London – Alat utama sistem persenjataan (alutsista) nuklir Inggris berada dalam kondisi ‘tidak sesuai dengan tujuan’ atau dalam kondisi tidak layak. Kondisi itu terungkap dalam sebuah laporan pemeriksaan oleh Parlemen negara Ratu Elisabeth itu.

Laporan dari Komite Akun Publik Parlemen menemukan bahwa pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas nuklir yang tertunda. Perawatan tidak tepat waktu tersebut ada di 13 situs yang mendukung operasional kapal selam nuklir.

Brexit juga dinilai bisa mempengaruhi program rudal nuklir, menurut laporan yang dirilis pada 21 September 2018 pekan lalu. Sebab, bahan rudal diimpor dari negara-negara Eropa lainnya. Insinyur yang terampil juga didatangkan dari seluruh benua itu, sehingga kemungkinan akan lebih sulit untuk menggunakan jasa mereka usai Brexit resmi diberlakukan.

Komite memperingatkan bahwa ada kekurangan dana 2,9 miliar pound (sekitar 56 trilun rupiah) yang perlu segera dicairkan. Selain itu, kesenjangan keterampilan juga perlu dicarikan jalan keluar agar target kemampuan tempur bisa dipertahankan.

Kementerian Pertahanan Inggris (MoD) sendiri memiliki potensi kekurangan anggaran hingga 20 miliar pound (sekitar 389 triliun rupiah) selama 10 tahun ke depan. Kondisi ini menempatkan pembelian jet tempur, kapal selam, dan kendaraan lapis baja beresiko untuk dibatalkan, menurut laporan sebelumnya oleh komite yang sama.

Ketua Komite, Meg Hillier mengatakan ada ‘pertanyaan serius’ atas kemampuan Kementerian Pertahanan untuk memenuhi komitmen keamanan nasional.

Hillier mengatakan dalam sebuah pernyataan, “MoD (kementerian pertahanan) sekarang harus menjembatani kesenjangan keterjangkauan yang berjalan hingga hampir 3 miliar pound, mengisi kesenjangan keterampilan kritis, dan memastikan rantai pasokannya dipertahankan secara efektif. Semua itu pada saat ketidakpastian yang signifikan dalam politik internasional dan perdagangan.”

“Saya sangat prihatin bahwa infrastruktur yang tersedia untuk mendukung perusahaan nuklir tidak sesuai dengan tujuan. MoD mengakui bahwa meskipun sebelumnya telah menunda pembongkaran kapal selam dengan alasan biaya, ini tidak lagi dapat diterima atas dasar keamanan dan reputasi,” sambung Hillier.

Hillier menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan perlu segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga kemampuan pertahanan negara tidak terus terdegradasi.

Seorang anggota awak kapal kapal selam nuklir HMS Vigilant di Rhu, Skotlandia, pada 20 Januari 2016. (Jeff J Mitchell/Getty Images/The Epoch Times)

Panitia pengawas mengatakan bahwa MoD berusaha untuk menghemat uang dengan tidak membongkar kapal selam tua yang tidak lagi digunakan. Saat ini juga ada 20 bendungan yang perlu dibongkar untuk perawatan, termasuk sembilan yang masih mengandung bahan bakar nuklir.

Pekerjaan pembongkaran telah dimulai pada pembuangan sub-nuklir yang pertama. Namun, pekerjaan itu tidak akan selesai hingga 2020.

Merancang, memproduksi, dan mempertahankan armada kapal selam nuklir diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar hampir 51 miliar pound (992 trilun rupiah) dalam satu dekade ke-depan.

Pada bulan Mei, Kantor Audit Nasional juga mengkritik MoD untuk rencana pengeluaran 10 tahun mereka. Kantor tersebut mengatakan rencana pengeluaran itu tidak terjangkau dan perkiraan peralatan dan proyek-proyek pendukung dikecilkan nilai anggarannya.

Sebelumnya, pada bulan Januari, komite melaporkan bahwa Carrier Strike, proyek yang menggabungkan dua kapal induk kelas Ratu Elizabeth, jet F-35 Lightning II baru, dan sistem radar baru justru kelebihan anggaran. Sehingga proyek ini mengancam program pertahanan lainnya.

Resiko Brexit
Komite juga mengatakan bahwa kondisi akomodasi personel departemen pertahanan menyedihkan. Brexit telah diakui oleh MoD memiliki efek pada rantai pasokan mereka, kata laporan itu.

MoD secara aktif melihat resiko yang mungkin timbul setelah Inggris meninggalkan blok Uni Eropa. Resiko semacam itu mungkin termasuk harga bahan kimia yang digunakan oleh program nuklir, karena Inggris perlu mengimpor bahan kimia ini dari negara-negara Eropa.

Dua pejabat senior kemenhan mengatakan kepada komite bahwa menemukan dan mempertahankan orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat adalah risiko terbesar bagi program mereka. Seorang juru bicara Departemen Pertahanan mengatakan kepada The Guardian bahwa program nuklir Inggris mempekerjakan ribuan orang dan sangat kompleks.

“Kami berkomitmen untuk memberikan program nuklir ini tepat waktu dan sesuai anggaran, dan akan mempertimbangkan dengan hati-hati rekomendasi dalam laporan ini untuk memastikan ini tetap terjadi. Kami terus bergerak maju dengan proyek-proyek pembongkaran kami. Pekerjaan sedang dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur kita, sehingga program kita terus berjalan pada standar tertinggi,” kata jubir Mod. (John Smihies/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

Simak Juga :

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds