Amerika Serikat memperketat kontrol atas impor teknologi nuklir sipil untuk Tiongkok guna mencegah penggunaan militer atau tujuan-tujuan tidak sah lainnya, Departemen Energi AS mengatakan pada 11 Oktober.

Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan tarif hampir $200 miliar impor Tiongkok dan kemudian mengancam lebih banyak retribusi jika Tiongkok membalas. Tiongkok kemudian membalas dengan tarif sekitar $60 miliar untuk barang-barang impor AS.

Washington mengumumkan kontrol teknologi nuklir tersebut sehari setelah Departemen Kehakiman AS mengatakan telah menangkap dan menuntut mata-mata dari Kementerian Keamanan Negara Tiongkok atas tuduhan spionase ekonomi. Mata-mata Tiongkok Xu Yanjun juga berusaha mencuri rahasia dagang dari perusahaan-perusahaan penerbangan dan kedirgantaraan AS, kata departemen tersebut.

“Amerika Serikat tidak dapat mengabaikan keterlibatan-keterlibatan keamanan nasional dari upaya-upaya Tiongkok dalam mendapatkan teknologi nuklir di luar proses yang ditetapkan dari kerjasama nuklir sipil AS-Tiongkok,” kata Menteri Energi AS Rick Perry dalam sebuah pernyataan.

Awal tahun lalu, Dewan Keamanan Nasional telah memimpin sebuah peninjauan ulang atas upaya Tiongkok dalam memperoleh bahan nuklir, peralatan dan teknologi canggih dari perusahaan-perusahaan AS, pejabat pemerintah mengatakan dalam sebuah percakapan telepon konferensi dengan para wartawan pada 11 Oktober. Peninjauan kembali tersebut didorong oleh upaya-upaya yang dipercepat Tiongkok dalam memperoleh kekayaan intelektual AS untuk merugikan bisnis dan kepentingan militer AS.

Para pejabat mengatakan, dakwaan pada tahun 2016 terhadap seorang insinyur nuklir Tiongkok-Amerika, Allen Ho, adalah salah satu faktor yang menyebabkan peninjauan ulang tersebut.

Ho, warga negara AS yang dinaturalisasi, mengaku bersalah tahun lalu karena bersekongkol untuk memproduksi “bahan nuklir khusus” di Tiongkok yang melanggar Undang-Undang Energi Atom AS. Perusahaan Pembangkit Listrik Nuklir Negara Tiongkok (CGNPC) milik negara tersebut juga dituntut.

Kebijakan baru segera berlaku, dan menetapkan pedoman-pedoman untuk meninjau semua transfer teknologi yang ada sekarang dan di masa depan ke Tiongkok, kata para pejabat. Sebagian besar transfer teknologi yang ada sekarang yang telah disetujui sebelum 1 Januari 2018 tidak mungkin diubah, kata para pejabat.

Akan ada praduga penolakan terhadap aplikasi-aplikasi lisensi baru atau perpanjangan-perpanjangan untuk otorisasi yang ada terkait dengan CGNPC, departemen energi mengatakan. Para pejabat menolak berkomentar apakah Tiongkok sudah menggunakan teknologi ini.

Pengembangan teknologi nuklir untuk pembangkit reaktor kecil di Laut China Selatan dan untuk kapal selam dan kapal pemecah es menjadi perhatian, kata para pejabat. Mereka juga menyatakan keprihatinan tentang penggunaan teknologi tersebut dalam persenjataan.

Pemerintah juga mengkhawatirkan tentang pengalihan penggunaan teknologi oleh negara-negara lain, kata salah satu pejabat. Mereka menolak berkomentar tentang hal-hal spesifik ini.

Ekspor nuklir AS ke Tiongkok mencapai $170 juta pada tahun 2017, kata para pejabat tersebut. (ran)

Rekomendasi video:

Membasmi Spionase Tiongkok Komunis adalah Misi Utama

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds