He Qinglian

Sebelumnya, karena krisis P2P (Singkatan dari Peer-to-Peer atau teknologi dari “ujung” ke “ujung” pertama kali diluncurkan dan dipopulerkan oleh aplikasi-aplikasi “berbagi-berkas” seperti Napster dan KaZaA. Pada konteks ini teknologi P2P memungkinkan para pengguna untuk berbagi, mencari dan mengunduh berkas Wikipedia) terungkap, banyak orang telah meramalkan Republik Rakyat Tiongkok akan mengalami Momen Minsky (Minsky Moment, Red.).

Dimaksud dengan Momen Minsy adalah periode di mana runtuhnya nilai asset seperti yang dikatakan oleh ekonom Amerika bernama Hyman Minsky.

Minsky mendefinisikan dua fenomena yang ikonik, yakni hutang yang bertambah dan rasio tuas yang meningkat, dimana keduanya kini sangat parah di Tiongkok.

Yang dikatakan Minsky dari dalam menumbuhkan krisis moneter dan risiko terjebak dalam siklus deleveraging yang amat panjang, tidak diragukan lagi kini RRT tengah memasuki tahapan ini. Secara definisi, kalangan ekonom ada yang memvonis Tiongkok telah memasuki Momen Minsky, dan vonis ini memiliki dasar fakta.

Faktor Institusional Agar RRT Dapat Melambatkan Momen Minsky

Saat konsep Barat digunakan untuk mengamati masalah di RRT, acap kali mengabaikan faktor institusional atau kelembagaan yang terpenting.

Sasaran pengamatan Minsky adalah terhadap negara ekonomi pasar yang demokratis seperti AS dan negara lain.  Sedangkan Tiongkok adalah negara yang dikuasai oleh rezim otoriter yang mengendalikan politik dengan tangan besi yang tidak sepenuhnya ekonomi pasar. Kedua sistem ekonomi ini memiliki sejumlah perbedaan besar:

1-Ekonomi pasar AS dibangun di atas pondasi kepemilikan pribadi, pemerintah hanya pembuat peraturan dan penjaga pasar. Pemerintah tidak menguasai minyak bumi, tanah, dan berbagai sumber daya lainnya, juga bukan pemilik atas perusahaan multi-nasional. Pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mendorong atau membatasi pengembangan di suatu sektor, seperti Trump mengurangi pajak untuk menarik modal kembali ke AS. Tapi pemerintah tidak bisa ikut andil.

Berbeda dengan pemerintah RRT, ekonomi Tiongkok didominasi oleh kepemilikan negara, pemerintah memonopoli tanah, hutan, hasil tambang dan segala sumber daya yang ada.  Negara adalah pemilik mutlak atas BUMN, serta pemilik mutlak atas tanah seluruh negeri, pemerintah tak hanya menetapkan peraturan, tapi juga membentuk tim dan ikut serta dalam persaingan bahkan menjadi wasit.

2-Bank sentral di negara Barat berdiri sendiri, bisa menetapkan kebijakan moneter sendiri, tanggung jawab mengendalikan inflasi adalah tugas bank sentral.

Pemerintah Amerika selain pada saat terjadi krisis moneter di tahun 2008 lalu yang meminta The Fed bekerjasama dengan pemerintah, pada kondisi umum pemerintah tidak bisa campur tangan terhadap pekerjaan The Fed. The Fed mengendalikan ekonomi dengan cara mengatur suku bunga.

Sedangkan bank sentral Tiongkok tidak independen, sepenuhnya patuh terhadap keputusan rapat Komite Tetap Politbiro Pusat (Kepemimpinan kolektif tertinggi Partai Komunis Tiongkok).

Surat kabar “Wall Street Journal” pada tanggal 2 Juni 2011 lalu memberitakan “Siapa Penentu Kebijakan Moneter Tiongkok?” dengan mengutip pernyataan nara sumber terpercaya, kebijakan moneter Tiongkok adalah hasil kompromi setelah kontes antar instansi birokrat, antar berbagai komisi yang misterius, dan juga partai komunis yang memiliki pengaruh tersembunyi dimana-mana.

Tidak ada seorang pun pejabat bisa memutuskan seorang diri untuk hal ini, dan ini membuat hampir tidak ada satu pun negara bisa berunding kebijakan ekonomi dengan RRT.

Zhou Xiaochuan telah menjabat tiga periode sebagai gubernur bank sentral, dikabarkan karena batasan kualifikasi, sering kali tidak bisa mengikuti rapat Komisi Politbiro di saat membahas kebijakan moneter.

Dengan adanya perbedaan karakteristik ini, besarnya kemampuan intervensi mengendalikan ekonomi oleh pemerintah RRT, bukan suatu hal yang bisa ditandingi oleh pemerintahan negara Barat.

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds