Yang Shaozheng, seorang profesor ekonomi terkenal di Universitas Guizhou Tiongkok, baru-baru ini mengungkapkan bahwa universitas telah berhenti membayar gajinya awal bulan September. Ini muncul setelah universitas menangguhkannya tanpa batas waktu pada bulan November 2017 karena menganjurkan konstitusionalisme dan peraturan hukum pada para mahasiswanya.

Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter.

Komentar-komentar Yang adalah sebuah tampilan publik kecaman terhadap Partai Komunis Tiongkok yang ditolak oleh fakultas tersebut.

Agustus ini, fakuktas telah memecatnya. Namun menurut Yang, universitas harus membayar gajinya karena dia sakit parah.

Menurut undang-undang tenaga kerja Tiongkok, ketika seorang karyawan sedang dirawat karena sakit atau cedera, dia tidak dapat dipecat oleh majikannya. Karena universitas menangguhkan bayarannya, Yang tidak lagi memiliki asuransi medis. “Mereka ingin membunuhku,” katanya.

Pada 18 September, Yang mengatakan kepada The Epoch Times edisi bahasa Mandarin bahwa dia berada di Guangzhou, sebuah kota di tenggara Tiongkok ketika dia mengetahui bahwa Universitas Guizhou berhenti membayar gajinya pada 7 September. Jadi dia menghubungi ketua Komisi Urusan Politik dan Hukum Provinsi Guizhou untuk meminta saran.

Ketua komisi tersebut tidak menjawab permintaan Yang, tetapi malah mengantarnya kembali ke Guiyang, ibukota Provinsi Guizhou, di mana Yang bermarkas.

Ketua komisi kemudian mengatakan kepada Yang bahwa Universitas Guizhou menghentikan gajinya karena dia secara resmi telah dipecat pada bulan Agustus. Yang berpendapat bahwa itu bukan alasan, karena ia baru saja mengajukan permohonan untuk mengembalikan posisinya.

“Menurut peraturan, universitas seharusnya tidak menghentikan gaji saya ketika saya mengajukan permohonan untuk dipulihkan,” kata Yang kepada The Epoch Times.

“Mereka mendorong saya ke titik kematian,” kata Yang. “Mereka memotong sumber keuangan saya, jadi saya tidak punya uang untuk membeli makanan. Mereka memotong asuransi medis dan jaminan sosial saya, jadi saya tidak bisa mengunjungi dokter. Mereka bahkan tidak mengizinkan saya meninggalkan negara.”

Sebelum Yang kembali ke Guiyang, ia mencoba mengunjungi Hong Kong pada bulan Agustus tetapi dicegah masuk oleh petugas inspeksi perbatasan, yang tidak menunjukkan kepadanya dokumen apa pun yang menjelaskan mengapa ia tidak dapat bepergian ke luar negeri.

“Mereka memberi tahu saya bahwa polisi Guizhou tidak mengizinkan saya meninggalkan Tiongkok karena saya telah diwawancarai oleh media luar negeri, dan saya berbicara tentang topik-topik reaksioner secara online dan di mata kuliah saya,” kata Yang.

Yang Shaozheng lahir pada 1969. Ia menerima gelar Ph.D. dalam bidang Ekonomi dari Southwestern University of Finance and Economics. Dia kemudian menjadi profesor di Chongqing Technology and Business University. Pada tahun2006, ia pindah ke Guiyang dan bekerja di School of Economics di Guizhou University.

Sebagai seorang profesor ekonomi terkenal, Yang telah menerbitkan dua buku, dan lebih dari 20 artikel di majalah nasional, yang dicetak ulang oleh surat kabar dan situs-situs web ekonomi. Yang juga memimpin beberapa proyek penelitian utama di bidang ekonomi, menurut Independent Chinese Pen Centre.

Dalam beberapa tahun terakhir, Yang menerbitkan banyak tulisan tentang konstitusionalisme dan nomokrasi (undang-undang) di media sosial. Ungkapan umum yang dia katakan adalah, “Tanpa konstitusionalisme, partai politik dapat merusak konstitusi.” Tiongkok memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan dasar, tetapi Partai belum memberlakukannya.

Yang juga berkomentar, “Jika sistem yang dikontrol oleh partai politik tidak berubah, negara itu tidak akan memiliki ekonomi pasar yang nyata,” dianggap sebagai kritik terhadap sistem ekonomi Tiongkok.

Pada 23 November 2017, Yang mempublikasikan artikel di situs web NTD Television yang berbasis di New York, di mana dia membahas beban pajak yang sangat besar bagi warga biasa yang pada dasarnya untuk membayar gaji para birokrat PKT.

Yang menulis bahwa ada 20 juta pegawai negeri di Tiongkok yang berada di pemerintahan, militer, asosiasi Partai, perusahaan milik negara, dan lembaga penelitian. Setiap tahun, upah mereka dan biaya-biaya terkait lainnya berjumlah sekitar 20 triliun yuan ($2,92 triliun). Itu berarti rata-rata, setiap warga negara Tiongkok harus membayar 15.000 yuan ($2,190). Jumlah total kekayaan yang dirampas di Tiongkok tersebt adalah 20 triliun yuan, dan beban per kapita adalah 15.000 yuan.

Dalam artikel tersebut, Yang meminta rekan ekonom dari seluruh Tiongkok untuk mengamati bagaimana PKT secara langsung mempengaruhi ekonomi dengan cara ia membelanjakan uang. Yang telah menyebutkan dalam artikel tersebut bahwa dia telah meminta banyak rekan ekonom di Tiongkok, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk meneliti subjek ini bersama dengannya, menyebut kekhawatiran-kekhawatiran bahwa pihak berwenang Tiongkok mungkin mengejar mereka jika mereka tidak menggambarkan Tiongkok dalam penjelasan yang positif.

Kasus Yang bukan merupakan insiden satu-satunya. Shi Jiepeng, asisten profesor dari Beijing Normal University (Teachers ‘University); Xu Chuanqing, asisten profesor dari Universitas Teknik Sipil dan Arsitektur Beijing; You Shengdong, seorang profesor dari Universitas Xiamen; Zhai Juhong, asisten profesor dari Universitas Ekonomi dan Hukum Zhongnan; dan Tan Song, asisten profesor dari Chongqing Normal University, semuanya dipecat dalam beberapa tahun terakhir karena penelitian atau kritik-kritik mereka yang mengungkap sisi buruk PKT. (ran)

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds