Media Selandia Baru baru-baru ini mengungkapkan sejauh mana infiltrasi Tiongkok di dalam negeri tersebut.

Dalam laporan 11 Oktober, situs berita online Selandia Baru, Newsroom, menemukan bahwa beberapa kantor pemerintah menggunakan kamera pengawasan yang dikembangkan oleh Hikvision, pemegang saham pengendali milik perusahaan milik negara Tiongkok.

Teknologi pengawasan Hikvision telah digunakan dalam pelanggaran hak asasi manusia skala besar di Xinjiang, di mana rezim Tiongkok berusaha untuk menekan populasi Muslim yang kebanyakan etnis Uighur, termasuk melalui pengawasan negara yang terus-menerus.

Newsroom menemukan bahwa kamera-kamera keamanan Hikvision telah dipasang di kantor Kementerian Bisnis, Inovasi dan Pekerjaan (MBIE) Selandia Baru di Auckland; digunakan oleh departemen transportasi kota Auckland untuk memantau lalu lintas; digunakan oleh polisi Kota Tauranga untuk menangkap penjahat; dan dioperasikan oleh Whanganui City untuk mendapatkan pengenalan plat nomor.

Kantor MBIE tidak akan mengonfirmasi bahwa ia menggunakan merek Tiongkok, tetapi kamera Hikvision terlihat jelas di area penerimaan kantor MBIE, menurut The Newsroom.

Hubungan dekat Hikvision dengan rezim Tiongkok dan kerentanan-kerentanan keamanan sebelumnya yang telah dilaporkan telah mendorong beberapa pemerintah untuk mencegahnya.

Pemilik utama perusahaan tersebut adalah China Electronics Technology HIK Group, yang merupakan anak perusahaan dari China Electronics Technology Group Corporation (CETC). Perusahaan itu pada gilirannya didirikan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok.

Sebelum mengepalai Hikvision, ketuanya Chen Zongnian telah bekerja selama beberapa dekade di CETC.

Pada tahun 2017, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengonfirmasi penemuan peneliti independen bahwa beberapa model kamera Hikvision berisi backdoor (sarana akses rahasia) yang memungkinkan peretas memiliki akses penuh ke perangkat tersebut. Departemen menyimpulkan bahwa kamera-kamera tersebut “dieksploitasi jarak jauh / tingkat keterampilan rendah untuk mengeksploitasi.”

Awal tahun ini, pemerintah AS telah melarang agensi-agensi federal melakukan pengadaan peralatan dari Hikvision dan produsen kamera keamanan Tiongkok lainnya, Dahua Technology, menyebutkan risikonya karena Tiongkok melakukan spionase melalui perangkat tersebut.

Para anggota parlemen AS sekarang mempertimbangkan sanksi terhadap Hikvision karena peran mereka dalam membantu otoritas Xinjiang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada bulan Juni, laporan-laporan media mengungkapkan bahwa Hikvision telah mengembangkan sistem pengawasannya yang telah ditambahkan kecerdasan buatan (AI) dengan kemampuan untuk mengenali “etnis-etnis minoritas” untuk tujuan pengawasan.

IPVM, sebuah situs web berita online yang mencakup industri video pengawasan, juga telah mendokumentasikan partisipasi luas Hikvision dalam sistem pengawasan Xinjiang, melalui penawaran-penawaran mereka untuk proyek-proyek publik.

Setelah Newsroom menghubungi Kementerian Bisnis, Inovasi, dan Ketenagakerjaan Selandia Baru (MBIE) tentang penggunaan kamera Hikvision, kementerian tersebut mengatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap sistem kamera pengawasnya.

“Kita tidak melihat adanya kekhawatiran tetapi ingin melakukan pemeriksaan terhadap semua sistem CCTV kami. Kita sedang bekerja melalui proyek pengadaan keamanan elektronik nasional yang akan menjelaskan kontrol-kontrol lebih jauh tentang standar-standar dan spesifikasinya,” kata juru bicara MBIE.

Meskipun kekhawatiran keamanan terhadap Hikvision, perusahaan tersebut telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memiliki lebih dari 21 persen dari pangsa pasar peralatan video pengawasan global, menurut IHS Markit, sebuah perusahaan riset pasar.

INSTITUT KONFUSIUS

Sementara itu, outlet media Stuff New Zealand baru-baru ini telah mengungkapkan sejauh mana Beijing secara langsung mendanai program-programm Institut Konfusius di negara tersebut.

Setelah mengajukan permintaan informasi publik, Stuff menemukan bahwa dalam tiga tahun terakhir, universitas Selandia Baru telah menerima $2,3 juta dolar Selandia Baru (US$1,5 juta) dari Tiongkok.

Duncan Campbell, asisten pengajar tambahan di Sekolah Bahasa dan Kebudayaan Universitas Victoria, mengatakan bahwa jumlah yang sangat besar itu “tidak pantas” ketika sekolah-sekolah “harus mempertaruhkan itu atau lebih jauh lagi terlibat dengan studi dari Tiongkok tersebut.” Dia menggambarkan pendanaan tersebut sebagai “outsourcing” pendidikan tentang Tiongkok untuk Partai Komunis Tiongkok.

Institut Konfusius Universitas Victoria menerima lebih dari $360.000 dolar Selandia Baru (sekitar US$235.000) dari Beijing tahun lalu, lebih dari setengah total anggaran program, $620.000 NZ dolar (sekitar US$406.000).

Perguruan tinggi sendiri juga menyediakan sebagian dana untuk Lembaga Konfusius yang mereka pajang, yang sering melaporkan kembali informasi ke konsulat Tiongkok, menurut email korespondensi Stuff yang diperoleh melalui tindakan informasi publik. Stuff mengutip email-email tentang sebuah forum mengenai inisiatif One Belt Tiongkok, One Road, sebuah proyek untuk membangun rute perdagangan yang berpusat di Beijing di seluruh dunia, dimana Institut Konfusius Universitas Auckland telah berencana untuk mengorganisir.

Karena semua universitas di Selandia Baru adalah untuk masyarakat umum, itu berarti warga Selandia Baru secara efektif membayar untuk Tiongkok dalam menyebarkan agendanya ke luar negeri, menurut profesor Anne-Marie Brady di Canterbury University.

Pada Maret 2017, Selandia Baru telah menandatangani nota kesepahaman dengan Tiongkok untuk kemitraan One Belt, One Road. (ran)

Rekomendasi video:

Komunis tertampar, Mahathir Tolak Proyek OBOR Tiongkok di Malaysia

Share

Video Popular