Erabaru.net. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto  bersama  Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita   melaksanakan   penandatanganan   Nota   Kesepahaman   kerja   sama pengamanan  di bidang  perdagangan  dan  perlindungan  konsumen  di  perbatasan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesi di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Nota  Kesepahaman  ini  bertujuan  untuk  mengamankan  perdagangan  dan  perlindungan  Konsumen  di  daerah perbatasan NKRI sehingga tugas  dan fungsi masing-masing dapat terselenggara dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima  TNI  Marsekal  TNI  Hadi  Tjahjanto  mengucapkan  terima  kasih  dan  penghargaan  yang  tinggi  kepada  Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita atas pelaksanaan MoU antara Kemendag dan TNI.

“TNI  selalu  mendukung  kepentingan  bangsa  dan  negara  terlebih  tujuan  MoU  ini  adalah  untuk  kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan gemah ripah loh jinawi dan Toto Tentrem Kerto Raharjo,” ujarnya.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa konsep gelar pasukan TNI meliputi  mulai dari perbatasan sampai dengan wilayah-wilayah pedalaman batas-batas laut dapat mengakomodir tugas dari Kementerian Perdagangan.

Kementerian Perdagangan mengatur lalu lintas perdagangan, mengatur konsumen maupun produsen sehingga dalam Nota Kesepahaman ini diatur bahwa kerja sama tersebut untuk pengamanan dan perlindungan konsumen di perbatasan, dinilai tepat sekali dengan tugas pokok TNI dikaitkan dengan tugas pokok dari Kementerian Perdagangan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan wilayah perbatasan sebagai salah satu pintu gerbang masuknya barang yang berasal dari luar negeri  tentunya  berpotensi  menimbulkan  risiko. 

“Maraknya  barang  yang  tidak  sesuai  Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  atau  yang  dapat  membahayakan  kesehatan,  keselamatan,  keamanan, dan  lingkungan  hidup  dapat  membahayakan  konsumen  atau  bahkan  menjadi  risiko  keamanan negara,” ungkap Mendag Enggar.

Nota  kesepahaman   ini  merupakan  perpanjangan  dan  tindak  lanjut  dari   nota  kesepahaman Kemendag dan TNI Angkatan Darat yang telah ditandatangani pada 23 Juli 2013 dan berakhir pada

Ruang   lingkup   nota   kesepahaman   ini   meliputi   pengamanan   di   bidang   perdagangan   dan perlindungan konsumen di perbatasan NKRI, koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan di bidang perdagangan   dan   perlindungan   konsumen,   pendayagunaan   sumber   daya,   sosialisasi   bidang perdagangan  dan  perlindungan  konsumen,  pertukaran  data  dan  informasi,  dan  pelaksanaan operasi bersama dalam rangka pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan.

“Dengan   kerja   sama   pengamanan   di   bidang   perdagangan   dan   perlindungan   konsumen   ini diharapkan   peredaran   barang   dan   jasa   yang   tidak   sesuai   ketentuan   dapat   diminimalisasi, perlindungan  konsumen  dapat  segera  terwujud,  kegiatan  perdagangan  dapat  berjalan  dengan baik, serta kepastian hukum kepada pelaku usaha menjadi lebih tegas,” lanjut Enggar.

Jumlah  sumber  daya  manusia  pelaksana  pengawasan  pada  Direktorat  Jenderal  Perlindungan Konsumen  dan  Tertib  Niaga  (Ditjen  PKTN)  terdiri  dari  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) Perlindungan  Konsumen  yang  berjumlah  56  orang,  PPNS  Perdagangan  berjumlah  57  orang, Petugas  Pengawas  Barang  dan  Jasa  yang  berjumlah  41  orang,  Petugas  Pengawas  Tertib  Niaga berjumlah  55  orang,  dan  Petugas  Pengawas  Metrologi  sebanyak  11  orang. 

Demi  kelancaran proses pengawasan, sangat diperlukan dukungan dari TNI, khususnya di wilayah yang tidak dapat dijangkau para pelaksana tugas pengawasan Kemendag.

“Kemendag tidak dapat berjalan sendiri dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di  bidang  perdagangan  dan  perlindungan  konsumen.  Untuk  itu,  sinergitas  penegakan  hukum, pengawasan,  dan  pengamanan  antara  Kemendag  dan  TNI  menjadi  sangat  penting  dilakukan,” pungkas Enggar. (asr)

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds