New York – Pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tahanan Politik itu seharusnya berlangsung dengan tenang dan kidmat. Namun, suasana pertemuan langsung menjadi gaduh ketika mereka membahas nasib tahanan politik di Kuba.

Hanya 15 detik setelah Duta Besar AS, Kelley Currie memulai pidatonya pada 15 Oktober 2018 lalu, para pemrotes dari delegasi Kuba yang duduk di sekitar ruangan mulai memukul-mukul meja. Kemudian, mereka juga berteriak gaduh.

Kelley Currie, perwakilan AS untuk Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta Duta Besar Michael Kozak dan petugas keamanan untuk menenangkan atau atau mengusir para pemrotes itu. Bukan hanya sekali, ada tiga kali selama sembilan menit pidatonya, Currie meminta hal yang sama. Namun, para pengunjuk rasa gagal dibungkam ataupun diusir ke luar ruangan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada delegasi Kuba lagi, karena memberi kami ‘demonstrasi grafis’ tentang bagaimana mereka menghadapi sudut pandang (pendapat) alternatif di negara mereka,” kata Kozak, pejabat senior Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh Departemen Luar Negeri AS.

“Jika ini adalah cara pemerintah Kuba berperilaku di ruang-ruang Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan kehadiran petugas keamanan, dapatkah Anda bayangkan bagaimana rasanya menjadi warga negara Kuba yang mencoba mengutarakan pikiran mereka?”

Penampilan yang vokal oleh delegasi Kuba dimaksudkan untuk membungkam orang-orang yang berbicara dan menentang kebijakan-kebijakan opresif Kuba. Ironisnya, masalah itulah yang ingin disorot oleh panel.

Hingga September, ada 139 kasus tahanan politik yang tercatat di Kuba, termasuk 15 wanita, menurut Carlos Quesada, direktur eksekutif Institut Ras dan Kesetaraan, yang ikut serta dalam acara tersebut. Sementara Currie mencatat ada lebih dari 5.000 orang Kuba ditahan karena alasan politik pada tahun 2017.

“Tahanan politik Kuba adalah tanda yang jelas dan tidak ambigu tentang sifat represif rezim,” kata Currie. “Penjara mereka merupakan penghinaan besar terhadap kebebasan fundamental yang diabadikan dalam deklarasi universal hak asasi manusia.”

Quesada, seorang pengacara, mengatakan bahwa hukum domestik dan hukum pidana yang tidak jelas telah memungkinkan korupsi yang tersebar luas di kalangan polisi. Bukti dibuat untuk memastikan keyakinan, menciptakan sistem di mana orang Kuba dikurung hanya karena mengutarakan isi pikiran dan pendapat mereka.

Sekali di penjara, kata Quesada, kondisinya sangat sulit. Dia mengatakan ada laporan bahwa petugas penjara menawarkan suap kepada narapidana lain untuk melakukan serangan fisik kepada tahanan politik. Petugas penjara juga sering memulai rumor tentang para tahanan politik, yang membuat mereka rentan terhadap kekerasan oleh narapidana lain.

“Semua tindakan ini melanggar kewajiban internasional Kuba untuk menyediakan kondisi yang aman dan terhormat bagi orang-orang yang dirampas kebebasannya,” kata Quesada.

Sambil meneriaki para pengunjuk rasa, dia menyerukan Kuba untuk meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Perjanjian itu, yang diadopsi oleh AS pada 1966, mengatakan bahwa negara-negara yang menandatangani kovenan itu, memberi jaminan kebebasan sipil dan politik bagi warganya.

Mantan pemimpin Kuba Fidel Castro menentang perjanjian itu, tetapi saudaranya, Raul, menandatanganinya pada 2008, hanya empat hari setelah mengambil alih jabatan sebagai presiden. Pemerintah Kuba tidak pernah meratifikasinya dan, berdasarkan jumlah tahanan politik di penjara-penjara Kuba, mereka masih selalu tidak menaati aturan-aturan yang diperinci dalam perjanjian itu.

“Pemerintah Kuba harus menghormati hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta hak atas kebebasan berserikat di negara ini,” kata Quesada.

Panel menyoroti tekanan yang diberikan pemerintahan Trump pada kebijakan represif Kuba. Pada bulan Oktober 2017, Presiden Donald Trump menandatangani Nota Kesepahaman Keamanan Nasional 5, yang secara khusus menggarisbawahi kebijakan pemerintahannya terhadap Kuba. Singkatnya, Trump ingin melihat lebih banyak kebebasan, demokrasi, dan peningkatan hak asasi manusia bagi rakyat Kuba.”

“Orang-orang Kuba telah lama menderita di bawah rezim Komunis yang menekan aspirasi sah mereka untuk kebebasan dan kemakmuran dan gagal untuk menghormati martabat manusia yang penting mereka,” kata memo presiden.

Dalam upaya untuk memaksa perubahan, Trump mengembalikan pembatasan perdagangan dan perjalanan yang telah dilonggarkan di bawah kepemimpinan mantan Presiden Barack Obama. (KRISTEN MERIWETHER/The Epoch Times/waa)

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds