Erabaru.net. Pada 3 September 2018 lalu, pada Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama antara Tiongkok dan Afrika di Beijing, Tiongkok telah menghapus hutang sejumlah negara Afrika, dan memberikan bantuan besar senilai USD 60 milyar atau setara dengan 892 triliun rupiah.

‘Tabur uang’ melalui bantuan dana besar Tiongkok bagi negara Afrika telah memicu opini publik. Voice of Germany versi bahasa Mandarin mengutip pernyataan pakar ekonomi pembangunan Robert Kappel dari Universitas Leipzig Jerman mengatakan, banyak proyek pembangunan infrastruktur menelan dana raksasa, dan negara Afrika harus membayar pinjaman itu. Tiongkok tidak akan memberikannya secara cuma-cuma.

Surat kabar Jerman “Neue Osnabrücker Zeitung” memberitakan nampaknya Tiongkok tengah memperbesar kekuatan investasinya di Afrika. Itu berarti Afrika memiliki posisi penting. Afrika dapat menyediakan bahan baku mentah yang dibutuhkan Beijing. Masyarakat kelas menengah di Afrika yang tengah bertumbuh juga menjadi sasaran pemasaran produk-produk dari Tiongkok.

Kritik surat kabar Swiss “Neues Zürich” mengatakan bahwa yang membedakan kucuran dana Tiongkok itu dengan investasi Barat adalah, saat mendorong proyek pembangunan infrastruktur di Afrika, Komunis Tiongkok tidak memperhatikan Hak Asasi Manusia atau HAM, lingkungan hidup dan dampak bagi masyarakat. Juga tidak peduli apakah negara penerima bantuan mampu membayar pinjaman tersebut atau tidak.

Oleh sebab itu, Tiongkok mengembangkan bantuan tidak transparannya, persis dengan sistem politiknya. Sedangkan investasi Barat di luar negeri bersifat berkualitas tinggi, transparan, dan dengan pembiayaan yang berkesinambungan.

Salah satu negara di Afrika yang ketergantungan dengan Tiongkok adalah Djibouti. Untuk diketahui pada tahun 2016, 82% hutang luar negeri Djibouti adalah hutang terhadap Tiongkok. Pada 5 Juli 2018 silam, kerjasama Djibouti dengan Tiongkok dalam proyek “zona perdagangan bebas terbesar Afrika” memicu keraguan. Proyek yang menelan biaya USD 3,5 milyar itu akan mendatangkan berbagai risiko bagi Djibouti.

Walaupun Djibouti berharap lewat proyek itu dapat meningkatkan lapangan kerja bagi rakyatnya, namun perusahaan dari Tiongkok lebih suka mendatangkan tenaga kerjanya dari negerinya sendiri.

Risiko besar lainnya adalah dari proyek itu akan mendatangkan hutang yang besar terhadap Tiongkok. Tahun lalu IMF telah memperingatkan, hanya dalam dua tahun saja hutang Djibouti akan melonjak dari 50% PDB naik menjadi 85% PDB.

Nah, jika ‘tabur uang’ investasi ala Tingkok itu ada udang dibalik batu, sebenarnya apa yang diinginkan Tiongkok?

Ditengarai selain membuat Negara-negara Afrika berketergantungan dengan Tiongkok, ada tujuan lainnya, yakni penyelundupan senjata.

Merilis pemberitaan businessghana.com, Tiongkok juga berupaya mengendalikan mayoritas perdagangan senjata api di Afrika, untuk melindungi investasi infrastrukturnya yang luas di Benua Afrika. Djibouti memiliki pelabuhan strategis yang penting, terletak pada jalur pelayaran utama, yang akan menjadi pusat perdagangan senjata api regional.

Inti strategis ini adalah pangkalan logistik militer Komunis Tiongkok di Djibouti, yang dipersiapkan untuk seluruh negara Afrika, terutama untuk mengirim perlengkapan militer dan senjata dalam skala besar ke Sudan dan wilayah selatan Sudan.

Berita menyebutkan, lewat suatu investigasi baru, termasuk intelijen yang diperoleh departemen keamanan di wilayah Horn of Africa, diperoleh senjata dari Tiongkok sedang dikirim dari basis militer Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok dan pelabuhan komersil Djibouti menuju ke wilayah konflik di Afrika. Wilayah tersebut merupakan wilayah pelarangan persenjataan.

James Inhofe dan Martin Heinrich, anggota Komisi Militer pada Dewan Senat pada Mei lalu menulis surat kepada penasehat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton. Surat menyatakan bahwa Presiden Djibouti, Ismail Omar Guelleh sepertinya bersedia menjual negaranya kepada pihak yang menawarkan harga tertinggi. Hal itu merusak kepentingan militer AS. (sud/whs/rpg)

Video Rekomendasi:

Share

Video Popular