Paris – Jaksa penuntut Prancis mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk tiga pejabat senior intelijen dan pemerintah Suriah. Mereka akan menjadi sasaran penangkapan karena dugaan kolusi dalam kejahatan perang, menurut pengacara dan sumber hukum terkait, pada 5 November 2018.

Para pejabat itu termasuk kepala keamanan Suriah, Ali Mamlouk, salah satu penasihat paling senior dari Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Selain itu ada pula nama Jamil Hassan, kepala Intelijen Angkatan Udara. Jamil Hassa sebelumnya juga sudah menjadi subjek surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Jerman.

Pejabat senior Intelijen Angkatan Udara lainnya, Abdel Salam Mahmoud, menjadi buronan ke-tiga. Pengacara mengatakan bahwa Mahmoud mengepalai sebuah fasilitas penahanan di bandara militer Mezzeh di Damaskus.

Surat perintah itu berasal dari kasus lama yang melibatkan dua warga negara Perancis-Suriah. Mazen dan Patrick Dabbagh, yang juga pasangan ayah dan anak, ditangkap oleh agen Intelijen Angkatan Udara Suriah di negara itu pada November 2013. Keduanya kemudian menghilang tanpa kabar sama sekali.

Keluarga Dabbagh memperoleh dokumen dari Suriah pada Juli 2018, yang menunjukkan bahwa Mazen meninggal dalam tahanan pada November 2017 dan Patrick pada Januari 2014, kata pengacara untuk keluarga tersebut.

“Ini adalah kemenangan pertama dan saya berharap awal dari era baru keadilan dan pertanggungjawaban untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di Suriah,” kata Obeida Dabbagh, saudara dan paman dari para korban.

Obeida bekerja sama dan dibantu oleh kelompok bantuan hukum dan hak asasi manusia dalam membawa kasus itu ke pengadilan dan mengamankan surat perintah.

Dalam sebuah pernyataan, sejumlah kelompok hak asasi manusia, yaitu Federasi Hak Asasi Manusia Internasional, Liga Prancis untuk Hak-Hak Manusia dan Pusat Media dan Kebebasan Berekspresi Suriah, mengatakan surat perintah dikeluarkan pada 8 Oktober 2018.

“Surat perintah penangkapan internasional menunjukkan bahwa dinding kekebalan hukum di sekitar pejabat Suriah di tingkat tertinggi memang dapat dipatahkan,” kata pengacara Clemence Bectarte dan Patrick Baudouin dalam pernyataan bersama.

Jaksa penuntut di Paris telah membuka penyelidikan atas hilangnya pasangan itu, dimulai dengan penyelidikan awal pada tahun 2015. Mereka menemukan bahwa rumah mereka di Damaskus telah diserbu oleh para pejabat intelijen, kata sumber peradilan.

Surat perintah Prancis membawa dakwaan termasuk kolusi dalam penyiksaan, penghilangan paksa, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap para pejabat Suriah. Ketiga tersangka bisa menghadapi persidangan di Prancis, entah mereka berhasil ditangkap atau tidak.

Jerman juga telah mengambil langkah serupa, mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan Juni untuk pejabat Intelijen Pasukan Udara, Hassan. Jerman sendiri memiliki yurisdiksi universal atas kejahatan perang, dimana itu berarti dapat menuntut dan mengadili kasus-kasus kejahatan di luar negeri.

Upaya untuk mengadili anggota pemerintah Assad telah berulang kali gagal karena Suriah bukan penandatangan Statuta Roma, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) di Den Haag. Rusia dan Tiongkok juga telah memveto upaya untuk memberikan mandat kepada ICC dalam membentuk pengadilan khusus untuk Suriah. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Rekomendasi :

Video Pilihan :

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds