah membuat kesepakatan dengan sejumlah negara, dari Turki, Libanon, hingga Libya. UE menawarkan uang dan bantuan kepada negara tersebut untuk menjaga dengan ketat celah-celah aliran migrasi ke Eropa. Krisis ini juga telah membuat Eropa membentengi perbatasannya dan mempersulit syarat untuk mendapatkan suaka.

Para pemimpin akan membahas rencana untuk meningkatkan jumlah penjaga di lembaga perbatasan Uni Eropa, Frontex, menjadi 10.000 orang. Rencana ini menghadapi beberapa penentangan dari negara-negara anggota. Seperti misalnya Italia yang takut badan Uni Eropa akan mengesampingkan kedaulatan mereka di pos perbatasan mereka sendiri.

Kanselir Austria, Sebastian Kurz, seorang pendukung proposal, berharap rencana itu bisa disetujui pada akhir tahun.

“Sejauh menyangkut kedaulatan, kita bisa sangat fleksibel dan kita juga bisa membuat perubahan pada proposal Komisi,” kata Kurz.

Seorang penjaga pantai Libya berada di perahu dalam operasi penyelamatan 147 imigran gelap yang berusaha mencapai Eropa di lepas pantai kota Zawiyah, 45 kilometer sebelah barat ibukota Tripoli, pada 27 Juni 2018. (TAHA JAWASHI/AFP/Getty Images)

“Tapi, di beberapa negara juga ada kekhawatiran bahwa lebih banyak (petugas) Frontex juga dapat menyebabkan lebih banyak pendaftaran (pengungsi). Dan karena itu bisa menjadi memperumit upaya pembatasan migran,” sambung Kurz.

Negara-negara Uni Eropa di kawasan Mediterania merasa dikuasai dan ditinggalkan oleh rekan-rekan Eropa barat mereka, untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Negara-negara kaya seperti Jerman dan Belanda, yang menjadi tujuan pavorit imigran gelap, mengeluh karena imigran bisa berhasil mencapai wilayah mereka tanpa berhenti dan diidentifikasi dengan benar pada kedatangan pertama di negara Uni Eropa lainnya.

Itu adalah masalah lain yang terkait dengan isu migrasi yang memecah-belah blok tersebut. Walau pihak yang sejak lama paling ‘memar’ ada di sekitar negara-negara bekas komunis, di sisi timur Uni Eropa. Mereka yang menolak untuk menjadi tuan rumah bagi salah satu pendatang baru untuk meringankan beban negara-negara Eropa barat.

Mata di Afrika
Uni Eropa juga mengejar Mesir untuk kesepakatan migrasi. Tusk mengatakan Uni Eropa akan mengadakan pertemuan puncak dengan Liga Arab di Mesir pada Februari 2019. Kanselir Jerman, Angela Merkel mengatakan di Salzburg bahwa Afrika adalah ‘kunci-hubungan’ UE.

KTT ini juga membahas ide terbaru blok tersebut untuk menyiapkan ‘platform disembarkasi regional’ di sekitar Laut Tengah, untuk membebaskan orang-orang dari perahu penyelamat dan kemudian mendistribusikan serta menampungnya.

Tetapi masalah lama Uni Eropa tentang bagaimana membagi pengungsi dan pendatang di dalam blok itu, menghambat rencana. Strategi itu dipenuhi dengan banyak substansi yang diperdebatkan sejak pertama kali disepakati pada Juni 2018 lalu.

Italia, yang baru-baru ini disusul oleh Spanyol sebagai pintu gerbang utama ke Eropa dari timur dan selatan tahun ini, juga telah menutup pelabuhannya untuk kapal penyelamat. Bahkan misi angkatan laut Sophia Uni Eropa juga ditolak untuk berlabuh jika membawa pengungsi. Penolakan ini akan berlangsung selama negara-negara Uni Eropa lainnya gagal untuk menyetujui ‘kunci redistribusi permanen’.

“Tidak ada negara Afrika utara yang bersedia atau siap untuk mengambil tanggung jawab Eropa,” kata diplomat tinggi blok itu, Federica Mogherini. “Tetapi ini tidak berarti bahwa negara-negara Afrika utara tidak akan siap untuk bekerja sama dengan kita.”

Uni Eropa telah menyepakati satu perjanjian dengan Libya, di mana mereka telah menawarkan uang, peralatan dan pelatihan untuk penjaga perbatasan Tripoli guna membantu mereka mencegah orang-orang Afrika dan Timur Tengah memulai perjalanan, yang sering kali beresiko mematikan, ke Eropa.

Kesepakatan itu dikritik oleh kelompok hak asasi manusia karena melanggar hukum humaniter internasional dan memperparah penderitaan orang-orang yang sudah tertekan. Tetapi prioritas politik UE jelas dan membela kesepakatan itu.

Meskipun ada penurunan tajam angka imigrasi sejak 2015, goncangan susulan politik masih bergema. Dengan negara-negara anggota berselisih tentang bagaimana mendistribusikan pendatang baru dan berbagi beban mengintegrasikan para migran yang sudah ada di Uni Eropa.

Menteri Dalam Negeri Italia yang beraliran politik kanan-jauh, Matteo Salvini, telah mengecam Uni Eropa karena kekacauan dalam sistem migrasi.

Sebagian besar orang Eropa mendukung pengambilan pengungsi, orang-orang yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan, meskipun banyak yang tidak menyetujui bagaimana Uni Eropa menangani masuknya imigran. Sehingga mengakibatkan gelombang serbuan imigran gelap dan pengungsi, yang tidak terkendali, menurut survei baru.

Laporan ‘The Pew Research Centre’ menyoroti bagaimana Uni Eropa berjuang keluar dari krisis politik migrasi, daripada krisis migrasi besar-besaran yang lebih nyata. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds