Pristina – Parlemen Kosovo menggelar voting pada 18 Oktober 2018. Mereka sepakat untuk membentuk tentara nasional dengan kekuatan 5.000 tentara.

Namun, minoritas Serbia mengatakan langkah itu ilegal. Kosovo, selama ini bergantung pada pasukan NATO sebagai tentara penjaga perdamaian.

Wakil-wakil Serbia, yang didukung oleh Beograd yang tidak mengakui kemerdekaan Kosovo, telah menghalangi langkah-langkah seperti itu di masa lalu. Mereka mengatakan bahwa pembentukan tentara nasional membutuhkan perubahan pada konstitusi.

Aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat, memiliki 4.000 tentara di negara Balkan itu. Mereka juga mendesak Kosovo untuk tidak membentuk pasukan nasional kecuali merubah konstitusi terlebih dahulu. NATO selalu menekankan bahwa perubahan konstitusi harus mendapat dukungan dari minoritas Serbia.

Namun, tiga undang-undang, yang dipromosikan oleh pemerintah Kosovo lolos pada pembacaan pertama melalui pemungutan suara parlemen pada hari Kamis (18/10/2018) lalu. Undang-Undang itu akan memberikan mandat untuk meningkatkan status Pasukan Keamanan Kosovo (KSF) yang bersenjata ringan menjadi Angkatan Bersenjata. Akan tetapi, pemerintah juga sudah menegaskan bahwa peningkatan status perlu melewati proses perubahan pada konstitusi.

Pasukan Keamanan Kosovo (KSF) melakukan pawai selama upacara perpisahan misi penjaga perdamaian pimpinan NATO asal Jerman di Kosovo, di kota Prizren, pada 3 Oktober 2018. (Armend Nimani/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Pemerintah yang didominasi kaum nasionalis mencoba untuk menciptakan tentara nasional tahun lalu. Upaya itu gagal karena terhalang oleh penolakan politisi Serbia untuk menyetujui perubahan konstitusi.

Kini, rancangan undang-undang terbaru itu didukung oleh 98 deputi (wakil rakyat) di parlemen yang beranggotakan 120-kursi, walau pemungutan suara itu diboikot oleh 11 depi wakil Serbia. Persetujuan dalam pembacaan kedua dalam waktu beberapa hari diperlukan, agar undang-undang itu resmi diloloskan.

“Ketiga Undang-Undang ini memiliki satu tugas, untuk melindungi integritas wilayah Kosovo, untuk melindungi warga dari berbagai suku bangsa dan komunitas di Kosovo,” kata Perdana Menteri Kosovo, Ramush Haradinaj sebelum pemungutan suara.

Wilayah Balkan yang terkurung daratan itu hanya memiliki 1,8 juta warga negara. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, dan masih dijaga oleh pasukan NATO yang ditempatkan sejak hampir dua dekade setelah berakhirnya perang.

NATO pindah ke negara baru itu pada Juni 1999, setelah berminggu-minggu serangan udara untuk menghentikan pembunuhan dan pengusiran warga sipil etnis Albania oleh pasukan Serbia yang bertikai melawan pemberontakan dua tahun setelah pecahnya Yugoslavia.

Tentara Jerman yang bertugas dalam misi penjaga perdamaian NATO di Kosovo menghadiri upacara perpisahan mereka di kota Prizren, pada 3 Oktober 2018. (Armend Nimani/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Amerika Serikat dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa mengakui Kosovo. Namun, ada keberatan dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Rusia dan Tiongkok yang mendukung Serbia. Kedua negara tidak menerima status kemerdekaan Kosovo, dan selalu mencegahnya menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Rancangan undang-undang terbaru akan memungkinkan negara itu memiliki kekuatan militer yang terdiri dari 5.000 tentara aktif dan 3.000 pasukan cadangan. Kekuatan tentara keamanan KSF atau pasukan bersenjata ringan, kini diperkuat oleh 2.500 personil yang dilatih oleh NATO. Bereka berwenang menanggapi respons krisis, melakukan perlindungan terhadap rakyat sipil dan penegakan hukum.

NATO mengatakan tidak memiliki rencana untuk meninggalkan wilayah itu saat ini. Namun, mereka memastikan bahwa setiap perubahan status KSF dapat menyebabkan pengurangan pasukan mereka di negara itu.

“Setiap perubahan dalam struktur, mandat, dan misi Pasukan Keamanan Kosovo adalah hak bagi pihak berwenang Kosovo untuk memutuskan,” kata seorang pejabat NATO kepada Reuters dalam jawaban yang dikirim lewat email.

“NATO mendukung Pasukan Keamanan Kosovo di bawah mandatnya saat ini. Jika mandat ini berkembang, dewan Atlantik Utara harus memeriksa kembali tingkat keterlibatan NATO di Kosovo. Kami tidak bisa memprediksi keputusan yang akan diambil oleh Dewan Atlantik Utara.” (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds