Sehari setelah Departemen Kehakiman AS mengumumkan sebuah inisiatif baru untuk lebih agresif mengejar kasus-kasus spionase Tiongkok, mengumumkan bahwa jaksa mengajukan tuntutan-tuntutan baru di dalam kasus sebelumnya yang telah diumumkan tentang warga negara Tiongkok yang berusaha secara ilegal untuk mengirim teknologi militer AS ke Tiongkok.

Dalam siaran pers 2 November, Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan bahwa tuntutan tambahan tentang penyelundupan, pencucian uang, dan membuat pernyataan-pernyataan palsu kepada pejabat-pejabat pemerintah yang diajukan berlawanan dengan Qin Shuren, penduduk tetap AS yang tinggal di Wellesley, Massachusetts. Pada bulan Juni, Qin ditangkap karena diduga telah bersekongkol untuk mengekspor perangkat-perangkat perang anti kapal selam AS ke lembaga penelitian militer Tiongkok, di antara tuduhan lain, menurut DOJ.

Dari tahun 2015-2016, Qin telah mengekspor setidaknya 60 hydrophone, perangkat yang dapat digunakan untuk memantau suara di bawah air, untuk Universitas Politeknik Northwestern (NWPU), sebuah lembaga penelitian militer yang terletak di kota Tiongkok barat laut Xi’an, yang berafiliasi dengan Rakyat Tentara Pembebasan, menurut rilis DOJ.

Qin, 41 tahun, telah mentransfer lebih dari $100.000 ke rekening bank AS dari akun Tiongkok untuk memfasilitasi skema ekspornya, menurut dokumen-dokumen pengadilan.

Karena risiko-risiko keamanan nasional, Departemen Perdagangan AS mengharuskan perusahaan mendapatkan lisensi ekspor untuk mengirim barang-barang AS ke NWPU, yang bekerja dengan militer Tiongkok untuk memajukan kemampuan militer. Jaksa mengatakan bahwa Qin telah mengekspor perangkat-perangkat tersebut ke Tiongkok tanpa memperoleh Lisensi, dan dengan sengaja menyembunyikan dari para pemasok hydrophone AS tentang NWPU adalah penerimanya.

Dia awalnya didakwa dengan tuduhan melakukan persekongkolan untuk melakukan pelanggaran ekspor, penipuan visa, dan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat. Secara total, dia menghadapi hingga 70 tahun penjara, selain lebih dari $2 juta dalam denda, menurut siaran pers DOJ .

Upaya-upaya untuk mencuri teknologi militer AS untuk kepentingan rezim Tiongkok seperti ini tidak jarang.

Tahun ini, DOJ telah mengumumkan dua kasus lain tetang penyelundupan teknologi AS.

Pada bulan Juli, seorang warga Tiongkok mengaku bersalah secara ilegal telah mengekspor peralatan ke Tiongkok terkait dengan “radar canggih, pemancar yang digunakan untuk sinyal gangguan (jammer) komunikasi tingkat militer, amplifier kebisingan rendah, dan radar komunikasi ruang angkasa Ka-band.” Dia mampu mengakses teknologi tersebut melalui perannya dalam menyediakan layanan-layanan akuntansi untuk perusahaan-perusahaan kedirgantaraan, termasuk kontraktor-kontaktor pertahanan AS, menurut DOJ.

Pada bulan Januari, dua warga negara AS yang telah dinaturalisasi dan satu Kanada didakwa dengan licik telah mengekspor chip-chip komputer yang digunakan dalam peperangan elektronik dan sistem radar. Para tersangka tersebut adalah warga negara Taiwan dan Vietnam. Ketiganya berpose sebagai pelanggan-pelanggan domestik yang ingin membeli chip dari perusahaan AS, sebelum mengekspornya ke perusahaan Tiongkok bernama Chengdu GaStone Technology Co.

Di waktu yang lain, akademisi Tiongkok adalah pelaku kejahatan tersebut. Pada tahun 2015, dua insinyur yang pertama kali bertemu ketika sedang mempelajari thin film bulk acoustic resonator tipis (FBAR-TFBAR) di sebuah universitas di California Selatan telah didakwa melakukan spionase ekonomi.

Mereka kemudian bekerja pada perusahaan-perusahaan teknologi AS yang mengkhususkan diri dalam FBAR, dan bersekongkol untuk mencuri kode sumber perusahaan tersebut dan teknologi-teknologi penting lainnya serta aplikasi-aplikasi untuk komunikasi militer dan pertahanan nasional. Mereka berencana untuk berbagi rahasia dagang tersebut dengan Universitas Tianjin di Tiongkok, sebelum membuka usaha patungan dengan universitas tersebut untuk memproduksi peralatan FBAR secara massal untuk klien-klien komersial dan militer Tiongkok, menurut DOJ.

Pola pencurian kekayaan intelektual Tiongkok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut telah mendorong Amerika Serikat untuk memperpendek masa berlaku visa yang dikeluarkan untuk mahasiswa pascasarjana Tiongkok yang belajar di bidang tertentu, seperti robotika, penerbangan, dan manufaktur berteknologi tinggi.

Rejim Tiongkok melihat perkembangan di bidang-bidang itu sebagai tujuan-tujuan prioritas tinggi untuk sektor manufakturnya, yang digariskan dalam rencana ekonomi 10 tahunannya, Made in China 2025. (ran)

Rekomendasi video:

Misi Rahasia Penyelundupan Senjata Tiongkok di Afrika

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds