Zagreb – Kroasia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menandatangani perjanjian internasional tentang migrasi, Global Compact for Migration (GCM) PBB. Negara ini bergabung dengan semakin banyak negara yang belum dan tidak akan menandatangani perjanjian, termasuk Amerika Serikat, Hongaria, dan Austria.

Dalam sebuah pernyataan mengenai Global Compact for Migration (GCM), Presiden Kroasia, Kolinda Grabar-Kitarovic menulis, “Yakinlah saya tidak akan menandatangani ‘Perjanjian Marrakesh,'” jurnalis Kroasia, Velimir Bujanec melaporkan pada 31 Oktober 2018.

GCM yang dijadwalkan untuk ditandatangani di Marrakesh, Maroko, pada 11-12 Desember 2018, adalah yang pertama dari jenisnya. Pakta Internasional itu dibuat untuk menetapkan standar dan panduan global bagi negara-negara untuk mengatasi migrasi atau perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain.

Pada 13 Juli 2018, dengan pengecualian Amerika Serikat, semua negara anggota PBB lainnya telah menyetujui GCM. Namun, dari 192 negara itu, kini semakin banyak negara berbalik arah. Mereka memutuskan untuk tidak menandatangani pakta yang tidak mengikat itu, termasuk diantaranya Hungaria dan Austria.

Keputusan Kroasia muncul di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasannya dalam beberapa bulan terakhir. Sebab, ribuan migran ilegal mencoba menyeberang ke negara itu dari Serbia, Bosnia, dan Herzegovina. Para migran berasal dari Afrika utara, Timur Tengah, atau Asia.

Amerika Serikat adalah yang pertama menarik diri dari Pakta Migrasi pada Desember 2017. Hongaria menarik diri dari perjanjian itu pada 18 Juni 2018. Kemudian, Austria mengumumkan akan menolak pemindahan migrasi itu pada 31 Oktober 2018.

Sejumlah negara telah menyatakan bahwa mereka juga ingin mundur dari kesepakatan, meskipun mereka belum menyatakan keputusan resmi mereka. Pada bulan Juli, Australia menyatakan keberatan. Pada 1 November, Republik Ceko mengumumkan bahwa mereka ingin mundur dari kesepakatan. Pada hari berikutnya, Polandia menyatakan bahwa ‘sangat mungkin’ bahwa mereka juga tidak akan menjadi bagian dari Pakta terbaru PBB.

Pakta Migrasi muncul setelah adopsi Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran pada 19 September 2016, oleh 193 negara anggota PBB. Menurut situs web PBB, GCM menyediakan kerangka kerja untuk memfasilitasi migrasi yang aman dan teratur secara global, dengan upaya untuk menangani migrasi ‘secara holistik dan komprehensif’.

Pakta ini juga menetapkan berbagai komitmen yang dapat ditindaklanjuti. Komitmen yang mungkin dapat mempengaruhi legislasi dan pembuatan kebijakan bagi negara-negara anggota.

Pakta ini memiliki 23 tujuan yang berusaha untuk meningkatkan kerja sama di antara negara-negara untuk mengelola migrasi. Itu termasuk beberapa tujuan seperti ‘memperkuat respon transnasional terhadap penyelundupan migran’ dan ‘memerangi dan memberantas perdagangan orang dalam konteks migrasi internasional’.

Seorang penjaga pantai Libya berada di perahu dalam operasi penyelamatan 147 imigran gelap yang berusaha mencapai Eropa di lepas pantai kota Zawiyah, 45 kilometer sebelah barat ibukota Tripoli, pada 27 Juni 2018. (TAHA JAWASHI/AFP/Getty Images)

Kekhawatiran Tentang Kedaulatan
Pemerintahan Trump mengatakan bahwa perjanjian itu, yang sempat diakui oleh pemerintahan Obama, tidak sejalan dengan kedaulatan nasional.

“Amerika Serikat mendukung kerja sama internasional mengenai masalah migrasi, tetapi itu adalah tanggung jawab utama negara-negara berdaulat untuk membantu memastikan bahwa migrasi aman, tertib, dan legal,” kata Menteri Luar Negeri AS, Rex W. Tillerson dalam sebuah pernyataan pada 3 Desember 2017.

“Kami tidak dapat dengan itikad baik mendukung suatu proses yang dapat merusak hak kedaulatan Amerika Serikat untuk menegakkan undang-undang imigrasi kami dan mengamankan perbatasan kami,” kata Tillerson, kalla itu.

Nikki Haley, duta besar AS untuk PBB kala itu juga mengatakan, “Kami akan memutuskan cara terbaik untuk mengendalikan perbatasan kami dan siapa yang akan diizinkan masuk ke negara kami.”

Australia menyuarakan keprihatinan yang sama tentang kesepakatan migrasi global PBB pada bulan Juli 2018. Mereka mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menandatangani perjanjian ‘dalam bentuknya saat ini’, karena itu bukan demi kepentingan bangsa Australia.

Menteri Imigrasi Australia, Peter DuttonDutton mengatakan pada saat itu bahwa, “Australia tidak akan menandatangani kesepakatan yang mengorbankan apa pun dalam hal kebijakan perlindungan perbatasan kami.”

“Kami tidak akan menyerahkan kedaulatan kami. Saya tidak akan mengizinkan badan yang tidak dipilih untuk mendikte kami, kepada orang-orang Australia,” katanya kepada 2GB.

Migrasi ‘Tidak Dapat Menjadi Hak Asasi Manusia’
Baru-baru ini pada 31 Oktober 2018, pemerintah Austria juga mengatakan tidak akan menandatangani kesepakatan migrasi, mengutip, di antara hal-hal lain, kekhawatiran tentang kemungkinan membludaknya migrasi legal dan ilegal, lapor Epoch Times.

“Beberapa isinya sangat diametris terhadap posisi kami,” kata Wakil Kanselir Austria, Heinz-Christian Strache.

“Migrasi bukan dan tidak bisa menjadi hak asasi manusia,” tambahnya. “Tidak mungkin seseorang menerima hak untuk migrasi karena iklim atau kemiskinan.”

Pada 1 November 2018, perdana menteri Ceko Andrej Babis mengatakan dia juga menentang perjanjian itu.

“Itu tidak ditafsirkan secara jelas dan itu bisa disalahgunakan. Amerika Serikat telah menarik diri, Hungaria juga, sekarang Austria, dan Polandia memperdebatkannya juga,” kata Babis, menurut Times Irlandia.

“Saya tidak suka fakta bahwa itu mengaburkan perbedaan antara migrasi legal dan ilegal. Saya akan mengusulkan kepada mitra di pemerintahan bahwa kita harus melakukan hal yang sama seperti Austria dan Hungaria,” tambahnya, menjelang pembicaraan kabinet berlangsung pekan ini.

‘Dorongan untuk Migrasi’
Ketika Hongaria mengumumkan pengunduran diri dari perjanjian pada bulan Juni, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Péter Szijjártó mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perjanjian itu “benar-benar bertentangan dengan kepentingan keamanan negara.”

“Masalah utama bagi kami adalah keamanan Hungaria dan orang-orang Hungaria,” kata Szijjártó dalam pernyataannya. “Menurut posisi pemerintah, Global Compact PBB untuk Migrasi bertentangan dengan akal sehat dan juga dengan maksud untuk memulihkan keamanan Eropa.”

“Hongaria tidak menganggap tujuan dan prinsip yang dinyatakan oleh Pakta sebagai pedoman yang sah berkaitan dengan dirinya sendiri. Selain itu, dokumen itu tidak berurusan dengan hak asasi manusia yang benar-benar ada dari orang-orang yang tidak menginginkan apa pun selain untuk dapat hidup dalam damai dan keamanan di tanah air mereka sendiri,” katanya.

Szijjártó menambahkan bahwa meskipun premis mendasar dari perjanjian tersebut adalah “fenomena yang baik dan tidak dapat dihindari,” dokumen itu sendiri “berbahaya, ekstrimis, bias, dan memiliki potensi dorongan untuk migrasi.”

“Ini bisa menjadi inspirasi bagi jutaan orang untuk meninggalkan kampung halaman,” tutup Szijjártó. (MIMI NGUYEN LY dan Tom Ozimek/The Epoch Times/waa)

Video Rekomendasi :

Video Pilihan :

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds