Bogota — Kesepakatan damai Kolombia 2016 menyebabkan kelompok gerilya Marxis, FARC meletakkan senjata mereka. Perdamaian mengakhiri lebih dari 50 tahun konflik berdarah, dan memulai babak baru bagi negara Amerika Selatan ini.

Namun, kekerasan hingga kini terus mengganggu dan menghantui Kolombia. Terlebih ketika berbagai komunitas masyarakat mencoba mengklaim wilayah yang pernah dikuasai FARC.

Insiden yang paling memprihatinkan adalah pembunuhan aktivis dan tokoh masyarakat, yang telah meningkat sejak kesepakatan damai. Sepanjang tahun ini, 173 pemimpin masyarakat di negara itu telah tewas. Sejumlah LSM mengatakan para aktivis tanah yang berjuang untuk merebut kembali tanah yang hilang selama konflik, adalah salah satu yang paling ditargetkan.

Menurut Paola Holguin, seorang senator dari partai pendukung Presiden Ivan Duque, Democratic Center, pembunuhan terjadi di beberapa bagian negara di mana para pedagang narkoba berjuang untuk mendapat wilayah kekuasaan.

Holguin menegaskan bahwa pemerintah sudah dan terus melakukan semua yang mereka bisa untuk melindungi para pemimpin masyarakat. Dia menepis klaim oleh beberapa LSM bahwa beberapa elemen negara mungkin terlibat dalam pembunuhan yang tercela.

“Kematian seseorang tidak dapat diterima bagi demokrasi, dan negara memiliki komitmen untuk menyelidiki, mengadili pembunuh para pemimpin masyarakat, dan melindungi mereka,” kata Holguin.

Juan Chindicue, seorang pemimpin komunitas masyarakat yang diancam akan dibunuh oleh kelompok-kelompok bersenjata ilegal, menunggu bus di Caloto, Departemen Cauca, Kolombia, pada 17 Juli 2018. (Luis Robayo/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

LSM Belanda, PAX, telah mengklaim bahwa beberapa pasukan keamanan mungkin memainkan bagian dalam pembunuhan atau membiarkan para pembunuh bebas melakukan aksi kejahatan mereka. Inspektur jenderal negara itu mengatakan pada bulan Juli bahwa kantornya sedang menyelidiki apakah agen-agen negara sedang dikooptasi oleh kelompok-kelompok kriminal untuk mengambil bagian dalam pembunuhan itu.

Konflik Atas Tanah
Masalah seputar tanah selalu menjadi jantung pertikaian berdarah di Kolombia. Terlebih lagi, konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu sendiri telah menjadi penyebab eksodus jutaan orang dari tanah mereka.

Selama beberapa dekade, wilayah pedesaan Kolombia adalah medan perang antara gerilyawan sayap kiri, pasukan pemerintah, kelompok paramiliter sayap kanan, dan kartel narkoba. Perang yang melibatkan banyak pihak menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari 8 juta orang telah mengungsi, membuat Kolombia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengungsi internal tertinggi di dunia.

Diperkirakan ada 8 juta hektar lahan, sekitar 7 persen dari wilayah Kolombia, diperoleh secara ilegal oleh pemiliknya. Sekarang perjanjian perdamaian telah ditandatangani, beberapa dari mereka yang dipaksa keluar. Sehingga sebagian besar petani, berjuang untuk mendapatkan kembali tanah mereka.

Media Kolombia melaporkan bahwa delapan penggugat tanah dibunuh dalam enam bulan pertama tahun ini saja. Kelompok hak asasi manusia dan LSM tidak yakin bahwa jumlah pembunuhan akan menurun dalam waktu dekat.

“Untuk waktu dekat kami pesimis. Kami berharap komunitas internasional akan memainkan peran yang lebih kuat dalam menekan pemerintah untuk mengambil tindakan,” kata Ilhan Can dari LSM Fundacion Forjando Futuros.

Presiden Duque, yang terpilih pada bulan Agustus, telah mengatakan akan memodifikasi kesepakatan damai. Dia juga berjanji untuk menawarkan perlindungan hukum yang lebih besar untuk properti pribadi pemilik tanah dan perusahaan. Selain itu, dia menghadirkan RUU yang berusaha mengubah undang-undang yang bertujuan untuk memulihkan hak pemilik lahan. (MATHEW DI SALVO/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

Share

Video Popular