Rezim Tiongkok pada 20 September menerbitkan peraturan-peraturan baru untuk stasiun TV dan radio dengan tujuan membatasi konten asing dan kehadiran aktor-aktor asing di layar. Pada hari yang sama, media resmi melaporkan bahwa buku-buku pelajaran sekolah harus diperiksa dan setiap buku teks yang ditulis sendiri atau asing harus dikeluarkan dari sekolah.

Administrasi Radio dan Televisi Nasional Tiongkok (lembaga eksekutif tingkat kementerian yang berada langsung di bawah Dewan Negara) menerbitkan dua rancangan peraturan pada 20 September. Bersama-sama, mereka menyebutnya “Membatasi Pengaturan Orang-orang Asing.”

Dalam rancangan peraturan tentang mengimpor program-program video dan audio asing tersebut, ia mengamanatkan bahwa “tak satupun organisasi atau individu yang diizinkan untuk mengimpor program berita peristiwa-peristiwa saat ini.” Semua program yang diimpor harus melewati proses pemeriksaan oleh Administrasi Radio dan Televisi Nasional.

Tanpa persetujuan, tak satupun saluran TV yang diperbolehkan menyiarkan program-program buatan luar negeri dari jam 7 malam sampai jam 10 malam (prime time). “Rancangan peraturan tersebut mengharuskan film-film asing, serial TV, animasi, dokumenter, dan jenis program yang lain tidak boleh menempati lebih dari 30 persen dari total waktu penyiaran dari jenis program yang sama setiap hari.”

Rancangan peraturan juga mengharuskan aktor-aktor dari Taiwan, Hong Kong, dan Macao diperlakukan sebagai orang asing. “Secara umum, tidak ada orang asing yang dapat menjadi host acara [di TV Tiongkok].”

Selain itu, peraturan tersebut mensyaratkan bahwa jumlah orang asing pada staf kreatif dari serial TV atau program tidak boleh melebihi seperlima dari total staf kreatif. Semua anggota staf kreatif asing harus mendaftar ke otoritas pusat dalam waktu lima hari setelah menandatangani kontrak kerja. Staf kreatif tersebut termasuk sutradara, produser, penulis skenario, aktor-aktor utama, pembawa acara, dan anggota-anggota kunci lainnya yang terlibat dalam proses kreatif.

“Sutradara dan penulis skenario tidak boleh orang-orang asing yang bekerja pada produksi yang sama. Aktor-aktor utama dan aktris utama tidak boleh orang asing yang membintangi dalam program yang sama.” Rancangan peraturan tersebut mengamanatkan bahwa semua orang asing “menghormati dan menjaga kesatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial Tiongkok.”

Setiap stasiun TV atau radio yang ditemukan melanggar aturan-aturan ini akan dihukum dengan denda 30.000 yuan ($4.400).

Pada hari yang sama, media yang dikelola pemerintah Xinhua melaporkan bahwa Departemen Pendidikan Tiongkok mengirimkan pemberitahuan yang mewajibkan semua sekolah dasar dan menengah untuk memeriksa buku-buku teks mereka dan hanya menggunakan buku teks yang disetujui negara.

Semua materi-materi asing atau buku-buku teks yang diterbitkan sendiri harus dihapus dan diganti dengan buku teks yang disetujui negara. Sementara itu, semua penerbit buku teks resmi harus memeriksa buku mereka untuk memastikan mereka mematuhi standar wajib buku teks wajib versi 2011 dan konsisten dengan kurikulum nasional.

Laporan tersebut mengatakan Kementerian Pendidikan akan melakukan inspeksi acak di masa depan. Mulai musim semi 2019, sekolah mana pun yang terus menggunakan buku-buku teks yang tidak disetujui akan dihukum.

“Ini adalah peningkatan kendali ideologi PKT,” kata juru bicara urusan Tiongkok yang berbasis di Beijing, Tang Jingyuan kepada The Epoch Times pada 21 September.

Xia Xiaoqiang, komentator lain yang bermarkas di AS, mengatakan kepada The Epoch Times, bahwa PKT mungkin mengencangkan pembatasan untuk mencegah ketidakpuasan publik baru-baru ini. “Dalam beberapa dekade terakhir, telah menggunakan propaganda dan sistem pendidikan untuk mengendalikan pikiran dan perkataan orang-orang Tiongkok, untuk tujuan mencuci otak mereka,” kata Xia.

“Saat ini, dengan tekanan eksternal yang besar dari perang perdagangan [AS], Dan ketidakadilan sosial secara internal, inflasi, dan masalah keuangan dan sosial lainnya, PKT meningkatkan kontrol ideologisnya dan membatasi kebebasan informasi untuk menghindari kerusuhan sipil.” (ran)

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds