Upaya-upaya Hongaria untuk meningkatkan hubungan dengan Beijing dalam beberapa tahun terakhir telah mendapat sorotan dari para politisi dan media lokal.

Selama perjalanan ke negara Eropa Tengah pada tahun 2011, mantan Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao mengatakan bahwa Hungaria akan menjadi pintu gerbang ke pasar Eropa. Perjalanan Wen tersebut menandai pertemuan pertama untuk platform 16+1, dan upaya permulaan Tiongkok untuk memengaruhi Hongaria.

Diperkenalkan secara resmi pada bulan April 2012, platform 16+1 merupakan inisiatif Beijing untuk mengintensifkan kerjasama dengan 11 negara anggota Uni Eropa dan lima negara Balkan: Albania, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Makedonia, Montenegro, Polandia, Rumania, Serbia, Slovakia, dan Slovenia. Platform ini menyerukan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok di berbagai bidang, termasuk infrastruktur, keuangan, dan teknologi.

Platform tersebut akhirnya menjadi model bagi Eropa Tengah dan Timur dalam proyek pembangunan ambisius Beijing berikutnya, diumumkan pada 2013: inisiatif “One Belt, One Road” (OBOR, juga dikenal sebagai Belt and Road). OBOR berusaha untuk membangun jaringan perdagangan yang berpusat di Beijing melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di seluruh Eropa, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin.

Pada April, Tiongkok telah menginvestasikan total $3,27 miliar di Hungaria, menurut data dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Namun pada pertemuan Forum Demokrasi Asia Selatan (South Asia Democratic Forum ) yang baru-baru ini diadakan di Jenewa sebagai bagian dari Sesi ke-39 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, sekelompok panelis dari Eropa secara terbuka mempertanyakan motivasi Beijing untuk inisiatif-inisiatif luar negerinya.

“Negara-negara Eropa sudah mulai memahami bahwa jebakan utang, yang telah menyebabkan Sri Lanka menyerahkan pelabuhan karena tidak dapat melakukan pembayaran terkait dengan pinjamannya kepada pihak berwenang Tiongkok,” kata Paulo Casaca, mantan anggota Parlemen Eropa, menurut artikel 18 September oleh harian bisnis India, Business Standard.

Pelabuhan yang dimaksud oleh Casaca adalah Hambantota, yang diserahkan Sri Lanka ke Tiongkok pada Desember 2017, setelah sebelumnya tidak dapat membayar pinjaman $6 miliar dan mengubah utang tersebut menjadi ekuitas.

Sementara itu, István Szent-Iványi, mantan anggota parlemen dari Hungaria, mengatakan OBOR adalah sebuah kekhawatiran karena ini adalah “rencana proyeksi kekuatan” Beijing untuk menetapkan posisi strategis tentang pengaruh di Asia Timur, Afrika, dan Eropa.

“Saya ingin meningkatkan kesadaran tentang itu karena itu benar-benar menimbulkan ancaman nyata dan serius. Tiongkok menantang tatanan dunia,” kata Szent-Iványi. Politisi Hungaria tersebut telah mengidentifikasi Djibouti sebagai sebuah negara di mana Beijing menantang aturan-aturan internasional yang sudah mapan.

Pada bulan Maret, para pejabat AS mengungkapkan kekhawatiran mereka pada sidang kongres tentang peran Tiongkok yang semakin meningkat di Djibouti, di mana Beijing baru saja membangun pangkalan militer luar negerinya yang pertama. Pada bulan September, foto-foto satelit mengungkapkan bahwa Beijing sedang memperluas pangkalan Djiboutinya, sebuah langkah yang dilihat oleh para ahli sebagai bersaing dengan kepentingan AS. Amerika Serikat juga memiliki pangkalan militer di sana.

“Apa yang diinginkan Tiongkok sebenarnya adalah mengambil alih. Mereka ingin menjadi pemimpin global. Bagi kami di Eropa, ini adalah masalah karena mereka ingin mendorong kami keluar dari pasar,” kata Siegfried O. Wolf, direktur riset di Forum Demokrasi Asia Selatan.

“Misalnya, di Asia Tengah, jika Tiongkok menyediakan dana-dana untuk proyek-proyek infrastruktur baru, mereka memiliki banyak pengaruh. Jadi, ketika Tiongkok membuat rel kereta api, tidak akan ada proyek Jerman atau Prancis. Hanya kereta Tiongkok yang bisa berjalan di jalur itu.”

KERETA API BUDAPEST-BELGRADE

Kereta api yang dimaksud tersebut adalah investasi utama Tiongkok di Eropa Tengah: memodernkan jalur kereta api sepanjang 350 km yang menghubungkan ibu kota Serbia, Beograd dan ibukota Hongaria, Budapest. Beijing bermaksud menggunakan kereta api ini, sebuah proyek OBOR, untuk mengangkut barang yang tiba di pelabuhan Yunani, Piraeus, yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran COSCO milik negara Tiongkok. Kargo akan melalui Hungaria, untuk diangkut ke seluruh Eropa.

Sekitar 152 kilometer bagian Hungaria dari jalur kereta sepanjang 350 kilometer saat ini sedang dalam tahap perencanaan, dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2023, menurut artikel 14 September oleh situs berita Hongaria, Daily News Hungary. Beijing akan membiayai 85 persen dari peningkatan rel tersebut, diperkirakan lebih dari $3 miliar secara total.

Alasan di balik peningkatan kereta api tersebut telah menjadi topik perdebatan di Hungaria, dengan beberapa pertanyaan apakah proyek tersebut akan benar-benar membantu perekonomian. Situs web berita Hungaria, Index, mempertanyakan harga yang cukup besar tersebut dalam artikel opini 31 Mei, menyimpulkan bahwa peningkatan bagian Hungaria akan menjadi “tidak berarti sama seperti perkembangan di Sri Lanka.”

Artikel opini lain yang diterbitkan oleh Index pada bulan April menyebut proyek ini hanya bagus untuk “mempromosikan tujuan-tujuan ekonomi asing Tiongkok,” dengan sedikit keuntungan ekonomi untuk Hungaria.

INVESTASI-INVESTASI PERUSAHAAN TIONGKOK

Selain proyek kereta api, perusahaan-perusahaan Tiongkok juga telah berinvestasi di sektor teknik kimia, keuangan, telekomunikasi, energi baru, dan logistik Hungaria, menurut informasi dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Di bidang telekomunikasi, raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei menyediakan lebih dari 70 persen penduduk Hungaria dengan peralatan dan layanan telekomunikasi selulernya, menurut situs web perusahaan.

ZTE, perusahaan telekomunikasi Tiongkok teratas lainnya, telah bekerja dengan penyedia layanan seluler Hungaria untuk menyediakan layanan Internet 2G, 3G, dan 4G. Menurut artikel 13 September oleh Xinhua yang dikelola pemerintah Tiongkok, perusahaan tersebut berusaha memposisikan diri sebagai penyedia jaringan 5G untuk Hungaria. 5G adalah teknologi komunikasi seluler nirkabel generasi berikutnya.

Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, telah meningkatkan kekhawatiran keamanan tentang potensi Tiongkok dalam melakukan spionase melalui Huawei dan peralatan ZTE, karena kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan dekat dengan Beijing.

PENGARUH TIONGKOK PADA POLITIK HUNGARIA

Pengaruh moneter Tiongkok telah menekan Hongaria untuk mematuhi agenda politik Beijing. Pada sidang dengar pendapat di Komisi Kajian Ulang Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok pada bulan April, Erik Brattberg, seorang peneliti di Carnegie Endowment for International Peace, menunjukkan bahwa investasi Tiongkok telah menghasilkan “pengaruh nyata pada keputusan-keputusan kebijakan [Hungaria]” di tingkat Uni Eropa.

Misalnya, pada Juli 2016, sebuah pernyataan Uni Eropa tentang putusan pengadilan internasional di Den Haag tentang klaim kedaulatan Tiongkok di Laut China Selatan tidak secara langsung menunjuk pada Beijing, karena oposisi dari Hungaria dan Yunani. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah meningkatkan militerisasi wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan, sebuah langkah yang telah menyebabkan kegemparan di antara negara-negara terdekat yang juga memiliki klaim teritorial di wilayah tersebut.

Kemudian pada Maret 2017, Hongaria dilaporkan telah menekan blok Uni Eropa untuk tidak menambahkan namanya ke surat gabungan kedutaan-kedutaan internasional untuk mengecam penyiksaan yang dilaporkan terhadap para pengacara yang ditahan di Tiongkok.

Pada bulan April, sebanyak 27 dari 28 duta besar Uni Eropa bersama-sama telah merilis laporan yang mengkritik OBOR Tiongkok karena melanggar norma-norma transparansi internasional sambil memajukan kepentingan-kepentingan Tiongkok, menurut surat kabar bisnis Jerman, Handelsblatt. Satu-satunya negara Uni Eropa yang tidak berpartisipasi adalah Hongaria. (ran)

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds